Asuransi Syariah: Susah Jadi Tuan di Rumah Sendiri

Posted on Juni 10, 2008

0


DIGADANG-gadang bakal menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi tetap saja berperan sebagai tamu. Itulah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia sejak dirintis tiga tahun lalu. Kendati di sana-sini riuh menjadi buah bibir, toh tetap saja, dalam perjalananannya tak bisa mulus. Bahkan, bisa dibilang: sepi peminat.

Ungkapan ini tentu bukan tanpa dasar. Selama ini, setiap kali dipromosikan, asuransi syariah selalu disebut-sebut memiliki potensi cukup besar untuk tumbuh di Tanah Air ketimbang model asuransi konvensional. Bayangkan, Indonesia sedari dulu merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Angkanya, mencapai di atas 183 juta jiwa, atau sekitar 90 persen dari kisaran 240 juta total penduduk di Indonesia saat ini. Jelas, dengan membawa visi dan semangat keagamaan, berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas, maka acap kali produk asuransi tersebut diluncurkan, pasarnya diproyeksikan melejit! Tak tangung-tanggung, peminatnya pun ditaksir bisa membanjiri.

Namun, apa yang terjadi? Dari perhitungan kasar, sejak dipelopori PT Asuransi Takaful Indonesia pada 1994 hingga saat ini, asuransi syariah di Tanah Air hanya mampu merasakan 1,5 persen dari pasar premi asuransi nasional.

Meskipun, dari sisi pertumbuhan industrinya, jumlah perusahaan asuransi berlabel syariah di dalam negeri mampu berkembang pesat. Setidaknya, kini lebih dari 30 izin operasional cabang atau divisi asuransi syariah telah diterbitkan oleh pemerintah. Tapi sayang, pertumbuhan industri tersebut tak turut diikuti dengan pasar yang masih tetap minim.

Kondisi ini, tentunya membawa kecemasan tersendiri bagi Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Muhaimin Iqbal. Betapa tidak, tulisan panjang lebar soal potensi asuransi syariah di berbagai media massa nasional dan diikuti fatwa yang digelontorkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), seakan tak mampu mendorong pertumbuhan jenis asuransi tersebut.

Padahal, jika saja 10 persen dari penduduk muslim di Indonesia beralih ke produk asuransi syariah, maka besaran itu sudah sama dengan 100 persen pasar asuransi Malaysia. Di negeri Jiran itu sendiri, pasar asuransi syariah berhasil mencapai 10 persen dari perolehan premi asuransi konvensional. Pada 2010 nilai tersebut akan ditingkatkan menjadi 20 persen.

”Hal ini terjadi karena masyarakat belum bisa membedakan, mana konvensional dan syariah. Perlu dipahamkan itu, biar masyarakat benar-benar tahu,” kata Iqbal.

Dia mengakui, tugas itu memang tak mudah dilaksanakan. Sebab, kini banyak terjadi perusahaan asuransi yang asal-asalan membuka cabang syariah tanpa memikirkan produk yang dilahirkan. Toh pada akhirnya di lapangan, mereka hanya bisa mensyariahkan produk konvensional. Jadi tetap saja sulit membedakan mana produk syariah dan konvensional.

Menurut Iqbal, Agar bisa diterima masyarakat, produk asuransi syariah itu harus bisa memberikan manfaat yang tinggi. Selain itu, produk perusahaan asuransi syariah juga harus berinovasi dalam menggali produk yang memang berakar dari hukum syariah. ”Artinya, bisa saling tolong-menolong antarsesama. Jadi jangan ngekor dengan asuransi konvensional. Gali itu produk sendiri.”

Delil Khairat, Kepala Departemen Reasuransi Umum Syariah PT Reasuransi Internasional Indonesia menuturkan hal serupa. Menurut dia, pemahaman masyarakat awam terhadap produk syariah masih sangat terbatas. Mereka hanya mengetahui bahwa syariah menggunakan sistem bagi hasil yang tidak dilakukan oleh asuransi konvensional. ”Padahal perbedaan hakiki itu tidak disitu.”

