DMO Gas Bumi, Berkutat 25 Persen

Posted on Juni 8, 2008

0


JUGI Prajogio tak bisa bertindak banyak. Usulnya agar ada kenaikan kewajiban pasok domestik atau DMO untuk gas bumi, kini mentah sudah.

Padahal, sebagai salah satu anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), sudah dari akhir tahun lalu, Jugi getol mengatur rencana. Berbagai siasat pun rapih tersusun.

Tak ketinggalan, rapat-rapat internal di lingkup BPH Migas juga ikut rutin digelar. Malah, hampir tiap pekan. Tujuannya, tak lain supaya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro menyetujui usul kenaikan DMO gas bumi dari sebelumnya hanya 25 persen menjadi 40 persen.

”Nilai 40 persen itu pastinya bukan tanpa dasar. Kami melihat, dengan angka 25 persen, Indonesia lebih terkesan berorientasi ekspor ketimbang mencukupi kebutuhan gas domestiknya,” kata Jugi.

Namun, apa daya. Keinginan Jugi beserta tim BPH Migas itu pupus. Sebab, terhitung 5 Februari 2008 lalu, Purnomo telah meneken Peraturan Menteri ESDM bernomor 02 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Migas Dalam Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Peraturan Menteri itu antara lain berisi soal kewajiban kontraktor menyerahkan 25 persen bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Keharusan penyerahan tersebut dilaksanakan usai produksi komersial dimulai.

Khusus untuk gas bumi, penyerahan 25 persen bagian kontraktor, diberlakukan harga sesuai kontrak penjualan gas bumi pada wilayah kerjanya. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif DMO fee sesuai harga pasar dalam jangka waktu 60 bulan berturut-turut sejak dimulainya masa produksi komersial.

”Keputusan sudah diambil. Dengan begitu, produksi gas bumi di Indonesia akan terus berorientasi ekspor. Karena harga gas di pasar dunia lebih menguntungkan dibandingkan pasar domestik,” ungkap Jugi.

Menurut dia, sebenarnya keinginan menaikkan kuota DMO tersebut lebih dimaksudkan agar pasar domestik bergairah menyerap produksi gas nasional. Dia mengatakan, saat ini, di mana harga minyak bumi tinggi dan utilisasi gas masih rendah, pemerintah memang perlu mendorong pemaikan gas agar bisa memangkas konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

”Salah satu usahanya antara lain dengan menghilangkan hal yang menjadi barier seperti DMO yang terlalu kecil,” paparnya.

Saat dihubungi, Direktur Jendral Migas Departemen ESDM, Luluk Sumiarso mengakui, terdapat sejumlah wilayah yang memang gasnya terus mengalami defisit, yakni Kalimantan bagian timur dan Sumatera. Jumlahnya mencapai 477,6 million metric standar cubic foot per day (MMScfd).

“Ini terjadi karena kian tingginya kebutuhan gas domestik. Sayang tak diimbangi pasokan baru,” katanya.

Menurut Luluk, keputusan menteri mengatur DMO 25 persen untuk produk migas itu sudah bagus. Putusan ini sendiri sesuai dengan UU Migas No 22/2001, pasal 8 dan 22 bahwa KKKS diwajibkan menyerahkan 25 persen bagian kontraktor yang berasal dari lapangan minyak baru (new oil fields) untuk pemenuhan dalam negeri.

Namun, ujar dia, harga DMO gas selama ini memang dihargai cukup rendah karena mengacu pada Indonesia Crude Price (ICP). Namun, dengan adanya kesanggupan pemerintah memberikan DMO fee susai harga pasar, KKKS bisa terpicu mengembangkan lapangan baru dengan dasar harga keekonomian.

”Tapi pertanyaannya, siapa yang akan menyerap DMO migas dengan harga keekonomian? Nah, selisih inilah yang harusnya disubsidi,” tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), volume gas buat pasar domestik saat ini mencapai 13,33 triliun kaki kubik (TCF) atau 71 persen dari total volume kontrak gas nasional selama periode 2003-2007.

Sedangkan, volume kontrak ekspor gas pada periode yang sama, hanya mencapai 5,42 TCF atau 29 persen.

Menurut Deputi Finansial dan Keuangan BP Migas Eddy Purwanto, secara akumulasi kontrak jual beli gas hingga 2007, alokasi domestik mencapai 20,12 TCF atau 48 persen dan ekspor 21,55 TCF atau 52 persen.

”Malah untuk tahun 2007, kontrak jual beli gas mencapai 2,78 TCF yang seluruhnya diperuntukkan bagi pasar domestik,” ujarnya kepada Jurnal Nasional.

Eddy mengatakan, harga maksimal kontrak gas domestik juga mengalami kenaikan dari US$2,63 per mile mile british thermal unit (MMBTU) menjadi US$5,5 per MMBTU. ”Ini menandakan harga gas domestik lebih bagus. Dan, meski ada aturan 25 persen, tapi nyatanya realisasi di lapangan di atas 40 persen.”

Ditemui terpisah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan porsi gas bumi untuk domestik sebenarnya telah meningkat luar biasa dari sebelumnya, seiring peningkatan daya beli konsumen nasional. ”Sebenarnya porsi domestik dan ekspor itu akan banyak berubah nantinya. Apalagi nanti ke depan porsi ekspor turun.”

Rampungnya pengerjaan jaringan pipa South Sumatera West Java (SSWJ) milik PGN yang diikuti aliran gas ke pulau Jawa hingga 150 MMscfd pada akhir tahun, banyaknya kontrak jual beli gas untuk domestik, disebut Menteri ESDM sebagai indikator peningkatan konsumsi gas domestik di masa mendatang.

Dia memperkirakan perbandingan antara penjualan gas untuk ekspor dan domestik berkisar 55 persen dan 45 persen. Pemerintah, kata dia, dalam jangka panjang akan meningkatkan porsi domestik.

Dengan kondisi itu, lebih baik gas bumi Indonesia diserahkan pada mekanisme pasar dan menghindari lebih banyak aturan yang justru mengekang investor.

Posted in: Energi