Atasi Lapar Dengan Diversifikasi Pangan

Posted on Juni 11, 2008

0


KETIKA harga pangan berbasis biji-bijian di pasar global melambung, program diversifikasi pangan di negeri ini malah makin meredup. Padahal, sejak digagas 40 tahun silam, program itu disebut-sebut sebagai solusi ampuh untuk menekan beban subsidi pemerintah, di samping upaya mengatasi ancaman krisis pangan di dalam negeri.

Namun, sayangnya, pelaksanaan diversifikasi pangan di Tanah Air tetap macet. Sampai kini, pola ketahanan pangan masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras. Karena itu, di saat harga komoditas tersebut sewaktu-waktu meroket, keresahan sosial pun bisa muncul di sana-sini.

Apalagi kini, harga beras dunia menyentuh hingga US$1.100 per ton akibat ketersediaan pangan global yang menurun. Situasi yang membuat pemerintah perlu serius untuk menggalakkan kembali program diversifikasi pangan yang sempat terlupakan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian (Deptan), Kaman Nainggolan mengakui, kekeliruan mendasar dalam ketahanan pangan nasional adalah persepsi masyarakat bahwa pangan itu identik dengan beras. Padahal, sejak dulu telah tumbuh budaya lokal (local wisdom) untuk mengkonsumsi non beras.

Dia memisalkan, di Papua dan Irian Jaya Barat. Masyarakat di sana memakan umbi-umbian dan sagu. Toh, lanjutnya, pemuda- pemuda Papua atau Irian jagoan sepak bola. Ubi jalar ternyata punya kelebihan dibanding beras. Komoditas ini lebih unggul vitamin A, karotenoid, vitamin C serta serat dibandingkan dengan beras.

”Tak mengherankan mengapa orang Jepang gandrung mengkonsumsi ubi jalar yang merupakan salah satu komponen tempura. Jadi malah konsumsi ubi jalar sepatutnya didorong. Bukannya dikatain, kalau makan ubi jalar miskin,” katanya.

Kaman mengakui, setelah lebih dari 40 tahun berjalan, program diversifikasi pangan yang diinginkan memang tak kunjung tercapai. Padahal, upaya penganekaragaman pangan ini dinilai sudah mendesak.

Sebab, jika melihat standar Pola Pangan Harapan (PPH) dengan nilai ideal 100, keragaman penyediaan pangan nasional selama ini baru mencapai nilai 73. Dari capain itu, pola konsumsi pangan nasional 40 persen tetap bertumpu pada padi-padian yang sebagian besar beras, 26 persen sayur dan buah, 13 persen pangan hewani terutama ikan, daging unggas, dan telur, 8 persen kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau dan kacang tanah, dan 6 persen minyak dan lemak terutama bahan nabati.

Dengan proporsi ideal padi-padian dan pangan hewani sebesar 25 dan 24 persen itu, konsumsi masyarakat di Tanah Air tentu masih terlalu tinggi bergantung pada padi-padian dan terlalu rendah pada pangan hewani.

”Dengan pola demikian, tak heran bila pasokan beras tidak mencukupi, atau saat harga beras meningkat relatif tinggi, mudah timbul keresahan sosial,” ungkapnya.

Industri Non Beras
Menteri Pertanian, Anton Apriyantono mengatakan, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras sebagai makanan pokok masih sangat tinggi. Sedangkan, ketersediaannya pun kian terbatas.

”Karena itu diversifikasi pangan harus dilakukan mulai sekarang, kalau tidak Indonesia akan kesulitan,” katanya.

Anton mengakui, sejak 40 tahun lalu pemerintah telah mencanangkan program diversikasi pangan dengan mengenalkan komoditas pangan lokal seperti ubi, singkong, dan jagung sebagai makanan pokok pengganti beras.

Namun, program tersebut hingga kini tak menunjukkan hasil yang diharapkan. Sebab, tingkat konsumsi beras nasional masih tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan umbi-umbian sebagai makanan pokok kini juga beralih ke beras.

”Orang masih memandang kalau tak makan beras itu belum makan. Padahal cara pikir begini keliru.”

Sebab itu, Anton menegaskan, yang dibutuhkan ke depan adalah kebijakan yang bisa mendorong tumbuh-kembangnya industri pengolahan pangan non beras, khususnya umbi-umbian agar memiliki daya simpan seperti beras. Selain itu, agar tak terkesan inferior, maka harus diupayakan proses pengubahan umbi menjadi tepung.

Menurut Mentan, dengan begitu maka masyarakat bisa membuat berbagai aneka makanan dari umbi-umbian, semisal mie, tiwul, combro, kripik dan lain sebagainya.

”Sepertu mie Bendo, terbuat dari singkong, diproduksi orang Dusun Bendo di Bantul, dengan kandungan energi hampir setara beras,” tuturnya.

Anton mengusulkan, pembangunan industri-industri semacam ini sebaiknya berlokasi di perdesaan untuk menciptakan lapangan kerja. Dus, mampu menciptakan nilai tambah produk.

Langkah ini, dimaksudkan mendorong keberagaman konsumsi pangan nasional. Dan, tatkala, pasar telah tercipta, proses produksi umbi-umbian pun bisa menghasilkan bahan baku yang lebih mudah dan murah didapatkan.

”Lebih penting lagi umbi-umbian tak dipandang sebagai komoditi kelas dua. Bukan simbol kemiskinan. Walaupun negara ini sudah makin dewasa,” tandasnya.

Potensi Bulog
Mantan Menteri Kehutanan, Muslimin Nasution berpendapat, Perum Bulog sebenarnya memiliki potensi cukup bagus untuk bisa menggalakkan program diversifikasi pangan. Salah satu kekuatan Bulog, ujar dia, adalah bertindak sebagai pelopor industri pangan berbasis komoditas lokal.

”Karena Bulog memiliki infrastruktur gudang dan perkantoran serta pengalamannya yang cukup baik di seluruh wilayah,” katanya.

Menurut Muslimin, keberadaan gudang-gudang penyimpanan makanan seperti itu sangat vital artinya bagi perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Gudang-gudang inilah, lanjut dia, yang bisa menjamin keamanan dan penyediaan pangan agar sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Seperti diketahui sebelumnya, pembangunan gudang Bulog telah dilakukan sejak 70-an. Pada waktu itu pemerintah memiliki dana yang cukup besar akibat membumbungnya harga minyak dunia. Sebelum dibangunnya gudang-gudang itu, gudang-gudang pangan lama milik pemerintah maupun milik swasta keadaanya sangat buruk.

Pada masa Orde Baru, Bulog memegang monopoli impor pangan sehingga tidak saja mengelola komoditas beras, tetapi juga komoditas gula, kedelai, pakan ternak dan sebagainya. Sekarang Bulog sudah tidak mempunyai hak monopoli lagi dan tidak mengelola stok dalam jumlah yang besar.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bilamana kita menyaksikan banyaknya ruang gudang Bulog yang kosong. Dengan demikian, peran baru Bulog sebagai pelopor industri pangan berbasis komoditas lokal sangat relevan jika dikaitkan dengan pemanfaatan gudang-gudang yang kosong tersebut.

”Gudang ini kan bisa dipakai untuk processing atau reprocessing stok pangan. Misalnya, Bulog melengkapi dengan peralatan penepungan umbi-umbian. Gudang Bulog juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat processing industri pangan olahan yang bahan bakunya diperoleh dari produksi lokal,” ujar Muslimin.[!]

Posted in: Agribisnis