Turyanto

ABRAR Saleng adalah sedikit dari pakar hukum di republik ini yang tahu persis tiap sisi dunia pertambangan. Karenanya, tak salah bila akhirnya ia kerap wira-wiri menjadi konsultan ahli bagi para hakim di seluruh penjuru negeri ini agar mereka bisa menentukan fonis hukum yang tepat atas berbagai persoalan pelik pertambangan domestik.

Di mata Abrar, memang tak banyak hakim dan jaksa di peradilan Indonesia yang tahu betul hukum pertambangan. Makanya, tak sedikit kasus tambang yang mengemuka berakhir sebagai fonis pidana. Padahal, itu merupakan kasus perdata.

Lantas, bila itu yang terjadi, bagaimana Abrar memprediksi dunia pertambangan di Tanah Air? “Ya, masih kacau! Tumpang tindih di mana-mana,” katanya.

Kekacauan itupun, kata Abrar, akan terus terjadi selama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak lekas merampungkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) paling lambat Agustus tahun ini. (lagi…)

DARI UJUNG sambungan seluler itu, suara Awang Faroek Ishak terdengar lirih. Nadanya begitu lembut berucap. Sampai-sampai sulit ditangkap gendang telinga.

Hanya riuh tutur penuh canda orang-orang di sekitar Faroek yang terus saja mengemuka. Teramat bising. Justru, terkadang pecah tawa mereka mampu menenggelamkan tiap bait kata yang tengah meluncur dari bibir Faroek.

Malam itu, di penghujung Maret 2008, orang nomor satu di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ini, memang sedang hadir mengisi suatu acara warga di Sangatta. Semasa jeda, ia lantas menyepatkan mengangkat getar telepon selulernya saat sebuah nomor berkode Jakarta tiba-tiba tampil memanggil. (lagi…)

BARA di bumi Sangatta belum jua padam. Padahal, sudah 11 tahun lewat sengketa itu bergelora. Tapi, tabuhan gendang perang warga Sangatta belum usai berdentum. Tanah bagian timur peninggalan raja Mulawarman Kutai Negara itu kini benar-benar tengah membara akibat perebutan tambang batu bara atas nama Kaltim Prima Coal (KPC).

Sangatta memang telah menjadi saksi sengketa antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak KPC. Penyebabnya, soal pembagian 51 persen porsi saham yang mesti dilepas KPC sebagai bagian dari kewajiban kontrak karya. Masalah ini terus berlarut. Meski Rio Tinto dan Beyond Petroleum (BP) Plc, selaku pemilik awal KPC, sudah melepas 100 persen sahamnya ke Bumi Resources, pada 2004. (lagi…)

SEKTOR pertambangan di Tanah Air akan terus mengalami kekacauan selama pemerintah tak lekas merampungkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) paling lambat Agustus depan.

Kini, RUU Minerba tersebut masih ngendon hingga dua tahun di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat masih terjadi tarik menarik kepentingan sejumlah pasal terkait ketentuan kontrak karya (KK), kuasa pertambangan (KP), nilai tambah produk tambang, pasca kegiatan penambangan dilakukan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pasal peralihan. (lagi…)