Calon Independen Sebaiknya Tetap Isi DPD

Posted on Juni 12, 2008

0


ORANG-orang independen sebaiknya harus tetap mengisi kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilihan umum (Pemilu) 2009. Sebab, jika kader partai politik diperkenankan turut masuk, maka bisa saja DPD nantinya hanya menjadi tempat bagi pengangguran politik.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti mengungkapkan, secara teoritis memang di sejumlah negara kader partai politik diperkenankan menjadi anggota DPD bersamaan dengan calon independen.

Namun perbedaannya, di negara-negara itu, DPD benar-benar independen dan mempunyai kewenangan yang luas. Tidak seperti di Indonesia. Kewenangan DPD masih sangat terbatas, sehingga meskipun selama ini diisi oleh orang-orang independen tetap saja tak berdaya.

”Saya tetap khawatir kalau nanti kader partai politik diperkenankan masuk ke DPD akan membuat wibawa lembaga itu yang sudah rendah semakin rendah,” katanya.

Karena itu, Ray tak setuju dengan usulan perubahan terhadap rekrutmen anggota DPD yang digodok Pansus Pemilu DPR. Di samping masalah kooptasi, dikhawatirkannya pula, masuknya kader parpol ke DPD akan membuat frustasi politik di lingkungan orang-orang nonparpol. Mengingat semua posisi di lembaga eksekutif, legislatif, maupun lembaga negara lainnya, kini sudah disesaki oleh kader parpol. ”Tak ada lagi lowongan untuk calon independen.”

Analis politik dari Fisip Universitas Indonesia (UI), Andrinof A Chaniago mengatakan, gagasan memberi peluang yuridis orang dari partai politikboleh ke DPD memang harus ditolak dengan tegas.

“Kalau orang partai dibolehkan juga masuk ke DPD, maka DPD akan lepas dari akar filosofisnya,” katanya.

Menurut dia, dampak kalau partai bisa masuk ke DPD, sudah pasti sebagian besar kursi DPD diisi orang partai politik besar, dan DPD akan mengalami disfungsi, karena akan disalahgunakan untuk kepentingan golongan dan elite partai. Padahal, fungsi DPD adalah untuk menyehatkan hubungan pusat-daerah dan hubungan antardaerah yang selama ini tidak adil dan tidak merata.

Dia mengatakan, partai itu jelas untuk menyalurkan aspirasi politik berdasarkan ikatan nilai dan kepentingan kelompok atau golongan-golongan dalam masyarakat. Nilai dan kepentingan itu bisa bersumber dari budaya, agama, paradigma, ideologi dan sebagainya.

DPD, kata dia, dimaksudkan untuk menyalurkan kepentingan masyarakat daerah berdasarkan kondisi geografis, sumberdaya fisik dan kodisi sosial-ekonomi. Bukan berbasis kepent golongan, paradigma, ideologi, budaya, dan lainnya.

”DPD yang dikuasai Parpol tentu akan menjadi lembaga perwakilan daerah semu, karena DPD seperti itu secara riil politik hanya akan berfungsi sebagai kamar tambahan partai politik di legislatif,” tuturnya.

Pengamat politik dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menambahkan, DPD sebagai representasi kepentingan daerah harus menjaga independensinya dengan tidak membolehkan orang partai politik masuk sebagai anggota lembaga tersebut.

“Jika anggota DPD dapat direkrut dari orang partai, maka nasib desentralisasi dan otonomi daerah akan suram,” katanya.

Menurut Siti, bila peraturan memperbolehkan wakil partai politik menjadi anggota DPD, maka persyaratan calon anggota harus diperketat. “Tidak bisa seenaknya dicalonkan, jangan sampai DPD dianggap sebagai `keranjang sampah` partai politik,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, kedudukan DPD belum kuat. Untuk itu, dibutuhkan penguatan konstitusi melalui undang-undang dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Makanya dikhawatirkan, bila orang partai menjadi anggota DPD, maka akan terjadi tarik- menarik kepentingan partainya.

”Jika ketentuan orang partai dapat menjadi anggota DPD dituangkan dalam Undang-undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka bangsa Indonesia akan mengalami kemunduran,” katanya.

Posted in: Politik