Divestasi Dua Muka

Posted on Juni 8, 2008

0


DARI UJUNG sambungan seluler itu, suara Awang Faroek Ishak terdengar lirih. Nadanya begitu lembut berucap. Sampai-sampai sulit ditangkap gendang telinga.

Hanya riuh tutur penuh canda orang-orang di sekitar Faroek yang terus saja mengemuka. Teramat bising. Justru, terkadang pecah tawa mereka mampu menenggelamkan tiap bait kata yang tengah meluncur dari bibir Faroek.

Malam itu, di penghujung Maret 2008, orang nomor satu di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ini, memang sedang hadir mengisi suatu acara warga di Sangatta. Semasa jeda, ia lantas menyepatkan mengangkat getar telepon selulernya saat sebuah nomor berkode Jakarta tiba-tiba tampil memanggil.

Namun, lirih suara Faroek itu sontak mengeras. Meninggi dan terdengar kian berat ketika ia membandingkan proses pelepasan 31 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan divestasi 51 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur.

”Pastinya ada perbedaan sikap mencolok dari pemerintah pusat (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). Ini yang membuat saya iri. Pemda NTB bisa mudah memiliki Newmont. Beda sama kami,” tutur Faroek.

Ihwal perbedaan sikap itu, ujar dia, adalah soal ketegasan yang ditunjukkan oleh Departemen ESDM. Ini tampak saat kewajiban divestasi Newmont sudah jatuh tempo, Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi ESDM, Simon F Sembiring seolah tak mau tahu menahu dengan semua alasan yang disampaikan perusahaan itu atas faktor penyebab keterlambatan pelepasan sahamnya.

Namun, sikap berbeda malah ditunjukkan Departemen ESDM terhadap kasus divestasi KPC di Kalimantan Timur. Pemerintah pusat, justru seperti membiarkan persoalan ini berlarut-larut di tengah ambisi pemerintah daerah setempat yang ingin menguasai 51 persen saham KPC.

”Kami sudah menunggu bertahun-tahun agar bisa menikmati hasil tambang batu bara KPC. Tapi, saat waktunya tiba, semua malah jadi ruet. Sudah 14 tahun lebih divestasi ini berlangsung. Tapi belum ada tanda-tanda satu pun kapan prosesnya bisa berakhir,” ungkap Faroek.

Bahkan kini, kata dia, setelah PT Bumi Resources Tbk memiliki KPC, kontribusi perusahaan itu kepada daerah mengecil. Bahkan, rakyat Kutai seolah hanya menjadi penonton saja.

Dia memisalkan, dari sisi royalti batubara untuk pemerintah yang mencapai 13,5 persen, pemerintah Kabupaten Kutai Timur (tempat lokasi perusahaan itu berada) hanya kebagian 3,2 persen saja. ”Perbandingan keuntungan yang diraih KPC dengan yang kembali ke daerah cuma 2.370 bading satu.”

Padahal, Bumi sudah berkomitmen menganggarkan program community development sebesar US$5 juta per tahun, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp120 miliar, dan sekolah tinggi pertanian Rp116 miliar.

”Akhir 2007 lalu, saya sebenarnya sudah diundang untuk menyaksikan pembangunan jalan Soekarno-Hatta, RSUD dan Kampus Stiper. Setelah dilakukan upacara lanjutan pembangunan itu, sampai sekarang belum ada kegiatan di lapangan. Bumi ingkar janji,” tuturnya.

PT Kaltim Prima Coal merupakan perusahaan milik asing (PMA) tambang batubara yang berdiri pada 1982. Semula, perusahaan ini dimiliki oleh BP Plc (Inggris) dan Rio Tinto (Australia) dengan porsi saham sama besar.

Namun, pada Juli 2003, Bumi Resources mengakuisisi saham KPC dari Rio Tinto dan BP. Nilai pengambilalihan saham itu mencapai US$500 juta.

Bumi Resources sendiri didirikan pada 1973 oleh Grup Bakrie. Inti usaha perseroan adalah minyak dan gas, pertambangan, serta energi. Sejak pendaftaran di Bursa Efek Jakarta 1990, perusahaan ini telah melakukan akuisisi antara lain, Gallo Oil Ltd, Sangatta Holding Ltd, Kalimantan Coal Ltd, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin.

KPC disebut-sebut sebagai tambang batubara paling besar cadangannya di dunia yang berlokasi di Kalimantan Timur. Tak hanya itu, tambang yang dimiliki KPC adalah tambang terbuka. Artinya, tidak memerlukan biaya tambang untuk penggalian di dalam perut bumi. Itulah penjelasan kenapa biaya produksi batu bara oleh Bumi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain.

Syamsudin Noer Moenadi, pengamat petambangan menilai, jika melihat kasus divestasi antara Newmont dan KPC memang tampak sikap berbeda yang ditunjukkan Departemen ESDM. Dalam divestasi KPC, Departemen ESDM cenderung lebih melindungi kepentingan perusahaan itu dengan terus memberikan kesempatan agar mereka bisa menunda proses divestasi.

Namun, sikap sebaliknya ditunjukkan dalam kasus Newmont. Departemen ESDM justru bersikap keras terhadap perusahaan asing tersebut. ”Untuk KPC Departemen ESDM seperti tak mendukung upaya pemerintah daerah memiliki sahamnya.”

Senior Vice President and Chief Financial Officer Newmont Mining Corporation (NMC), Russell Ball juga pernah memprotes sikap pemerintah ini. Ia menyebut, pemerintah terkesan menerapkan standar ganda dengan memberikan perlakuan berbeda terhadap perusahaan lain yang sebenarnya tak lebih baik dalam menjalankan proses divestasi.

“Dalam kasus divestasi KPC, pemerintah tidak menetapkan batas waktu, sementara kami dikenai batas waktu. Kenapa KPC juga tidak di-default? karena tak mencapai target divestasi,” katanya.

Menanggapi persoalan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro menegaskan, sikap tegas yang diambil pemerintah untuk Newmont tersebut justru karena tak ingin saham divestasi itu terakumulasi seperti halnya yang terjadi di KPC.

Menurut dia, masalah divestasi saham KPC tak bisa lepas dari warisan pemerintahan terdahulu. Keterlambatan ini bermula dari adanya penundaan baik oleh Pemerintah ataupun KPC dengan terkait pengalihan wewenang dari PN Batu bara ke Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.

”Gara-gara ditunda-tunda nilai saham terakumulasi menjadi 51 persen. Akumulasi saham ini menjadi begitu krusial isunya. Sebab, menyangkut soal siapa majority. Saya secara pribadi melihat masalah divestasi KPC ini menumpuk. Maka akhirnya menjadi tak terpecahkan,” kata Purnomo.

Sebab itu, dia menegaskan, kewajiban divestasi saham KPC harus tetap berjalan seperti yang diterjemahkan dalam framework agreement sebagai payung dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) pasal 26.

Purnomo menambahkan, yang harus dicermati pemerintah tak sekalipun bernegosiasi dengan pemilik (owner). Dia menuturkan, baik pihak PT Bumi, BP ataupun Rio Tinto hanyalah berstatus sebagai owner.

”Kami berunding hanya dengan KPC. Bukan owner. Kami meneken kontrak dengan KPC. Jadi siapapun owner-nya, divestasi saham KPC harus jalan terus. Berlaku juga bagi Bumi. Keputusan dari sidang kabinet mengenai alokasi 51 persen saham sebesar 31 persen untuk pemda dan 20 persen untuk PTBA tetap harus berjalan,” tukas Purnomo.

Posted in: Pertambangan