Tak Cukup Sekedar CSR

Posted on Juni 7, 2008

1


KONSEP pengembangan masyarakat (community development) yang diprogramkan sejumlah perusahaan dewasa ini dinilai tak cukup hanya dengan menggunakan istilah corporate social responsibility (CSR). Sebab dalam praktiknya, sebagian besar korporasi lebih memaknai CSR hanya sebagai pemenuhan aktivitas sosial belaka.

Tanpa dibarengi sebuah targetan yang jelas, untuk apa dan bagi siapa program tersebut dilaksanakan. Karena itu, dibutuhkan konsep lain yang lebih mendasar dari sekedar penggunaan jargon CSR, yakni pelaksanaan corporate resources responsibility (CRR).

Ketua Pusat Kajian Sosial Ekonomi dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Achmad Fauzi mengatakan, konsep CRR lebih menekankan kepada korporasi untuk turut menjaga keberlangsungan demi ketersedian semua jenis bahan-bahan baku yang berada di sekitar perusahaan.

Jadi, ujar dia, CRR bukan sekedar aktivitas sosial belaka yang dilakukan sebuah perusahaan melalui pemberian sejumlah satunan berupa uang tunai atau makanan kepada warga sekitar. Namun, lebih kepada usaha korporasi untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan eksplorasi terhadap bahan baku yang mereka lakukan di sekitar perusahaan tidak merusak keseimbangan lingkungan sekitar.

“Konsep CRR ini tak hanya menekankan aktivitas sosial belaka, seperti CSR. Karena lebih dalam maknanya. Semua elemen masuk,” katanya.

Achmad mengungkapkan, selama ini kerusakan lingkungan terberat, baik itu dari sisi penduduk atau kondisi alam, banyak terjadi di sekitar perusahaan tambang. Karena, dalam eksplorasinya perusahaan di sektor tersebut mengeruk habis semua potensi tambang di sekitar wilayah konsensi yang telah diberikan oleh pemerintah.

Dia memisalkan, kericuhan yang terjadi antara rakyat Papua dengan PT Freeport merupakan contoh kegagalan program CSR. Sebab, kendati PT Freeport telah memasukkan program pengembangan masyarakat dalam kontraknya, tetapi toh keributan tetap terjadi.

“Freeport sendiri sudah menyisihkan beberapa persen dari penerimaannya, sampai jutaan dolar per tahun untuk CSR. Ini jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan PT Inco. Tapi, mengapa di sekitar tambang Freeport malah jauh lebih ribut daripada PT Inco? Ini persoalannya,” kata dia.

Menurut Achmad, perbedaan antara kedua perusahaan tambang itu muncul karena tiadanya konsep sepaham dalam melaksanakan program CSR. PT Freeport, ujar dia, lebih menganggap pembayaran itu hanya pemenuhan kewajiban saja.

Karena, meskipun perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu mengeluarkan jutaan dolar untuk program CSR setiap tahunnya, tetapi keuntungan yang mereka peroleh jauh lebih besar sehingga program ini belum diprioritaskan.

“Mereka (Freeport) memang memberi bantuan. Tapi yang diberi itu berbeda tingkat budayanya. Yang masih pakai koteka, malah tidak kebagian. Padahal kan mereka berada di sekitar perusahaan juga,” katanya.

Berbeda dengan PT Inco, perusahaan ini bisa menaungi penambang nikel rakyat di sekitarnya, sehingga tidak pernah terdengar bentrok. “Jika CRR dilaksanakan, Freeport dan Inco juga berkewajiban mengembalikan lokasi yang sudah selesai dieksplor menjadi baik kembali. Tidak ditinggalkan begitu saja,” kata Achmad.

Integrasi
Robert Endi Jaweng, Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Jakarta menilai pelaksanaan CSR semestinya bukan dianggap menjadi urusan dan tanggung jawab perusahaan sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan kondisi masyarakat sekitar.

Menurut dia, banyak segi teknis yang bisa dijabarkan untuk memotret efektifitas pelaksanaan CSR, seperti isu pilihan program (apakah terkait dengan core business atau fleksibel sesuai kebutuhan nyata masyarakat), tipe program (apakah karitatif, pengembangan kapasitas masyarakat, lingkungan hidup), jangka waktu (berorientasi jangka pendek selama perusahaan itu beroperasi atau jangka panjang mengantisipasi pascaoperasi). “Namun dari sekian banyak model CSR yang telah diterapkan perusahaan, sudahkah ada yang terintegrasi?”

Endi menyatakan, di negeri ini sudah cukup banyak perusahaan yang menjalani program CSR, namun relatif sulit menemukan konsep integral semacam itu, seperti di Riau ada Caltex Pacific Indonesia (CPI), Unocal di Marangkayu (Kutai Timur), dan PT Freeport di Mimika (Papua).

Dikatakannya, hampir semua perusahaan besar memiliki program sosial pengembangan masyarakat lokal, namun harus diakui, hasil yang diperoleh tidak cukup maksimal. “Ini akibat kurangnya integrasi kepentingan dan keterlibatan multi stakeholders. Ini mesti dipikirkan.”

Sementara itu, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Manajemen, Ali Darwin nenilai, belum berpengaruhnya CSR bagi perbaikan lingkungan sekitar karena dunia industri sendiri belum begitu serius melaksanakan program tersebut.

Menurut dia, kini dunia industri terus menuai sorotan dari berbagai aktivis lingkungan, yang menilai operasional perusahaan justru berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Sebab itu, industri hanya bisa mewujudkan CSR bila siap menunjukkan transparansi, responsibilitas, dan kejujuran dalam mengelola lingkungan dan melaksanakan aktifitas usahanya.

“Tekanan aktifis lingkungan hidup terhadap dunia industri nasional semakin tinggi, dipicu oleh pertumbuhan pesat aktifis dan lembaga sosial masyarakat, seiring dengan semakin besarnya jumlah perusahaan di Indonesia,” kata dia.

Mereka, ujarnya, akan menuntut tanggungjawab perusahaan melaksanakan CSR disebabkan, merebaknya kerusakan lingkungan atau dampak sosial operasional perusahaan.

Namun, Ali Darwin menegaskan entitas tidak boleh hanya mengejar target laba, melainkan juga pro terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan yang merupakan aplikasi dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Dia mengatakan perusahaan boleh berlanjut sebagai entitas pencetak laba, tetapi tidak boleh merusak lingkungan dan kondisi sosial masyarakat untuk kelanjutan generasi yang akan datang.

Posted in: Korporasi