BUMN Pangan di Tengah Jerat Spekulan

Posted on Juni 10, 2008

0


DULU, selama hampir tiga dasawarsa, di negeri ini tak pernah ada kisruh pangan berlatar kenaikan harga kebutuhan pokok. Kalaupun kisruh itu muncul, toh semua bermula dari masalah pasokan yang tak pernah tuntas diatasi.

Di masa lalu, jarang terlihat orang antri beras, ribut minyak goreng, harga gula naik, kedelai melambung, atau terigu yang meroket. Orang dulu, juga tak pernah kenal istilah beras untuk orang miskin (raskin).

Bisa dikata, masyarakat Indonesia pada beberapa periode silam, sempat hidup dalam situasi ketenangan pangan pokok, yakni harga dan ketersediaannya di pasar domestik stabil diikuti kualitas yang baik.

Namun, kondisi itu tak berlanjut. Saat bicara situasi sekarang, semua masa indah itu bak tinggalah mimpi. Kini, masyarakat Indonesia malah tengah menghadapi situasi sulit pangan dan energi.

Di bidang pangan, misalnya, sampai kini bangsa Indonesia masih mengimpor 30 persen kebutuhan gula, 45 persen kedelai, 10 persen jagung, dan 15 persen kacang tanah. Karena itu, pemerintah setiap tahun memberi subsidi pangan tak kurang Rp15 triliun, baik untuk subsidi pupuk, benih, dan kebutuhan stok pangan nasional.

Sementara, untuk energi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008, pemerintah juga terbebani oleh subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sebesar Rp187,09 triliun.

Apalagi, kini harga minyak mentah dunia melambung hingga US$120 per barel. Sedangkan, harga pangan global dalam enam bulan terakhir juga mengalami peningkatan 10-35 persen.

Dengan status sebagai negara pengimpor, tentu dapat diterka betapa kondisi kas negara berpotensi jebol jika pemberian subsidi untuk kedua sektor tersebut tak ditekan.

Belum lagi, potensi kekacauan lain di masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pangan. Sebab, lonjakan harga itu memicu inflasi. Dampaknya, situasi makro ekonomi nasional terganggu sehingga iklim investasi turut terpengaruh.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah menghadapi kondisi ini? Disinilah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) begitu diharapkan. BUMN dituntut ikut menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok sekaligus mengamankan APBN.

Tentu, sekarang bangsa ini perlu belajar dari kebijakan masa lalu. Salah satu keberhasilan pemerintah saat itu dalam menjaga stabilitas pangan nasional tak pernah lepas dari peran sinergi antarBUMN di sektor terkait.

Setidaknya, kita memiliki sembilan BUMN yang bersentuhan langsung dengan pangan. Di tingkat hulu, ada PT Sang Hyang Seri, PT Pertani yang menyuplai benih, dan lima BUMN pupuk di bawah naungan Pusri Holdings, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Kujang.

Di hilir ada Perum Bulog yang siap menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan pokok di pasar. Sedangkan, dari sisi infrastruktur terdapat Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II yang bertugas menjamin ketersediaan irigasi di sawah petani.

Karena itulah, dari kinerja apik BUMN pangan ini, pada 1984 Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Di samping memang pada era itu, pemerintah memadukan antara perluasan lahan budi daya melalui transmigrasi dan intensifikasi pertanian yang lebih dikenal dengan nama revolusi hijau.

Di sisi lain, penempatan Perum Bulog sebagai penjaga stabilitas pangan juga bisa disebut langkah tepat. Saat itu, Bulog diberi tanggung jawab penuh untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan berbagai komoditas mulai dari beras, gula, terigu, kedelai, jagung, minyak
goreng, palawija hingga cabai.

Posisi Bulog yang demikian tentu sesuai dengan amanat UUD 45 yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Dengan peran yang demikian itu, selama tiga dasawarsa Bulog berhasil menjaga stabilitas harga pangan dan menghindarkan masyarakat Indonesia dari penindasan spekulan pangan. Indikatornya, misalnya komoditas beras, selama hampir 300 bulan hanya 10 kali harga gabah jatuh di bawah harga dasar. Kenaikan harga yang terlampau tinggi juga jarang terjadi.

Namun, sejak 2003, seiring perubahan peran Bulog, cabang-cabang produksi itu kini dikuasai orang per orang. Rakyat Indonesia terpaksa hidup di antara spekulan pangan. Begitu pula dengan BUMN yang harus tarik menarik dengan spekulan. Kini, masyarakat juga terpaksa membiasakan diri hidup dalam kisruh pangan, mulai dari kisruh beras, minyak goreng, terigu, dan kedelai.

Pangan sebagai public goods kini telah berubah statusnya bukan lagi menjadi persoalan politik namun sudah menjadi masalah politik.

Tapi, tentunya belum terlambat bagi pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Caranya, dengan kembali menyinergikan BUMN pangan, mengembalikan peran Perum Bulog, atau membentuk perusahaan pelat merah baru bernama PT Pangan Energi Nusantara (PEN).

Posted in: Agribisnis