Kencang Bertiup ke Ranah Politik

Posted on Juni 10, 2008

1


SOFYAN Djalil berulang kali menggeleng. Ia tak banyak ucap saat ditanya kabar akhir privatisasi perusahaan baja nasional, PT Krakatau Steel (KS) yang kini makin menghangat.

Sesekali ruat mukanya berkerut. Dahinya pun turut ditarik. Sofyan tampak enggan berkomentar panjang saat menjawab pertanyaan wartawan seputar berita teranyar proses penjualan KS.

Di sela-sela suatu acara di Jakarta, Jumat (30/5), orang nomor satu di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu bilang, ”Masih dibicarakan dengan DPR. Opsi privatisasinya apa, juga belum diajukan pemerintah ke legislatif.”

Jadi, katanya, pilihan model privatisasi KS, apakah bakal melalui lantai bursa (IPO/initial public offering) atau dengan penjualan strategis (strategic sales), sampai kini belum resmi diajukan oleh Kementerian BUMN ke parlemen di Senayan. ”Tapi tetap. Maksimal saham KS yang dilepas hanya 40 persen saja!”

Namun, tiba-tiba, jawaban datar Sofyan sontak meninggi. Setelah ia mendengar slentingan bahwa privatisasi KS sudah sarat dengan kepentingan politik.

Terutama, usai munculnya gebrakan sejumlah tokoh dari partai politik (Parpol) tertentu di kursi pemerintahan dan DPR yang terus getol mendorong agar BUMN baja itu secepatnya dijual ke perusahaan asing, tanpa melalui IPO.

Apalagi, memang peminang KS juga terbilang lumayan. Kesemuanya tercatat sebagai pemain besar di industri baja dunia. Ada Arcelor-Mittal milik taipan baja Laksmi Mittal, BlueScope International asal Australia, Tata Steel dan Essar Steel dari India, serta Posco asal Korea.

Jika peminatnya berjibun, pasti harga jual KS bisa nangkring. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian (Depperin), Ansari Bukhari memprediksi, hasil privatisasi KS bisa mencapai US$500 juta. Khusus untuk Accelor-Mittal, produsen baja terbesar di dunia yang kini memproduksi 117 juta ton baja per tahun dan beroperasi di 60 negara tersebut, sudah menyatakan siap menyuntik US$5-US$10 miliar ke PT KS bila berhasil memiliki 49 persen saham perseroan tersebut.

Apalagi, memang ada hal lazim dalam dunia bisnis soal duit komisi (commision fee) sekitar 2-5 persen dari nilai transaksi. Uang komisi ini pasti diselipkan bagi siapa saja yang berhasil memuluskan langkah salah satu perusahaan untuk ikut memiliki saham PT KS.

Karena itu, kemudian munculah pihak-pihak yang mengait-ngaitkan penjualan KS ada hubungannya dengan kepentingan pemilihan umum (Pemilu 2009). Khususnya untuk dana kampanye oleh parpol ataupun pemilihan presiden nanti.

”Lho, soal KS kok sudah melebar ke mana-mana? Jangan dipolitisasi lah!” kata Menneg BUMN.

Sofyan lantas menjamin tak ada unsur politis dalam proses privatisasi KS. Niat pemerintah melepaskan sahamnya di Krakatau Steel murni karena ingin meningkatkan kapasitas produksi perusahaan baja tersebut. Dengan begitu, KS bisa bersaing dan konsumsi baja nasional tak tergantung lagi pada produk impor.

Sebab, sudah hampir 30 tahun KS berdiri, tak ada perubahan signifikan. Privatisasi KS, katanya, murni ditujukan menambah produksi perseroan yang kini hanya 2,5 juta ton per tahun. ”Jadi tidak untuk menambal defisit anggaran, dana Pemilu atau apalah seperti yang digemborkan. Hasil privatisasi ini akan diberikan sepenuhnya untuk KS,” katanya.

Menurut dia, produksi baja domestik ditargetkan bisa mencapai lima juta ton. Jika tidak, maka dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi negara pengimpor baja terbesar. Diperkirakan, pada 2012 kebutuhan baja domestik mencapai di atas 10 juta ton per tahun.

Karenanya, dirinya benar-benar netral dalam penjualan saham pemerintah di KS. Meskipun, ia sadar, seluruh proses privatisasi BUMN harus menempuh dua jalur, yakni politik dengan meminta persetujuan DPR dan bisnis melalui perhitungan untung dan rugi. ”Putusan IPO atau penjualan strategis, kami jalani. Tapi jangan dijadikan ajang politik.”

