Terlilit Slogan Illegal Logging

Posted on Juni 10, 2008

0


SETELAH tiga tahun menjadi orang nomor satu di Departemen Kehutanan (Dephut), MS Kaban kini ibarat tengah menuai hasil dari kampanye besar-besaran yang dia lakukan. Betapa tidak, ketika pertama kali menjabat sebagai menteri kehutanan, kiprahnya langsung berhasil menyedot perhatian publik.

Sebab, Kaban begitu vokal menyuarakan rawannya kondisi hutan akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) yang terus saja terjadi di negeri ini. Dalam berbagai kesempatan, dia juga kerap menegaskan komitmennya untuk selalu gigih memberantas dan menjerat para cukong kayu yang terlibat dalam semua aktivitas pembalakan liar.

Bahkan, tak tanggung-tanggung untuk memberikan payung hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan illegal logging, Kaban lalu ikut merancang lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2005. Penerbitan Inpres itu pun tampaknya memang manjur.

Data Dephut mencatat, 80 persen keberhasilan pemberantasan illegal logging telah tercapai pada tahap penyitaan barang bukti. Sedangkan, 20 persen lainnya masih terkait pelaku dan cukong yang berada di balik aksi perambahan hutan di berbagai Provinsi Indonesia.

Selain itu, kasus pembalakan liar juga berhasil menurun secara drastis. Jika pada 2005 tercatat hingga 2.895 kasus, maka pada tahun lalu jumlah itu tinggal 916 kasus saja. Kondisi yang menyebabkan banyak kalangan sangat antusias terhadap komitmen dan kinerja Kaban di Dephut.

Anggota Komisi IV DPR, Azwar Chesputra sendiri mengaku puas dengan kinerja Kaban sebagai Menteri Kehutanan dalam tiga tahun terakhir. Sebab, dari sekian banyak program kerja strategis Dephut selama ini, kinerjanya bisa disebut lebih baik ketimbang para pendahulunya.

Jika dulu orang tak sering mendengar mengenai illegal logging, bukan karena kejahatan itu telah diberangus. Justru tak ada kasus ditemukan dan dipaparkan kepublik. ”Dari sisi illegal logging, dapat dilihat keberhasilan Kaban sungguh-sungguh ada. Buktinya, praktik illegal logging menurun. Banyak kayu disita,” kata Azwar.

Namun, tentu tak terduga oleh Kaban sebelumnya, jika kampanye getolnya soal pemberatasan illegal logging tersebut, kini justru seakan menyerang balik departemen kehutanan yang dia tukangi. Malah, menjelang akhir tahun ini, Dephut seolah menjadi korban slogan pemberantasan illegal logging yang diserukan Kaban.

Pertama, sejak Inpres No 4 tahun 2005 itu berlaku efektif, tak sedikit dari industri kehutanan di tanah air yang selama ini bergantung pada pasokan bahan baku kayu tutup operasi. Ribuan karyawan di sektor usaha itu pun, akhirnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan data Dephut, hingga akhir tahun lalu terdapat 82 unit industri primer hasil hutan kayu (IPHHK), dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per tahun, tidak aktif lagi atau berhenti produksi. Akibatnya, 34.402 karyawan telah dirumahkan.

Kapasitas IPHHK yang tidak aktif tersebut, meliputi sawmill (1,3 juta meter kubik per tahun), veneer (88.600 meter kubik per tahun), plywood (2,1 juta meter kubik per tahun) dan kayu pertukangan (96.000 ton per tahun).

Dan, kabar terakhir yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman tutupnya dua perusahaan raksasa di bidang pulp dan kertas, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP milik Grup Sinar Mas) dan Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp Raja Garuda Mas Group) akibat kekurangan pasokan bahan baku.

Kedua perusahaan ini memiliki kapasitas produksi pulp masing-masing 2 juta meter kubik per tahun. Sedangkan, mereka baru bisa memenuhi kebutuhan kayunya dari hutan sendiri (HTI) 8—9 juta meter kubik kayu per tahun. Padahal, untuk memproduksi satu juta ton pulp, sebuah pabrik membutuhkan 4,3 juta sampai 5 juta meter kubik kayu per tahun.

Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Agus Setyarso menyatakan, situasi tersebut menjadi bukti bahwa Dephut selama ini tak memiliki peta jalan (road map) pembangunan industri pulp dan kertas yang mengakibatkan produksi dan perdagangan komoditas itu kritis.

Bahkan, realisasi pembangunan hutan tanaman industri (HTI) yang sejak 1994 ditargetkan seluas 9 juta hektare, hingga Agustus 2007 lalu, baru terpenuhi 3,7 juta hektare.

”Kebutuhan industri pulp dan kertas sekarang itu mencapai 20 juta meter kubik kayu per tahun. Untuk Indah Kiat dan Riau Andalan saja sudah tersedot 9 juta. Untuk lainnya? Tidak jelas,” katanya.

Ketua Kelompok Kerja Revitalisasi Industri Kayu Departemen Kehutanan, Togu Manurung mengungkapkan, sikap aparat kepolisian yang menilai pelaksanaan landclearing sebagai bentuk tindakan pembalakan liar dapat menghambat percepatan program HTI yang ditargetkan mencapai 5 juta hektare pada 2009.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengutarakan operasi illegal logging yang dilakukan polisi hendaknya tidak menciptakan sabotase ekonomi berkaitan konflik antara Dephut dan kepolisian.

“Kalau kasus ini terus berkelanjutan pemerintah akan kehilangan devisa US$8 miliar,” ujar Elfian.

Kedua, surat Menteri Kehutanan MS Kaban yang ditujukan kepada hakim persidangan terdakwa kasus illegal loging (pembalakan liar) Adelin Lis. Surat tersebut dinilai sejumlah kalangan memengaruhi persidangan yang akhirnya membebaskan Adelin.

Posted in: Uncategorized