Menswastakan Asuransi Wajib Transportasi

Posted on Mei 30, 2008

0


MENGAKHIRI monopoli asuransi wajib jasa transportasi yang selama ini dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memang bukan urusan mudah. Selain butuh waktu panjang untuk bisa mengubah aturan perundangan, kesiapan pihak swasta hingga kini juga masih patut dipertanyakan.

Namun, upaya mendorong swastanisasi asuransi wajib transportasi itu dinilai perlu terus dipikirkan. Agar, industri asuransi nasional kian bergairah dan besaran nilai pertanggungan kecelakaan transportasi udara, laut, dan darat bisa meningkat. Di samping itu, dengan swastanisasi pula cakupan moda transportasi yang berhak memeroleh jaminan asuransi bakal semakin luas.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Hukum Asuransi Indonesia (Pahai), Nani W Kaudin menyatakan, sampai kini kalangan industri asuransi domestik masih menunggu realisasi dibukanya keran free choice of insurer.

Menurut dia, selama ini pemerintah menetapkan perlindungan dan jaminan kerugian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, oleh perusahaan milik negara yakni PT Jasa Raharja. Karenanya, tak semua jenis moda transportasi terjangkau.

Padahal, dalam perkembangan industri transportasi yang begitu cepat, tidak mungkin penyelenggaraan asuransi transportasi bisa dijangkau oleh hanya satu perusahaan.

”Selain itu, nilai pertanggungan klaim asuransi kecelakaan pada UU No.33/1964, masih sangat rendah. Untuk kecelakaan transportasi darat, nilai pertanggungan meninggal sebesar Rp10 juta dan Rp5 juta untuk korban luka-luka,” katanya.

Sebab itu, Nani berharap setelah dibukanya free choice insurer tersebut, nilai pertanggungan kecelakaan transportasi udara, laut, dan darat bisa lebih besar. Jadi selain ditanggung Jasa Raharja, tertanggung juga mendapat santunan dari perusahaan asuransi yang dipilih.

Direktur ABDA Insurance, Candra Gunawan menambahkan keinginan pemerintah mengakhiri monopoli Jasa Raharja dalam pelayanan asuransi wajib jasa transportasi berpotensi menggairahkan industri di sektor tersebut.

Tapi, dia mengakui dibutuhkan waktu tak sebentar untuk bisa merealisasikan rencana itu, menyusul asuransi wajib transportasi masuk wilayah private sector. ”Ya, kalau mau diswastakan, berati harus ada regulasi yang diubah. Tapi, saya menyambut baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Departemen Perhubungan (Dephub) meminta monopoli perusahaan asuransi jasa transportasi dihapus dan dibuka untuk swasta. Zulkarnain Oeyoeb, staf ahli Menteri bidang Regulasi dan Keselamatan Transportasi Dephub, mengatakan departemen sudah membuka diri agar asuransi pelayanan jasa transportasi tidak dimonopoli lagi oleh perusahaan milik negara.

”Dephub ingin perusahaan asuransi swasta masuk dalam penjaminan keselamatan transportasi. Tapi dalam UU No. 33/1964 menerangkan asuransi transportasi dilakukan oleh perusahaan milik negara,” katanya.

Zulkarnain mengakui kewenangan untuk membuka monopoli asuransi transportasi ada di tangan Departemen Keuangan (Depkeu). Namun, pihaknya meminta agar Depkeu bisa membuka untuk kepentingan masyarakat pengguna jasa.

Sulit Terealisasi

Terkait usulan swastanisasi asuransi transportasi, Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) menegaskan masih sulit untuk direalisasikan. Sebab, jika swastanisasi diterapkan, maka perusahaan asuransi swasta harus siap menutup risiko nilai pertanggungan pengguna jasa transportasi, termasuk penumpang yang tidak membayar tiket (ilegal).

Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK Isa Rahmatarwata menyatakan swastanisasi asuransi wajib transportasi membutuhkan penyelesaian yang cukup panjang.

”Harus dilihat kembali UU No. 33/ 1964, tetapi kita juga tidak boleh melupakan UU 34/1964. Di situ ada komponen-komponen yang kalau dikompetisikan maka private sector juga harus menutup risikonya,” katanya.

Isa mencontohkan, bila swastanisasi diterapkan untuk asuransi transportasi maka perusahaan asuransi swasta juga harus memberikan santunan kepada korban kecelakaan yang sebetulnya tidak dalam kriteria diasuransikan.

”Katakanlah di bus kota atau kapal laut, siapa yang bisa mengatakan seluruh penumpangnya membayar premi. Hal-hal seperti itu tidak dapat dibayangkan, apakah pihak swasta mau menutup pertanggungannya jika sudah di kompetisikan,” katanya.

Akan tetapi, ujar dia, desakan swastanisasi asuransi wajib transportasi ini akan terus ditinjau. Pasalnya, kalau keran privatisasi dibuka maka pihak swasta paling tidak meminta satu cara untuk menghindari atau membatasi diri pada tanggung jawab asuransi sosial.

Sementara itu, terkait adanya permintaan sejumlah kalangan agar nilai pertanggungan kecelakaan dinaikkan dengan alasan kemanusiaan, Isa mengajak semua pihak untuk berpikir seimbang.

Artinya, kalau masyarakat ingin mendapatkan nilai pertanggungan yang besar maka konsumen harus mampu membayar premi yang nilainya besar juga. “Itu yang harus kita pikirkan, kita bahas dan kita kaji secara ilmiah. Jasa Raharja saya pikir sedang melakukan kajian ini dan sepertinya sudah hampir selesai.”

Kendati demikian, Isa menuturkan pemerintah tetap akan mendengarkan pendapat atau masukan bahwa nilai pertanggungan asuransi transportasi harus dinaikkan.

Untuk masalah berapa santunan yang layak, lanjutnya, bisa diatur dengan satu Peraturan Pemerintah (PP) atau cukup dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Darwin Noor menambahkan, di sejumlah negara seperti Australia praktik monopoli terhadap penyelenggaraan asuransi wajib jasa transportasi masih diberlakukan. Kebijakan ini, ujar dia, karena wilayah ini masuk dalam kategori sektor usaha tertutup bagi swasta.

”Ada tanggung jawab sosial yang harus diemban. Sebab, asuransi wajib transportasi tak bisa melulu komersial,” katanya.

Posted in: Manufaktur