Mengakhiri Pemborosan Birokrasi Agustus 20, 2008
Posted by turyanto in Ekonomi Makro.Tags: birokrasi
add a comment
DON P UTOYO adalah salah satu pengusaha yang pada Juni 2008 lalu dibuat gemas oleh ulah pejabat di Departemen Pertanian (Deptan). Melalui pesan layanan pendek (SMS) dia bilang,”Urusin dulu birokrasi. Buat apa ribut-ribut soal pejabat mundur dari komisaris BUMN? Bila masih banyak pejabat yang tak tahu fungsinya.”
Ihwal kekesalan Wakil Ketua Komisi Tetap Ketahan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, bermula dari sistem birokrasi di Deptan yang sampai kini terus saja berbelit-belit.
Don menuturkan, jika saat itu pejabat Deptan begitu lalai mengurusi surat izin yang masuk. Hingga, batas waktu persetujuan molor dan terus ditangguhkan. Setidaknya, kata dia, terdapat 107 surat persetujuan pemasukan (SPP) yang masih numpuk di instasi tersebut hingga melewati 40 hari. (lagi…)
Mengukur Kemiskinan Juni 12, 2008
Posted by turyanto in Ekonomi Makro.Tags: Add new tag, Makro
add a comment
DI SEPANJANG tepi sungai itu, puluhan kapal muatan kayu berukuran sedang dibiarkan teronggok. Kapal-kapal tersebut berderet rapi. Di atasnya, tampak si pemilik cuma terdiam sembari menatap kosong ke tengah aliran sungai yang mereka namai Barito.
Tak ada aktivitas berarti di tepi Sungai Barito ini. Lalu lalang kapal otok pun sudah tak ramai lagi. Padahal waktu itu, di pengujung Mei 2007, jarum jam telah menunjukkan pukul 05.30 WIT. Saat-saat yang dulu kerap disebut-sebut sebagai denyut nadinya kehidupan Barito. (lagi…)
Jurus Pemerintah Kurangi Kemiskinan Juni 12, 2008
Posted by turyanto in Ekonomi Makro.Tags: Makro
1 comment so far
PEMERINTAH tentu selama ini tak berpangku tangan untuk terus mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sejumlah program pun siap digelontorkan, salah satunya dengan menurunkan tingkat kerawanan pangan. Bahkan, tahun depan khusus untuk penanggulangan kemiskinan anggaran yang akan disiapkan mencapai Rp32 triliun.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian (Deptan), Kaman Nainggolan menyatakan, berdasarkan hasil rapat Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 16 departemen dan lembaga non depertemen seperti BUMN siap mendukung dalam penanganan kerawanan pangan di Tanah Air. (lagi…)
Sanksi Tepat bagi Pelanggar Juni 12, 2008
Posted by turyanto in Ekonomi Makro.add a comment
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (PPOD), Agung Pambudhi menyatakan, pemerintah perlu merumuskan kebijakan tepat bagi pemerintah daerah (Pemda) yang menyalahgunakan penyaluran transfer anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
Karena selama ini kebijakan sanksi yang dijatuhkan Departemen Keuangan (Depkeu) tidak langsung bisa menghukum pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan penyusunan APBD, sehingga pencairan DAK terus-terusan molor sepanjang tahun. (lagi…)
