Percepat Penyelesaian RUU Minerba

Posted on Juni 7, 2008

0


SEKTOR pertambangan di Tanah Air akan terus mengalami kekacauan selama pemerintah tak lekas merampungkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) paling lambat Agustus depan.

Kini, RUU Minerba tersebut masih ngendon hingga dua tahun di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat masih terjadi tarik menarik kepentingan sejumlah pasal terkait ketentuan kontrak karya (KK), kuasa pertambangan (KP), nilai tambah produk tambang, pasca kegiatan penambangan dilakukan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pasal peralihan.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) Sulawesi Selatan, Abrar Saleng mengatakan, dari lima masalah pokok di atas yang sekarang menjadi ganjalan utama dalam proses penyusunan RUU Minerba, bagian pasal peralihan merupakan point paling alot dan krusial untuk dibahas. Sebab, pasal ini bersifat karet sehingga memungkinan terjadinya perubahan-perubahan mendadak di kemudian hari jika diperlukan.

“Pasal peralihan itu yang harus dikritisi. Karena membuka celah permainan tidak benar sewaktu-waktu. Makanya, pembahasan RUU Minerba masih terkatung,” katanya.
 
Menurut Abrar, selain soal pasal peralihan itu, bagian penting lain yang tengah membingungkan dewan adalah soal nasib KK dan KP setelah RUU Minerba diterapkan. “Apakah mau berlaku surut atau tidak? Mestinya sih tidak. Tapi kan ada kalangan yang ingin dengan pemberlakukan UU Minerba baru, ada renegosiasi kontrak pertambangan.”

Karena itu, Abar memprediksi, RUU Minerba sulit selesai dalam waktu dekat ini, kendati DPR telah menargetkan rampung Agustus 2008 nanti. Dia mengatakan, RUU tersebut paling cepat tuntas akhir tahun ini.

Kendati begitu, Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar itu berharap, pemerintah dan DPR bisa secepatnya merampungkan regulasi baru di sektor pertambangan tersebut. Karena, jika dibiarkan berlarut-larut, maka dunia pertambangan di Indonesia terus mengalami kekacauan seperti yang saat ini terjadi.

“Antara pusat dan daerah tidak jelas koordinasinya. Sekarang saja ada sekitar 162 KP tak terdaftar di pusat. Tapi, ada di daerah. Ini bagaimana?” paparnya.

Abrar menyebut, kekacuan itu bermula dari Peraturan Pemerintah (PP) No 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP No 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. PP 75/2001 itu dimaksudkan sebagai perantara antara UU No 11/1967 dengan UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah.

Dengan begitu, sektor pertambangan yang seyogyanya masuk wilayah ekonomi berubah ke masalah politik. Karenanya, di daerah kerap muncul konflik politik berlatar pertambangan.

“Ini terjadi karena PP 75/2001. Makanya, dengan UU Minerba baru itu, PP ini bisa diangulir dan diganti,” ucap Abrar.

Terganjal
Sementara itu, secara terpisah, investasi tiga perusahaan tambang besar kini macet karena masih menunggu penyelesaian UU Minerba. Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), Herman Afif Kusumo mengatakan, tiga perusahaan yang seluruhnya asing tersebut adalah BHP, Rio Tinto, dan perusahaan tambang Rusia.

“Investor itu masih menunggu selesainya UU Minerba,” katanya.

Herman yang juga Ketua Komite Tetap Sumber Daya Mineral dan Batubara Kadin itu berharap, pemerintah dan DPR segera menyelesaikan UU tersebut. Sebab, saat ini, komoditas tambang sedang mengalami lonjakan harga dan sudah ada investor yang berkeinginan masuk serta meningkatkan investasinya.

Dia mengatakan, UU Minerba itu memang belum bisa memuaskan semua pihak yang berkepentingan.  Namun, ketidakpuasan tersebut bisa diakomodasikan dalam aturan di bawah UU itu.

Seperti diketahui, RUU Minerba yang diajukan oleh pemerintah mulai dibahas di DPR Mei 2005. RUU ini akan menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

Posted in: Pertambangan