BUMN Butuh Birokrat Jabat Komisaris

Posted on Juni 12, 2008

0


KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan masih butuh sosok pejabat pemerintah berpangkat eselon satu untuk mengisi kursi komisaris di tiap perusahaan negara, kendati harus rangkap jabatan. Sementara, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Darmin Nasution resmi mundur dari jabatan Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menepis isu miring tentang dirinya soal gaji dobel.

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah sampai kini tak pernah mempersoalkan seorang dirjen di departemen teknis rangkap jabatan sebagai komisaris di suatu perusahaan, sehingga bisa ditaksir gajinya akan lebih tinggi ketimbang menteri. Sebab, kata dia, khusus di perusahaan yang berstatus BUMN, keahlian pejabat berpangkat eselon satu itu masih amat diperlukan guna mengawasi kepentingan pemerintah di suatu perseroan. Meskipun, dia tak hanya menjabat komisaris di satu BUMN saja.

“Kami masih butuh mereka (Dirjen). Tapi, memang yang harus diatur itu arrangement-nya. Bukan malah dilarang. Karena, kalau tidak, sulit cari profesional. BUMN ini kan jumlahnya banyak. Mau cari komisaris dimana? Bila esolon satu tak boleh jadi komisaris,” katanya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (11/6).

Menurut Sofyan, saat ini pihaknya bersama Depkeu tengah membahas surat keputusan bersama (SKB) untuk mengatur urusan rangkap jabatan di instansi pemerintahan sebagai bentuk tindak lanjut atas usulan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). SKB tersebut ditargetkan rampung bulan ini. Namun, kata dia, Kementerian BUMN akan tetap mengusulkan seorang dirjen tetap bisa mengisi kursi komisaris. ”Tak hanya berlaku untuk Depkeu saja. Tapi, kami juga masih butuh departeman lain.”

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Depkeu, Mulia Nasution mengatakan, tidak dibenarkan jika ada pejabat Depkeu yang merangkap sebagai komisaris BUMN karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Akan tetapi, selama ini belum ada aturan tertulis mengenai hal itu sehingga Meneg BUMN dan Menkeu akan mengeluarkan SKB pada bulan ini untuk menertibkannya.

Dia menilai tenaga dan waktu seorang pejabat eselon satu atau dua sudah tersita untuk melaksanakan pekerjaannya sendiri. ”Jadi tentunya tak benar kalau sampai menjabat dua, tiga, atau empat jabatan komisaris di BUMN,” kata Mulia di Jakarta.
Menurut dia, SKB tersebut tak hanya mengatur tugas dan wewenang komisaris, tetapi juga membahas tentang rangkap gaji dan pembatasan jumlah komisaris di setiap BUMN. Dia mengatakan, jabatan komisaris tak terlalu berperan dalam mengawasi aktivitas keseharian BUMN sehingga tidak perlu berlebihan jumlahnya.

Terkait masalah ini, Sekretaris Meneg BUMN, M Said Didu mengatakan, dirinya justru tak sepakat bila Dirjen atau Direktur di departemen tak boleh jadi komisaris. Karena, jika dihilangkan, maka kepentingan pemerintah di BUMN bisa tak terkontrol. ”Mau cari komisaris dimana lagi?”

Dia mengatakan, sebenarnya tak ada masalah dengan gaji. Kalapun, Dirjen pada akhirnya mendapatkan gaji lebih besar dari menteri karena menjabat pula sebagai komisaris, toh semua itu bentuk dari tanggung jawab. ”Kalau tak digaji, lalu jika ada apa-apa, ya siapa yang bertanggungjawab?”

Darmin Mundur
Sementara itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution akhirnya resmi menyatakan mundur sebagai komisaris utama BEI, yang merupakan perusahaan swasta. Dia mengatakan, langkah itu diambil semata-mata agar tak ada gunjingan dari pihak lain tentang dirinya. ”Ini agar tak ada anggapan macam-macam.”

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo mengatakan, setelah Darmin mundur, BEI harus cepat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena selama ini posisi komisaris dipilih secara paket. Dia mengaku terkejut dengan pengunduran diri tersebut, namun itu langkah yang terbaik. ”Ini karena ada larangan bagi PNS dengan level tertentu seperti eselon I menjadi komisaris swasta.”

Menurut Dradjad larangan dan pembatasan kegiatan PNS di perusahaan swasta diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 1974. Ada tiga hal inti dalam PP tersebut, yakni larangan dan pembatasan bagi PNS, Anggota ABRI, dan Isteri PNS/anggota ABRI dalam Perusahaan Swasta serta usaha dagang resmi atau sambilan, pembatasan bagi PNS, Anggota ABRI, dan Isteri PNS/anggota ABRI dalam Badan Sosial, dan kewajiban pimpinan mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan dimaksud.

Padahal, selain Darmin banyak pejabat eselon satu Depkeu yang memiliki jabatan rangkap baik di BUMN maupun perusahan swasta. Sebut saja Dirjen Anggaran Ahmad Rochjadi yang menjabat sebagai komisaris di BUMN Pertamina dan PT Taspen. Selain itu masih ada Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo yang menjabat komisaris Jamsostek sejak 2007 dan komisaris PT Pos Indonesia.

Posted in: Korporasi