Menolak Keppres, Menuai Protes

Posted on Juni 10, 2008

1


AWAL Maret 2008 lalu adalah hari-hari melelahkan bagi Said Didu. Maklumlah, sebagai Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tiap hari tentu dia sudah disibukkan dengan berbagai urusan rumit di tubuh perusahaan plat merah yang selama ini seolah tiada ujungnya.

Namun, tak diduga, bila lantaran surat edaran bernomor S-298/S.MBU/2007, Said akhirnya dibuat jungkir balik akibat protes yang menanyakan, mengapa dalam surat tersebut seluruh BUMN dianjurkan mengabaikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?

Bukankah, Keppres itu sudah cukup bagus? Di dalamnya pun sudah diatur enam prinsip yang mengedepankan etika bisnis sehingga bagi instansi yang melaksanakannya pasti untung. Karena, dengan mekanisme tender yang dibuat, mereka bisa mendapatkan barang atau jasa dengan harga bersaing dan kualitas bagus.

Keppres No 80/2003 itu juga menyebutkan, pelaksanaan tender harus dilakukan secara terbuka, bersaing, dan transparan dalam hal tata cara dan peserta tender. Pelaksanaannya pun dituntut adil, tak diskriminatif, dan mendahulukan penggunaan produk di dalam negeri, rancang bangun, serta perekayasaan nasional.

Tujuannya, tentu agar lapangan kerja makin luas dan industri dalam negeri kian berkibar, terutama bagi unit usaha kecil dan menengah (UKM). Sebab, bila BUMN dalam proses belanja barang atau jasanya mengedepankan kapasitas nasional lebih dulu, maka industri lokal bisa terangsang dan ikut bergairah.

Karena itu, jika Keppres No 80/2003 diabaikan oleh BUMN, maka siapa jamin bila dalam proses tender setiap perusahaan plat merah melegalkan praktik importasi barang?

”Lho jangan salah faham! Soal impor atau tidak, itu sesuai himbauan menteri terkait kok! Jadi bukan mekanisme Keppres,” ujar Said.

Menurut dia, tentang lebih banyaknya kadungan barang impor dalam pengadaan barang BUMN selama ini, hal itu sudah sesuai anjuran menteri masing-masing. Contohnya, untuk tender 51 juta lampu hemat energi (LHE) dan tabung gas tiga kilogram yang menggunakan uang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina.

Di situ, baik Menteri Peridustrian Fahmi Idris atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro tidak pernah mewajibkan kedua BUMN tersebut memakai produk lokal.

“Jadi clear-nya, Keppres itu hanya mengatakan untuk tender-tender yang menggunakan uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam Keppres 80 juga tak pernah diatur boleh atau tidak impor saat tender pengadaan barang dan jasa. Begitu pula dengan kewajiban harus memakai produk dalam negeri.

Untuk itu, pihaknya meminta jangan ada konotasi jika tidak memakai Keppres 80/2003 sama dengan tidak memakai produksi dalam negeri. “Soal tabung yang diimpor kemarin kan terbukti jelas kalau industri tabung dalam negeri belum mampu menyediakannya.”

Menurut Said, bermula dari pemahaman ini, Kementerian BUMN lantas menginstruksikan kepada seluruh perseroan di Tanah Air agar mengabaikan Keppres 80/2003 melalui surat edaran Nomor S-298/S.MBU/2007. Surat ini ditujukan bagi seluruh direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam surat edaran itu tertulis, pengadaan barang dan jasa BUMN yang berasal dari dana BUMN tidak berlaku Keppres 80/2003. Artinya, tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BUMN bisa dilakukan tanpa aturan Keppres.

”Ya, memang kami terbitkan surat edaran itu. Tapi harus diingat tender BUMN tak tunduk pada pengelolaan APBN tapi hanya tunduk pada rezim korporasi,” tegas Said Didu.

Harus Patuhi Keppres
Namun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, MS Hidayat menyatakan, apapun yang bertentangan dengan Keppres mestinya melanggar hukum yang berlaku. Meskipun alasannya demi hal yang praktis. Namun, bila mengabaikan Keppres maka hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi BUMN.

“Saya terkejut mendengar ini. Kalau hal itu dibiarkan, maka yang disebut kepastian hukum jadi rusak, saya memermasalahkan mengapa BUMN mengabaikan (Keppres) itu,” katanya.

Menurut Hidayat, jika tak menggunakan Keppres, beberapa BUMN seperti Pertamina dan PLN bisa sewenang-wenang dalam tender yang dilakukannya. Mungkin, lanjut dia, surat edaran itu bisa menjadi pembenaran bagi perusahaan BUMN untuk melakukan impor. Secara aturan, Hidayat mengaku tak bisa mengerti bagaimana suatu Keppres bisa dianulir oleh keputusan biro hukum Departemen.

“Apapun argumentasinya, hal itu nggak bisa dilakukan,” jelasnya.
Agus Rahardjo, Kepala Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga berpendapat serupa. Dia menyarankan agar BUMN sebaiknya menggunakan Keppres 80/2003 dalam setiap kegiatan tender.

”Kan ada jenis belanja barang yang sudah direncanakan dalam setahun. Ini sesuai RKAP perusahaan. Jadi bisa pakai Keppres. Kecuali, untuk yang sifatnya insidental. Silahkan, tak dipakai. Jadi kalau alasannya, Keppres ini menghambat kinerja BUMN, maka itu salah besar!” katanya.

Menurut Agus, kemungkinan Kementerian BUMN kurang mendapat masukan dari pihak-pihak yang mengerti substansi dari Keppres tersebut. Sebab, pada praktiknya, setiap kali tender dilakukan, toh pihak direksi selalu mengadopsi aturan dalam Keppres. ”Jadi mengapa tak dipakai?”