Delil menjelaskan seharusnya produk syariah harus mengambil contoh kisah nabi di Al-Quran, namun nyatanya saat ini produk syariah masih minim inovasi. Tidak mengherankan jika fatwa MUI bahwa produk keuangan konvensional haram sedangkan syariah halal tidak mampu merebut pasar.

Dia mengatakan kaum muslim di Indonesia kebanyakan tidak terlalu khawatir mengenai halal dan haram untuk bermuamallah. Dikatakannya, penduduk di Indonesia sudah rasional. Jadi jika terdapat produk yang lebih unggul dari syariah kenapa harus memilih syariah.

”Memang perlu ada edukasi untuk masyarakat agar memahami perbedaan hakiki dari syariah dan konvensional. Selain itu produk syariah juga harus berinovasi,” tuturnya.

Di samping itu, ungkap Delil, menjalankan bisnis asuransi syariah di Indonesia saat ini ibarat berlalu lalang di jalan raya yang baru saja dibuka namun belum ada rambu-rambunya. Tiada penunjuk tujuan ke mana kendaraan hendak diarahkan. Selain itu pula, tak ada lampu lalu lintas di persimpangan yang mengatur kapan harus berhenti, kapan boleh melaju.

”Jelas kondisi ini rawan kecelakaan. Bisa terjadi kecelakaan fatal. Karena hingga kini orang memilih asuransi syariah baru orang-orang yang santun menghormati nilai-nilai luhur agama, budaya dan kebiasaan mereka,” paparnya.

Menurut Delil, situasi ini tak terlepas dari kebijakan Direktorat Asuransi Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai regulator, sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 yang hanya mengatur tentang tata cara perizinan asuransi syariah. Dalam keputusan tersebut, lanjutnya, tak ada aturan yang detail tentang kegiatan usaha dan kesehatan finansial asuransi syariah secara spesifik.

Padahal, jelas dia, regulasi yang berlaku untuk asuransi konvensional belum tentu dapat diterapkan pada asuransi syariah, sebagai konsekuensi dari perbedaan prinsip pengelolaan risiko.

”Memang kita harus mengakui betapa bijaknya Malaysia dalam membangun asuransi syariahnya. Mereka memasang lampu lalu lintas dan marka lainnya sebelum membuka jalan raya baru,” ungkapnya.

Di Malaysia, tutur Delil, sebelum lisensi asuransi syariah dikeluarkan, negeri itu mengesahkan Takaful Act 1984. Setelah itu, di penghujung 1984, perusahaan asuransi syariah pertama, Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB), didirikan dan memulai operasinya tahun 1985.

Hingga 1993, STMB menjadi satu-satunya perusahaan asuransi di Malaysia. Pemerintah melalui Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai regulator menggunakan periode itu untuk pembangunan inftrastruktur asuransi syariah, meliputi regulasi, sumber daya manusia, instrumen investasi dan perlindungan konsumen. Setelah semuanya siap, barulah lisensi asuransi syariah kedua diberikan kepada MNI-Takaful Sdn. Berhad pada Oktober 1993.

”Nah di kita belum ada apa-apa, sudah main buka. Ini kan bahaya. Alih-alih membuktikan diri sebagai alternatif bagi industri konvensional yang terpuruk, malah bisa ikut terjerumus ke lubang yang sama,” paparnya.

Karena itu, jelas Delil, pembenahan fundamental asuransi syariah nasional memang harus dilakukan secepatnya, sebelum keadaan memburuk dan semakin semrawut. Fundamental itu paling tidak harus meliputi permodalan, standar operasional, akuntansi serta investasi.

Upaya itu, lanjut dia, akan lebih efektif jika pemerintah melakukannya bersama-sama dengan dua pihak lain, seperti DSN-MUI dan AASI yang mewakili kepentingan para pelaku industri asuransi syariah. Kerja sama apik ketiganya, tegas dia, dapat menghasilkan regulasi yang efektif. [!]

Posted in: Manufaktur