Badai Pipa Gas Belum Berlalu

Posted on Mei 9, 2008

1


MALAM mulai larut. Tiga menit lagi, jarum jam di tangan menunjuk angka 10. Di suatu bilik hotel bintang lima di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, sebuah pekikan keras tiba-tiba menggema. Begitu riuh. Menghentak dan sahut menyahut. ”Saatnya merdeka atau tetap tertindas!”

Yel-yel tersebut, beberapa kali mendengung. Terlihat, lebih dari 20 orang penghuni ruangan hotel itu berteriak. Tak ketinggalan, kepalan tangan kanan mereka acung-acungkan sembari berucap, ”Tolak pipanisasi gas Bontang!”

Di depan sana, lelaki berperawakan gempal berbalut jas hitam tampak begitu semangat memandu. Dia adalah Umar A Tanatta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Sedangkan, di kanan kiri Umar ada Andi Sofyan Hasdam, Walikota Bontang dan Andi Harun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur beserta sejumlah pejabat teras lain di daerah tersebut.

Sekitar lima nama anggota Komisi VII DPR RI pun terlihat ikut memenuhi ruangan hotel itu. Turut hadir pula Direktur Utama PT Badak NGL, Yoga P Suprapto. Ia mewakili perusahaannya selaku pihak yang merasa paling dirugikan atas pembangunan ruas pipa gas dari Bontang (Kalimantan Timur) ke Semarang (Jawa Tengah).

Seluruh peserta silih berganti berbicara. Laiknya tengah mengatur strategi jitu. Kadang suasana tegang menyingkap. Tapi, tak jarang pula bahak tawa pecah terdengar. Obrolan itu berlangsung sampai pagi. Hingga tanggal sudah berganti.

Malam itu, memasuki hari kedua di bulan sepuluh 2006 silam. Umar, Andi Sofyan, dan Andi Harun sengaja menyambangi Jakarta. Mereka bertiga berniat menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil warga Bontang ini hendak meminta SBY agar pembangunan pipa gas yang menghubungkan Bontang—Semarang sepanjang 1.219 kilometer bisa ditinjau ulang.

Setumpuk dokumen pun telah disiapkan. Berharap, permintaan itu bisa berjalan mulus. Dokumen-dokumen tersebut semua berisikan kata keberatan dari seluruh elemen masyarakat Bontang. Sebab, pemipaan gas Bontang—Semarang bisa berpotensi merugikan daerah dengan terganggunya produksi gas PT Badak Natural Gas Liquefaction.

PT Badak adalah perusahaan penghasil LNG (Liquid Natural Gas) terbesar di Indonesia dan di dunia. Perusahaan ini memiliki 8 process train (A – H) yang mampu menghasilkan 22,5 Mtpa LNG (juta metrik ton LNG per tahun). PT Badak merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Bontang. Nilainya mencapai Rp30 triliun per tahun.

Sebanyak 55 persen saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Pertamina, VICO Indonesia 20 persen, Japan Indonesia LNG Co (JILCO) 15 persen, dan sisanya 15 oleh Total E&P Indonesie. Saat ini, perusahaan tersebut mempekerjakan 1.800 orang karyawan dan pekerja kontrak 2.600 orang. Karena itu, bayang-bayang pengangguraan menghantui Bontang, jika operasional PT Badak terganggu.

Seusai pertemuan para petinggi Bontang di Jakarta tersebut, sinyal pembatalan rencana pemipaan gas Bontang—Semarang, sebenarnya mulai menyalakan titik terang. Medio Desember 2006 lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah berucap, ”Pemipaan gas Bontang ke Semarang kemungkinan tidak jadi. Sebab telah ditemukan sumber gas lain di Cepu dan kurang efisien.”

Namun, ucapan Kalla itu seperti tak membekas. Nyatanya, setalah dua tahun berjalan, proyek pipa Bontang—Semarang jalan terus. ”Sampai kini kami sebenarnya tetap keberatan pipanisasi gas dilakukan. Sudah 34 tahun PT Badak beroperasi di Bontang,” ujar Andi Sofyan saat dihubungi Jurnal Nasional di Bontang, pekan lalu.

Menurut dia, akibat jaringan pipa itu produksi LNG PT Badak bisa susut sehingga kegiatan operasional perusahaan jadi terganggu. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran menghantui Kota Bontang.

Secara teknis, Andi menilai, pemipaan gas Bontang dan Semarang tidaklah efisien. Sebab, biaya pemipaan gas akan jauh lebih tinggi ketimbang dengan biaya pembangunan terminal LNG sekaligus penambahan ongkos pengapalan.

Sebagai gambaran, jika pembangunan transmisi pipa gas dilakukan, total investasi yang diperlukan hingga US$1,8 juta untuk kapasitas 700 million standard cubic feet per day (MMScfd) dengan masa kontrak 40-48 bulan. Sedangkan biaya transportasi pipanya (tool fee) juga terbilang mahal, yakni US$1,2-US$1,5 per MMBTU.

“Total investasi LNG receiving terminal jauh lebih kecil dari investasi pipa. Transport LNG lewat pipa dari Bontang ke Semarang tak efektif dan efisien. Kami bisa saving cost US$0,35-US$0,65 per MMBTU atau US$85-US$150 juta per tahun,” paparnya

Penolakan Andi Sofyan itu menunjukkan bahwa mega proyek pemipaan gas yang tergabung dalam Indonesia Integrated Pipeline selama ini tidaklah berjalan sesuai harapan di atas kertas. Ini terbukti, sejak digarap dua tahun lalu, berbagai tentangan terus saja muncul di sana-sini, seperti di Bontang.

