Untungnya Jadi Komisaris BUMN

Posted on Juni 7, 2008

0


 

MEMANG untung benar duduk jadi komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tak usah ikut repot menanggung beban berat perusahaan yang tiap tahunnya kerap terancam rugi. Tak perlu pula turut khawatir terkena tuah buruk akibat perseroan yang menyantumkan namanya itu terus saja memeroleh nilai merah tiap tahunnya.

Sebab, seluruh salah itu pastilah masih bisa dibebankan pada pihak direksi. Misalnya, bila kinerja suatu BUMN tengah buruk, dengan enteng si komisaris bisa bilang, semua itu adalah kesalahan pihak direksi yang tak pernah becus mengurusi perusahaan.

Namun, jika sedang kinclong, komisaris BUMN itu pun masih bisa nebeng nama baik dengan dalih bahwa fungsi pengawasan yang diperankan selama ini berjalan mulus.

Itulah nikmatnya jadi komisaris di BUMN. Lebih nikmat lagi karena setoran duit yang didapat tak pernah seret.

Menjadi komisaris BUMN memang menjanjikan keuntungan finansial tersendiri. Plus, sarana bagi para pejabat di negara ini untuk mendulang penghasilan tambahan tiap bulan.

Dengan proporsi gaji 40 persen bagi komisaris utama dan 36 persen bagi anggota komisaris dari gaji direktur utama suatu BUMN, maka rupiah yang dibawa pulang pasti sangat besar.

Asumsikan saja, jika gaji seorang direktur utama di salah satu BUMN adalah Rp50 juta per bulan, maka gaji komisaris utama bisa mencapai Rp20 juta dan bagi anggota komisaris Rp18 juta per bulan. Angka ini, belum termasuk fasilitas-fasilitas tambahan lain yang diberikan.

Padahal, ada direktur BUMN yang bergaji hingga Rp614 juta per bulan atau Rp7,3 miliar setahun. Ini pun belum termasuk tantiem Rp1,8 miliar per orang. Jadi, tinggal dihitung saja berapa bagian fulus yang diterima seorang komisaris yang ikut duduk manis di BUMN tersebut. Komisaris bisa memeroleh gaji hingga Rp1,97 miliar per tahun plus tantiem Rp1,8 miliar.

“Itu baru dari satu perusahaan. Sementara, pernah ditemui kasus bahwa seorang direktur jenderal (Dirjen) di suatu departemen bisa jadi komisaris di delapan BUMN. Ini tentu jumlah amat signifikan bagi para pejabat,” ujar Mohamad Fajri, Senior Associate pada SDP Consulting, Konsultan Good Corporate Governance (GCG) kepada Jurnal Nasional di Jakarta, pekan lalu.

Memang, jika menilik komposisi komisaris di perusahaan plat merah, selama ini para pejabat eselon I begitu mendominasi jabatan empuk tersebut. Lihat saja, nama-nama komisaris BUMN hasil rombakan yang dilakukan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil akhir tahun lalu.

Misalnya, perombakan yang terjadi di tubuh PT Krakatau Steel. Dua dari empat nama yang masuk dalam komposisi komisaris baru adalah pejabat eselon I, yakni Anwar Suprijadi yang kini masih jadi Dirjen Bea dan Cukai. Lantas masih ada Ansyari Bukhori yang juga menjabat sebagai Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian.

Tak hanya kursi komisaris di PT Krakatau Steel saja yang riuh dengan pejabat eselon I. Sejumlah BUMN di sektor jasa angkutan justru lebih banyak ditempati oleh para Dirjen tersebut.

Iskandar Abu Bakar, yang sehari-hari bertugas sebagai Dirjen Perhubungan Darat, sekarang menjadi komisaris di PT Pelindo III. Bahkan tiga nama pejabat eselon I lainnya dari Departemen Perhubungan diberi kepercayaan menduduki kursi komisaris utama. Mereka adalah Harijogi, Sekjen Departemen Perhubungan, yang merangkap sebagai Komusaris Utaman PT Pelindo I.