Lebih Baik IPO

Meskipun Sofyan kuat menepis isu politik di balik privatisasi PT KS, tapi tampaknya hembusan dari Senayan berbicara lain. Disinyalir, penjualan KS pada tahun ini ada kaitannya dengan kepentingan dana Pemilu 2009 oleh Parpol tertentu. Penilaian itu muncul, setelah banyak pihak yang begitu antusias mendukung agar privatisasi KS melalui jalur strategic sales.

Padahal, kinerja perseroan kini tengah membaik. Pada 2007, PT KS berhasil membukukan keuntungan sekitar Rp370 miliar dan hingga kuartal pertama 2008 keuntungan yang diraih telah mencapai Rp400 miliar. Dengan gambaran itu, dapat diprediksi tahun ini PT KS dapat meraih keuntungan sekitar Rp1 triliun, atau lebih tinggi dari target yakni Rp800 miliar.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dradjad Wibowo mensiyalir, saat ini pihak-pihak yang mendukung penjualan ke mitra strategis kemungkinan akan gencar melakukan lobi ke anggota dewan. Sebab, tiap perusahaan selalu mengalokasikan success fee sekitar 2-5 persen dari nilai transaksi, jika berhasil memuluskan jalan mereka memiliki saham di BUMN. ”Ini memang hal wajar di dunia bisnis.”

Biaya yang dikeluarkan perusahaan ini, kata Drajad, menjadi sangat besar bila dikalkulasikan nilai investasi sekitar US$5-US$10 miliar yang dijanjikan sejumlah perusahaan baja asing yang berniat membeli KS.

Artinya, jika nilai transaksi mencapai US$10 miliar dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp9.500 per dolar, maka success fee yang diperoleh sekitar US$0,3 miliar atau Rp285 miliar. ”Biaya kampanye 2009 bisa tertutup.”

Karenanya, Drajad menilai, opsi IPO merupakan pilihan terbaik karena mendukung transparansi bagi perusahaan. Sebagian besar anggota di DPR pun, ujar dia, setuju dengan opsi IPO tersebut.

Hidayat Nurwahid, Ketua MPR RI juga menuding, di balik privatisasi KS yang tengah digodok pemerintah, ada unsur kepentingan politik untuk Pemilu tahun depan. ”Masalah KS harus disterilkan dari agenda politik 2009. Karena akan jadi kepentingan jangka pendek,” katanya pada Deklarasi Penolakan Penjualan Strategis PT KS oleh Masyarakat Profesional Madani di Jakarta, Kamis (29/5).

Menurut Hidayat, apapun pengambilan keputusan tentang metode privatisasi PT KS di DPR nanti, perlu dilepaskan dari bias kepentingan politik 2009. Nilai penting industri strategis mestinya harus dikedepankan sebagai acuan privatisasi KS.

Anggota Komisi VII DPR RI asal Fraksi Demokrat, Azam Azman Natawijana menambahkan, sebagian besar anggota dewan tampaknya akan bersepakat mendukung IPO ketimbang memilih strategic sales sebagai model privatisasi. ”Kalau situasi bursa lagi buruk, kan IPO bisa ditunda. Tak harus sekarang,” katanya.

Menurut Azam, jika motif penjualan PT KS hanya untuk menaikkan produksi guna mengantisipasi lonjakan konsumsi baja nasional, hal itu tak masuk akal. Sebab, konsumsi baja per kapita per tahun di Indonesia masih rendah dibandingkan negara di Asia lainnya. ”Ini tak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang juga lambat. Jadi, konsumsi baja mengikuti.”

Sementara itu, Komisaris Utama PT KS Taufiqurahman Ruki menyatakan tetap akan mempertahankan opsi IPO, bukan kemitraan strategis. Pilihan ini diambil untuk mencegah KS jatuh ke tangan asing, yang justru akan memperlemah posisi industri strategis di negeri ini.

”Dalam hal ini saya ingin tidak bertentangan dengan pemerintah. Tapi saya mengatakan IPO lebih baik,” katanya.

Menurut dia, harus diprivatisasi melalui IPO untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam peningkatan produktivitas. Kemampuan perusahaan meningkatkan produktivitas itu sebenarnya ada, tetapi selalu terbentur masalah pembiayaan.[!]

Posted in: Korporasi