Tersendetnya pembangunan jaringan pipa gas tersebut ternyata tak hanya terjadi di Bontang. Komersialisasi jalur pipa South Sumatera-West Java (SSWJ) milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) juga sampai kini belum selesai digarap. Belum lagi dengan pembangunan jaringan pipa transmisi lainnya, seperti Muara Bekasi-Cirebon, Cirebon-Gresik, dan Gresik-Semarang.

Padahal, kebutuhan konsumen gas di Jawa sudah mendesak. Defisit gas di Jawa bakal terjadi jika kisruh pemipaan itu tak segara rampung. Termasuk di dalamnya proses pembangunan LNG Receiving Terminal.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Sutikno mengatakan, kesenjangan kebutuhan gas dengan suplai di wilayah Jawa bagian barat, timur dan Sumatera Bagian Utara sangatlah besar, yakni untuk kebutuhan sektor industri di Jawa Barat mencapai 1.112 MMScfd, sedangkan suplai gas yang tersedia hanya 731 MMScfd.

Di Jawa Timur, kebutuhan gas saat ini mencapai 400 MMScfd, dan baru tersedia 170 MMScfd, sedangkan di Sumatera Utara kebutuhannya sudah mencapai 169 MMScfd dan baru tersedia 15 MMScfd. ”Di Medan, permintaan gas akan mencapai 250 MMscfd pada 2010. Tapi cadangan gas hanya cukup sampai 2011. Ini butuh antisipasi serius,” katanya.

Menurut Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), Tubagus Haryono, hingga sekarang persoalan cadangan gas menjadi faktor penghambat dalam pembangunan transmisi pipa. Dia mengatakan, pembangunan pipa yang amat mahal tentu bakal sia-sia jika cadangannya tak mencukupi.

”Tapi setelah kami pertimbangkan, kalau tak mecukupi berarti harus ada yang dikorbankan, seperti dengan mengurangi kontrak-kontrak penjualan gas ke negara lain,” katanya kepada Jurnal Nasional.

Tubagus mengungkapkan, dari perhitungan pihaknya pembangunan pipa kurang dari 1.500 kilometer tetap akan lebih efisien ketimbang dengan membangun terminal LNG dan mengangkutnya dengan kapal.

Dia mengatakan, khusus di Kalimantan, berdasarkan kajian, total cadangan gas mencapai 24,66 triliun kaki kubik. Jika 95 persen di antaranya berupa cadangan terbukti maka jumlahnya menjadi 23,4 triliun kaki kubik. Sedangkan, komitmen kontrak ekspor LNG mencapai 10 triliun kaki kubik, sehingga tersisa cadangan terbukti 13,3 triliun kaki kubik.

Bila kebutuhan gas untuk pipa mencapai 18 triliun kaki kubik, maka ada kekurangan 5 triliun kaki kubik. Nah, kekurangan tersebut bisa ditutup dengan mengurangi komitmen ekspor LNG atau mengurangi kapasitas gas yang dialirkan melalui pipa.

Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Triharyo Soesilo mengakui, pembangunan pipa gas memang tersendat akibat ketidakjelasan suplai gas. Namun, PT Rekayasa Industri selaku pemenang tender pemipaan gas Semarang-Cirebon sudah menyiapkan opsi seandainya suplai gas dari Kalimantan belum tersedia.

”Kalau konsep awalnya, proyek ini kan dialirkan oleh pipa yang dibangun Bakrie,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Triharyo menjelaskan, skenario pemipaan gas tersebut memang melibatkan tiga pihak, yaitu PT Bakrie & Brothers Tbk untuk pemipaan bawah laut dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah, Rekayasa Industri untuk Semarang-Cirebon, dan PT Pertamina untuk Cirebon-Gresik. ”Ini memang proyek paralel,” katanya.

Jika megaproyek itu terealisasi, kelangkaan pasokan gas di kalangan industri di Jawa bisa terbantu. Sebab, cadangan gas yang terkonsentrasi di Kalimantan akan didistribusikan secara merata ke Jawa sebagai sentra industri manufaktur.

Namun, pemipaan yang masuk skema megaproyek Indonesia Integrated Pipeline tersebut memang sempat macet. Karena, Bakrie yang memenangi tender pemipaan Kalimantan-Jawa masih kesulitan mendapatkan konsesi pasokan gas dari Kalimantan Timur.

”Karenanya kami sudah menyiapkan dua alternatif jika proyek pipa Kalimantan—Jawa tersendat sehingga dapat melanjutkan proyek Semarang-Cirebon,” ucap Triharyo.

Kedua opsi yang dimaksud adalah membangun LNG terminal yang akan mengalirkan gas melalui pipa dan dengan sistem coal gasification atau mengubah batubara dari Sumatera Selatan menjadi gas.

Setelah itu, lanjut dia, gas dialirkan ke Jawa melalui jalur pipa South Sumatera-West Java (SSWJ) milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN). ”Selanjutnya dimasukkan dalam jaringan pipa Semarang-Cirebon milik kami.”

Ditandai:
Posted in: Uncategorized