Kontraktor Dibayangi Cost Recovery

Posted on Juni 8, 2008

0


TELUNJUK Eddy Purwanto berulang kali menuding data berjibel dalam helaian lembar kertas di atas meja kerja itu. Dahinya berkerut. Alisnya pun ikut turun naik mengimbangi.

Di balik kaca mata minusnya itu, bola mata Eddy bak tengah menari. Ke kanan dan ke kiri. Dia pun terlihat amat teliti memeloti satu per satu tabulasi angka dalam helai kertas yang digenggamnya itu.

Tiba-tiba saja, suara Eddy menggelegar saat kedua matanya tertuju pada satu titik. ”Lihat ini buktinya,” ucap dia singkat. ”Tiada yang ditutup-tutupi kok! Di sini sangat jelas ke mana larinya dana cost recovery dan apa manfaatnya bagi negara,” lanjut Eddy.

Dia pun lantas menyodorkan data bertulis biaya dan pendapatan industri hulu minyak dan gas (Migas) di Indonesia. Data itu berisi tentang trend nilai investasi yang mesti dirogoh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas dalam kegiatan eksplorasi sepanjang enam tahun terakhir.

Di dalamnya masuk pula perhitungan total biaya yang menjadi tanggungan pemerintah atas pengeluaran Kontraktor Production Sharing (KPS) untuk memproduksi migas (cost recovery) di tanah air.

”Nah, Anda bisa lihat sendiri kan bagaimana kondisinya. Lalu, oleh KPS cost recovery itu digunakan untuk apa saja?” ujar Deputi Finansial, Pemasaran dan Ekonomi Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) itu.

Dari data tersebut tampak bahwa terjadi trend peningkatan cost recovery sejak 2002 rata-rata enam persen per tahun. Tapi, itu semua diimbangi dengan equity to be split, atau keuntungan setelah dikurangi biaya, serta pendapatan pemerintah yang justru naik lebih signifikan.

Sementara itu, jika dihitung berdasarkan nilai persentase terhadap total pendapatan, cost recovery justru cenderung menurun. Bila pada 2002, cost recovery terhadap total pendapatan berada di atas 30 persen, maka pada 2006-2007 bisa turun 22-23 persen saja. Ini mengakibatkan persentase keuntungan (profit margin) berpotensi terus meningkat hingga di atas 76 persen.

”Coba lihat satunya,” ujar Eddy. Ia pun kemudian menyerahkan setumpuk laporan KPS atas aliran klaim cost recovery yang mereka berikan ke BP Migas selama ini.

KPS tersebut, khususnya para penerima biaya pemulihan terbesar pada 2007, seperti PT Pertamina EP, Chevron Pacific Indonesia-Rokan, Inpex-East Kalimantan, Total E&P Indonesie-Mahakam, dan ConocoPhillips-Natuna B.

”Jika selama ini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) teriak-teriak negara rugi akibat beban cost recovery, itu sepenuhnya tak betul. Anda bisa tercengang tahu ini,” ungkapnya.

Menurut Eddy, dari sekian banyak temuan-temuan audit yang pernah dilakukan BPK dan BPKP, yang benar-benar bermasalah mungkin hanya tertinggal satu atau dua kasus saja. Itu pun terjadi, karena tiada penjelasan lanjut oleh KPS. ”Tapi setelah mereka bicara dan jabarkan satu per satu, semua clear. Tak ada masalah.”

Untuk diketahui, berbagai temuan BPK maupun BPKP terkait indikasi penggelembungan cost recovery oleh KKKS sampai kini terus saja jadi bahan pergunjingan di kalangan pelaku bisnis migas domestik.

Pada Oktober 2006, misalnya, BPK mengungkapkan adanya penyimpangan cost recovery periode 2004 hingga semester pertama 2005 yang dilakukan oleh lima KKKS migas. Hasil audit menunjukkan, terdapat potensi kerugian negara sedikitnya US$1,473 atau setara dengan Rp13,3 triliun atas penyimpangan tersebut.

Temuan itu antara lain mencakup biaya-biaya yang tak berhubungan dengan operasi perminyakan dan dibebankan ke dalam klaim cost recovery. Sejumlah perusahaan migas mengajukan biaya depresiasi atas fasilitas yang dibangun meskipun tak berjalan dengan baik dan pembebanan biaya kantor pusat tanpa disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Berdasarkan temuan BPK, ongkos terbesar yang dibebankan kepada cost recovery adalah beban bunga recovery atau interest cost recovery (ICR). Selain itu, ada pula klaim restitusi yang dalam kontrak migas lebih lazim disebut reimbursement pajak pertambahan nilai (PPN).

ICR adalah persentase bunga di atas patokan bunga antarbank di London (LIBOR) yang harus ditanggung pemerintah yang timbul akibat pinjaman kontraktor untuk pendanaan proyek.

Atas temuan itu, pemerintah lantas membentuk tim gabungan yang terdiri atas Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, BP Migas, BPK, serta BPKP. Kemudian, pada 17 Meret 2008 lalu, tim memutuskan penerapan sejumlah aturan baru cost recovery.

Aturan baru tersebut menegaskan bahwa biaya-biaya yang tak boleh lagi dibebankan ke negara antara lain biaya konsultan pajak, biaya bunga atas pinjaman untuk membiayai usaha perminyakan, biaya pelatihan karyawan ekspatriat, dan biaya merger.

Selain itu, biaya-biaya yang terkait dengan pemasaran, pengembangan masyarakat, maupun kegiatan kehumasan juga harus dibatasi.

“Saya akui yang namanya pelanggaran itu ada. Namanya juga orang usaha. Tapi setahu saya mereka (KKKS) itu sangat terbuka,” ujar Eddy.

Terkait kebijakan baru ini, Direktur Utama PT Pertamina EP, Tri Siwindono menyatakan, pendapatan KKKS berpotensi tergerus dan kemungkinan tingkat pengembalian investasi proyek akan tergangu, seusai tim gabungan itu mengubah aturan main cost recovery.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan kabar buruk bagi para pelaku bisnis migas di tanah air. Kendati, pemerintah bakal mendapat keuntungan berjibun.

”Khusus Pertamina, dikeluarkannya beberapa elemen biaya dari cost recovery tentu akan mengurangi pendapatan dan keuntungan. Sebab, dividen Pertamina EP ke perusahaan induk akan berkurang. Imbasnya juga ke pemerintah,” katanya saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, pekan lalu.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Suyitno Padmosukismo mengatakan pihaknya akan merundingkan kembali dengan pemerintah terkait dengan dikeluarkannya keputusan baru itu.

Institusi yang menjadi wadah produsen minyak yang beroperasi di Indonesia tersebut sudah melakukan pembahasan dan perundingan dengan Ditjen Migas Departemen ESDM.

Dia mengakui ada beberapa usulan dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan keputusan itu. ”Kami sedang bicara mengenai hal-hal yang menjadi perhatian kami. Yang jelas dan penting adalah kami melakukan klarifikasi soal itu.”

Posted in: Energi