Jalan Berliku Menuju Holding Tambang

Posted on Juni 10, 2008

0


LANGKAH Sofyan Djalil memoles Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang berbeda. Dia tak seperti Sugiharto, sang pendahulunya, atau pun para menteri lain yang selama ini menukangi BUMN.

Meski diakui, apa yang dilakukan Sofyan itu hanyalah meneruskan program kerja menteri sebelumnya. Tapi, setidaknya ada sentuhan lain yang saat ini ia berikan.

Di tangan Sofyan, tak lagi muncul berita BUMN bakal dilego melalui privatisasi. Suatu usaha penyehatan perusahaan yang dulu kerap jadi andalan Sugiharto semasa memimpin.

Hingga kadang, akibat rencana privatisasi itu acap kali muncul protes di mana-mana. Akibat terlalu banyak modal asing yang ikut andil di perusahaan yang berstatus pelat merah. Nada sumir pun lantas mencuat di sana-sini. Isinya, selalu saja menyudutkan pemerintah.

Namun, tampaknya kamus privatisasi tersebut belum pernah dikeluarkan oleh Sofyan. Untuk memerbaiki kinerja BUMN, dia lebih memilih langkah restrukturisasi ketimbang privatisasi, seperti dengan pembentukan induk perusahaan (holding).

Sebagai target awalnya akan dibentuk induk perusahaan Indonesia Resources Company yang bakal mengoordinasikan tiga BUMN tambang (holding tambang), yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk.

Tapi, pembentukan holding tambang itu sepertinya tak bisa berjalan mulus. Sejumlah kendala datang menghadang. Seperti, aturan perpajakan yang bisa timbul saat merger. Sebab, ketika penggabungan dilakukan, saham pemerintah akan ditempatkan pada satu holding. Dari situ, akan muncul persoalan pajak pada saat transaksi saham dilakukan.

Selain itu, masih ada urusan ribet birokrasi. Hingga kini Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi tentang keputusan holding tambang pun tak jua terbit, masih mandek di Departemen Keuangan. Belum lagi banyaknya stakeholder (pemangku kepentingan) yang juga harus dilibatkan untuk konsultasi dan memberikan persetujuan.

Persoalan ini ternyata telah menjadi batu sandungan sejak kali pertama gagasan itu dirilis pada gelaran BUMN Summit, 25-26 Januari 2005 silam. Sampai-sampai rencana pembentukan holding BUMN tambang pun molor. Dari semula ditargetkan tuntas awal 2007, berlanjut ke akhir 2007 hingga diragukan selesai pada 2008 ini.

Padahal, Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), MS Marpaung penyatuan tiga BUMN tambang di bawah satu perusahaan induk akan memperkuat posisi pengelolaan kekayaan sumber daya mineral oleh pemerintah. Negara pun pasti lebih untung.

Dia mengatakan, sesuai dengan semangat aturan pertambangan, cadangan sumber daya mineral Indonesia yang sangat besar seharusnya dikelola oleh negara. Sementara sampai saat ini aktivitas penambangan dan peleburan logam tergantung pada investor luar.

”Penggabungan tiga BUMN itu akan memperbesar kapitalisasi. Dalam posisi ini, langkah-langkah investasi dalam skala besar akan lebih mudah dilakukan. Misalnya untuk bangun peleburan logam yang sangat sulit dilakukan,” katanya kepada Jurnal Nasional, akhir pekan lalu.

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil sendiri mengatakan, pembentukan perusahaan induk pertambangan (IRC) akan memiliki kemampuan mencari utang lebih besar, yaitu US$10 miliar.

Peningkatan kemampuan ini berasal dari adanya nilai tambah US$8 miliar setelah pembentukan holding itu terealisasi. Karenanya, IRC akan sanggup mengakuisisi perusahaan tambang lainnya.

”Jika terbentuk, IRC bisa sebesar BHP Biliton yang mampu menggelar akuisisi perusahaan tambang untuk memperbesar kapasitas produksinya. Selama ini, perusahaan tambang diakuisisi orang lain, tetapi dengan pembentukan perusahaan induk ini, kapasitas mengakuisisi meningkat,” ujarnya.

Analis BNI Securities Muhammad Alfatih mengatakan, sebenarnya jika IRC tak jadi dibentuk sekalipun, dampaknya tidak begitu signifikan terhadap pergerakan saham Timah, Antam, dan Bukit Asam di lantai bursa.

Karena, ujar dia, para investor akan kembali melihat pada kinerja saham-saham masing-masing yang memang cukup baik seiring harga komoditas tambang yang cenderung menguat.

“Selama ini, para pelaku pasar selalu berpatokan pada kinerja suatu emiten dalam mengambil posisi. Sedangkan adanya momen tertentu, sifatnya hanya dimanfaatkan sementara,” ujarnya.

Kendati demikian, Alfatih mengakui, bila IRC terus terkatung, saham-saham emiten pertambangan tersebut akan terkoreksi sesaat akibat adanya aksi ambil untung para investor yang memanfaatkan momen tersebut. Namun setelah itu, harganya bakal kembali bergerak ke atas terkait proyeksi kinerja perseroan yang positif.

Kemudian, adalah tidak tepat bahwa pembentukan holding BUMN akan menimbulkan inefisiensi dan membuat birokrasi semakin panjang. Justru yang terjadi adalah, dengan pembentukan holding, akan memperbesar efisiensi. Dengan holding, maka dapat dipastikan akan terjadi pengurangan secara signifikan terhadap jajaran direksi dan komisaris di level anak perusahaan. Begitu juga halnya dengan rencana merger dan akuisisi.

Sunarsip, Chief Economist Indonesia Economic Intelligence mengatakan, selama ini banyak yang keliru menilai maksud pembentukan holding BUMN. Hal ini menyebabkan rencana tersebut terus terkatung selama tiga tahun terakhir. ”Ada yang menilai holding hanya menambah biaya. Memang bisa saja terjadi.”

Namun, ujar dia, holding adalah alat yang dapat menciptakan sinergi antarBUMN. Jika ini terjadi, maka nilai perusahaan akan berlipat ganda sehingga besar keuntungan yang diperolehnya dari pembentukan holding jauh lebih besar ketimbang biaya tambahan yang dikeluarkannya.

Dia mengatakan, dengan pembentukan holding, span of control Menteri BUMN menjadi lebih pendek. Sebab, Menteri BUMN hanya perlu melakukan koordinasi dan pengarahan pada level holding, tidak pada setiap BUMN.

”Meski dilihat dari struktur organisasi, yang nampak adalah sentralisasi, namun secara fungsional justru yang terjadi adalah desentralisasi kewenangan secara signifikan,” tuturnya.

Selain itu, menurut Sunarsip, pembentukan holding juga akan membuat Menteri BUMN tak bisa lagi ikut menentukan pengangkatan direksi di anak perusahaan. Karena, pengangkatan direksi di anak perusahaan sepenuhnya merupakan kewenangan holding. ”Jadi tiap kepentingan politik yang selama ini mewarnai tiap pengangkatan direksi dan komisaris dapat diminimalisir.” [!]

Posted in: Korporasi