Lahap Energi Atau Mati

Posted on Juni 10, 2008

0


MALAM mulai larut. Namun, sorot lampu di sebuah gedung di bilangan Gatot Subroto Kavilium 36-38, Jakarta Selatan, masih terang benderang. Di beberapa lantai atas gedung itu, terlihat listriknya masih menyala.

Padahal, malam itu, di penghujung pekan keempat April 2008, tercatat bukan hari efektif kerja. Para penghuni gedung itu pun, umumnya libur akhir pekan.

Hanya, satu dua penjaga gedung saja yang terlihat sesekali melintas di sela-sela kilau lampu taman. Tapi, gedung berlantai 31 milik salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tetap tampak gemerlap dengan kilau listrik di sana-sini.

”Sebenarnya gak ada yang lembur sih mas. Hanya, tadi waktu pulang, pada lupa matiin lampunya,” ujar Sutiyono, salah satu penjaga gedung tersebut.

Dia menuturkan, sudah lama kondisi ini terjadi. Malah, sedari awal ia tugas jaga di gedung itu, lima tahun lalu, hampir tiap malam karyawan lupa mematikan lampu atau pendingin ruangan (air conditioner/AC). ”Kalau gak malas ke atas, saya yang matikan kok!”

Tapi, lanjut Sutiyono, tiga tahun lalu sebenarnya situasi tertib penah terjadi di gedung tersebut. Pemakaian listrik dibatasi dan terdapat larangan keras menyalakan lampu bila tak terpakai.

Sampai-sampai operasional lift gedung pun turut dibatasi. Kadang, karyawan penghuni gedung itu juga harus rela turun tangga bila pulang lewat dari pukul 17.00 WIB. Sebab, atas kebijakan pengelola, lift wajib dimatikan setelah pukul tersebut.

”Sayang, cuma berjalan tiga bulan saja mas. Habis itu kembali seperti semula,” ujar pria 45 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah tersebut.

Kondisi tertib yang dimaksud Sutiyono tiga tahun lalu itu, tentu tak lepas buah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Meski, gaungnya hanya sementara.

Setelah aturan ini terbit, memang hampir seluruh kantor pemerintah, BUMN, dan swasta serentak mengambil langkah penghematan. Lift tidak dioperasikan penuh, lampu-lampu hanya dinyalakan sebagian, dan AC dinaikkan suhunya ke angka 25 derajat celcius.

Namun, seperti yang sudah diduga, perilaku itu tak bertahan lama. Hanya dalam tempo beberapa bulan saja pola pemakaian listrik sebagian besar kantor kembali seperti semula. Lampu kembali terang benderang meski ruangan kosong.

Padahal, dalam inpres itu, penghematan listrik bukanlah satu-satunya yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk BUMN.

Dalam inpres dinyatakan setiap instansi harus melaporkan pelaksanaan penghematan energi setiap enam bulan sekali kepada Presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro.

Tapi, pelaksanaan inpres ini ibarat macan ompong. Tak ada gereget. Sebagian besar instansi pemerintah justru tak mematuhi. Data Departemen ESDM menyebutkan, kurang dari 30 persen departemen atau lembaga pemerintahan dan BUMN yang telah memenuhi kewajiban pelaporan itu.

Termasuk, pelaksanaan audit energi seperti yang dimuat Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi. Dalam aturan ini, audit energi menjadi hal pokok yang perlu dilaksanakan instansi badan usaha yang bersangkutan. Dengan audit tersebut dapat diketahui dengan tepat langkah apa yang harus diambil dalam penghematan energi tanpa mengakibatkan penurunan kinerja.

Namun, ya itu, Purnomo seperti tak berdaya menjalankan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Semua program terkait penghematan energi masih macet. Mulai dari pemakaian listrik, BBM, hingga program konversi energi terbarukan yang kini menyusul kolaps.

Meski sebenarnya, langkah penghematan energi yang diamanatkan SBY bukan tanpa arah. Melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, telah ditetapkan target elastisitas energi harus lebih kecil dari satu pada 2025 agar bisa menjaga sumber energi nasional.

Saat ini tingkat elastisitas energi nasional mencapai 1,8. Artinya, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen, pertambahan pemakaian listrik masyarakat di Indonesia 1,8 kali lebih besar daripada yang seharusnya. Kalau terus boros begini, maka tak lama lagi sumber daya energi nasional akan terkuras habis.

Tiada Sanksi
Lantas apa peran BUMN selama ini untuk ikut menyukseskan program hemat energi? Inilah kaprahnya. BUMN yang digadang-gadang bisa konsisten dan memberi contoh penghematan energi juga tak berdaya. Tetap ikut-ikutan boros dan malah kian menggerus kas negara.

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, Jack Purwono mengakui, jika kebiasaan boros energi terus terjadi, dalam waktu tak lama sumber daya energi akan habis terkuras.

Menurut dia, Departemen ESDM sebenarnya berharap jika instansi pemerintah dan BUMN dapat secara konsisten melaksanakan hemat energi. Dengan demikian kebiasaan tersebut akan menular ke badan-badan swasta dan rumah tangga. ”Sayangnya, hal itu sepertinya masih sulit terwujud,” katanya kepada Jurnal Nasional di Jakarta, pekan lalu.

Purwono mengatakan, rendahnya kepatuhan untuk melaksanakan pelaporan penghematan dari audit energi antara lain disebabkan ketiadaan sanksi bagi yang melanggar. Inpres maupun perpres yang dikeluarkan sama sekali tidak menyinggung masalah sanksi.

Karena itu, dia berharap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina bisa ikut berhemat agar beban subsidi tak kian membengkak. Kedua BUMN itu selama ini tercatat paling boros dalam penggunaan energi.

Wakil Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA), Sammy Hamzah mengungkapkan, akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, pada 2008 total subsidi listrik dan BBM yang ditanggung pemerintah bisa menembus angka Rp239,64 triliun dengan asumsi ICP (Indonesian Crude Price) US$100 per barel.

Nilai ini, ujar dia, jelas jauh lebih tinggi dari perhitungan pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008, subsidi BBM dan listrik tercatat Rp 187,09 triliun, dengan asumsi ICP US$95 per barel, nilai tukar rupiah Rp9.100 per dolar AS.

“Ini tak baik bagi keuangan negara. Subsidi energi begitu membengkak,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, selain apa yang telah dilakukan pemerintah melalui regulasi, diperlukan pula tindakan nyata dari PT PLN dan PT Pertamina agar mampu menekan subsidi listrik agar dapat lebih maksimal.

Khusus PLN, saatnya perseroan lebih giat mengurangi pemakaian BBM yang terlalu besar untuk pembangkit yang ada dan mengganti dengan bahan bakar lain, seperti gas, batu bara, panas bumi, dan air.

Selain itu, PLN juga harus mampu meningkatkan efisiensi di semua lini dan menekan tingkat losses (susut tenaga listrik) serendah mungkin. Sebab, berdasarkan penelitian, setiap losses 1-2 persen bisa meningkatkan pendapatan PLN Rp700 miliar-Rp1,4 triliun. Saat ini, losses di PLN mencapai 13-14 persen, atau tertinggi di negara anggota Asean.

Langkah efisiensi pun perlu diterapkan di tubuh Pertamina. Hal ini karena Pertamina termasuk BUMN yang boros dan berproduktivitas rendah dibandingkan dengan Petronas, misalnya. ”Saat audit dilakukan di dua BUMN boros energi ini.”

Posted in: Korporasi