Lantas Effendi Batubara, yang menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut, mendapat posisi tambahan sebagai komisaris utama di PT Angkasa Pura I. Sumino Eko Saputro kembali dipercaya menjadi Komusaris Utama PT Kereta Api.

Sementara Sumino dan kawan-kawan mengisi pos jajaran komisaris di perusahaan yang secara teknis masih berhubungan dengan departemennya, lain halnya dengan Ahmad Fuad Rahmany.

Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan (Depkeu), itu kini malah diplot mengisi pos komisaris di PT Pelindo II. Masuknya Fuad Rahmany ini makin menambah deretan panjang pejabat eselon I Depkeu yang mengisi pos komisaris di berbagai BUMN. Sebut saja Sekjen Depkeu Mulia Nasution, yang juga menjadi Komisaris Utama Bank Permata, dan Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto, yang merangkap sebagai komisaris di PT Garuda Indonesia.

Dirjen Anggaran Depkeu, Achmad Rochjadi, mendua dengan jabatan komisaris Pertamina. Begitu pula Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, yang juga nyambi sebagai komisaris PLN. Tiga pejabat eselon I di Depkeu lainnya pun mendapat penghasilan tambahan, karena mereka merangkap sebagai komisaris di BUMN.

Mereka adalah Mardiasmo, Dirjen Perimbangan Keuangan yang kerja dobel sebagai komisaris PT Bursa Efek Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, merangkap sebagai komisaris PT Telkom. Lainnya adalah Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo, yang juga komisaris di PT Jamsostek.

Berjubelnya pejabat Depkeu yang nyambi sebagai komisaris BUMN tersebut juga pernah membuat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tak enak hati. Dia bilang, “Gaji rangkap yang didapat itu tak etis.”

Dia lalu membandingkan dengan posisi menteri yang dilarang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Menurut dia, jadi menteri itu miskin. “Bandingkan dengan dirjen yang jadi komisaris, masak gajinya tiga kali lipat dari saya,” katanya.

Terkait hal ini, Mohamad Fajri menilai, secara teoritis memang tak salah jika seorang dirjen mewakili peran pemerintah sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN.

Dia mengatakan, komisaris pada prinsipnya merupakan wakil pemegang saham yang ditempatkan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Dalam hal ini, pemegang saham BUMN itu adalah pemerintah. Karena itu, sah-sah saja bagi pemerintah untuk menempatkan wakilnya di posisi komisaris.

Praktik tersebut, ujar dia, sudah lazim terjadi. Selama ini, komisaris-komisaris di BUMN pada umumnya memang pejabat-pejabat pemerintah.

“Menjadi komisaris bagi seorang Dirjen, Irjen, Staf Ahli, Deputi dan pejabat lain memang biasa. Pemerintah beralasan ini untuk mempermudah koordinasi dan bantuan yang akan diberikan,” ujarnya.

Namun, Fajri menilai, langkah itu justru merupakan pemborosan bagi perusahaan. Sebab, tak sedikit dari komisaris yang ditempatkan sangat tak efektif. Meskipun oleh Kementerian BUMN peran komisaris saat ini telah diperbaiki, tapi toh pada praktiknya tetap menjadi tukang stempel dan formalitas belaka.

Bahkan, banyak komisaris yang tak paham akan fungsi dan tugasnya. Karena itu, alih-alih ditugaskan untuk memberikan nilai tambah terhadap kinerja perseroan, justru yang terjadi sebaliknya. Si komisaris itu malah jadi beban bagi perusahaan.

“Jabatan komisaris diselewengkan sedemikian rupa. Lalu ada kesan komisaris BUMN itu merupakan jabatan kehormatan yang diberikan pemerintah bagi mereka,” kata Fajri.

Dia mengatakan, umumnya para komisaris di BUMN belum menyadari bahwa jabatan yang mereka emban memiliki fungsi strategis. Terutama, untuk menjadikan perseroan berkinerja lebih baik. “Komisaris itu tempat menaruh harapan para stakeholders. Mereka berharap komisaris bisa efektif mengawasi kinerja perusahaan.”

Posted in: Korporasi