Beradu Polemik Anggota DPD

Posted on Juni 12, 2008

0


POLEMIK dibolehkannya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berasal dari tokoh partai politik dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009 mendatang terus berlanjut.

Bagi yang setuju, langkah ini tentu merupakan sinyalmen positif untuk menjadikan anggota DPD lebih piawai berpolitik. Selain itu, masuknya anggota partai politik ke tubuh DPD juga bisa kian mengakrabkan sekaligus memperbaiki hubungan institusi tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi, antara DPD dan DPR tak lagi tersekat-sekat seperti saat ini sehingga posisinya semakin kuat.

Namun, bagi yang kontra, usulan itu jelas-jelas adalah bentuk kerakusan dari partai politik. Sebab, tujuan dibentuknya DPD ialah sebagai penyeimbang kekuatan partai politik di legislatif. Bukan malah dijadikan kekuatan baru oleh partai politik untuk melanggengkan kekuasannya.

Karena itu, selain menjadi wakil dari wilayah, calon independen di DPD juga bisa memberikan persepektif lain untuk mengerem euforia partai-partai di DPR selama ini.

Gagasan itu sendiri, sebenarnya mulai menguat sejak empat bulan silam. Ketika, Panitia Khusus RUU Pemilu DPR telah memasuki tahap pembahasan tentang peserta perseorangan. Dalam daftar inventarisir masalah RUU Pemilu Legislatif, disebutkan bahwa anggota DPD bisa berasal dari pengurus partai politik dan tak perlu tenggat waktu keluar terlebih dahulu dari keanggotaan partai.

Dalam rapat tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar syarat tidak menjadi pengurus parpol sekurang-kurangnya empat tahun bagi peserta pemilu DPD dihapuskan. Anggota Fraksi PDIP, Irmadi Lubis beralasan, ketentuan ini sangatlah menghambat kader parpol yang akan menjadi anggota DPD.

Keinginan menghapus limitasi waktu juga diungkapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Pansus RUU Pemilu asal F-PKB, Saifullah Ma’shum mengatakan, profesionalitas dan akuntabilitas seorang anggota DPD terpilih tidak ada hubungannya dengan pengurus partai politik atau tidak.

Bahkan, jika ditinjau dari sudut kemungkinan kecakapan politik, lebih baik anggota DPD terpilih merupakan orang partai yang punya pengalaman cukup bagus dalam berpolitik.

Usul penghapusan syarat itu juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, Partai Demokrat juga setuju ketentuan tidak menjadi pengurus sekurang-kurangnya empat tahun diberlakukan. Adapun Partai Damai Sejahtera (PDS) sepakat dengan usul pemerintah, tapi jangka waktunya hanya dua tahun saja.

Langgar Konstitusi
Terkait usulan Pansus RUU Pemilu DPR tersebut, Doktor Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Denny Indrayana menyatakan, jika Undang-undang Pemilu sampai membolehkan anggota DPD berasal dari partai politik, maka sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Sebab, ujar dia, konstitusi secara jelas telah menegaskan anggota DPR berasal dari partai politik, sedangkan anggota DPD berasal dari perseorangan yang tidak berafiliasi kepada partai politik.

”Untuk membuktikan dia tak berafiliasi kepada partai, maka jika pernah jadi anggota harus empat tahun dulu berhenti. Itu kan berarti sudah diakomodasi dalam UU Pemilu yang lama. Kalau anggota DPD berasal dari partai politik, maka melanggar konstitusi,” katanya.

Menurut Denny, pembajakan kelembagaan DPD oleh partai politik akan membuat parlemen lebih berpihak kepada elite politik ketimbang masyarakat. Karena, nantinya, anggota DPD tak lagi bisa disebut calon perseorangan atau independen. ”Kalau sudah begitu, maka lembaga parlemen akan dibuat tak berdaya.”

Sementara itu, Pengamat Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi berpendapat, usulan dalam Pansus Pemilu DPR agar anggota partai politik bisa mencalonkan diri jadi anggota DPD harus dicegah. ”Usaha ini bermaksud menjadikan DPD menjadi jaringan baru bagi partai politik,” katanya.

Menurut Kristiadi, tujuan dibentuknya DPD adalah sebagai penyeimbang kekuatan parpol di DPR. Dengan begitu, selain menjadi wakil dari wilayah, calon independen di DPD bisa memberikan perspektif alternatif untuk mengerem euforia partai di DPR.

Kristiadi mengatakan, syarat calon independen untuk jadi anggota DPD harus tetap dipertahankan. Sebab, bila anggota partai politik sudah boleh masuk DPD, berarti lembaga tersebut tak perlu lagi dipertahankan. ”Sudah tak akan ada gunanya lagi.”

Dengan bergabungnya anggota parpol di DPD, lanjutnya, hanya akan menjadikan lembaga itu sebagai batu loncatan untuk memopulerkan diri untuk selanjutnya mencalonkan diri jadi kepala daerah. ”Partai politik sudah tidak tahu batas,” katanya.

Anggota DPD, M Ichsan Loulembah menilai, usulan rekrutmen anggota DPD dari kalangan kader partai politik tak akan menyelesaikan masalah yang dimiliki lembaga negara itu. Sebab, sehebat apapun anggota DPD yang nanti dipilih, mereka tak akan bisa berbuat banyak jika kewenangannya tak diperluas.

”Kalau ingin memperjelas model keparlemenan, yang perlu diperjelas bikameralnya dengan memperluas kewenangan legislagi DPD. Tapi sayangnya DPR memilih untuk mengutak-atik metode rekrutmen yang tak akan menyelesaikan masalah pokoknya,” kata Ichsan.

About these ads
Posted in: Politik