Jurus Pemerintah Kurangi Kemiskinan

Posted on Juni 12, 2008

1


PEMERINTAH tentu selama ini tak berpangku tangan untuk terus mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sejumlah program pun siap digelontorkan, salah satunya dengan menurunkan tingkat kerawanan pangan. Bahkan, tahun depan khusus untuk penanggulangan kemiskinan anggaran yang akan disiapkan mencapai Rp32 triliun.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian (Deptan), Kaman Nainggolan menyatakan, berdasarkan hasil rapat Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 16 departemen dan lembaga non depertemen seperti BUMN siap mendukung dalam penanganan kerawanan pangan di Tanah Air.

Menurut dia, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan rawan pangan yakni dengan memberikan pendidikan non formal untuk mengentaskan buta aksara.

Dia menyatakan, korelasi antara buta huruf dengan kerawanan pangan cukup tinggi sehingga Mentan mengusulkan kerjasama antardepartemen di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan untuk membuat pendidikan non formal kepada anak-anak atau orang-orang yang buta aksara agar melek gizi.

“Di India begitu anak-anak melek huruf (setelah dewasa) menjadi ibu yang baik dalam distribusi gizi, tak ada kurang gizi,” katanya.

Sementara di sektor tenaga kerja, pemerintah juga menargetkan jumlah penganggur dapat ditekan hingga satu juta orang pada 2008. Selain itu, berbagai upaya untuk mendorong berkembangnya wirausaha baru yang bisa menciptakan lapangan kerja mandiri juga mulai diintensifkan.

“Kami akan lebih banyak memberikan bantuan subsidi program bagi para wirausaha dan siapa pun yang berminat berusaha agar mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno.

Sebenarnya, banyak hal yang akan dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hal itu terlihat dari dana yang telah dikucurkan dalam APBN 2007 yang mencapai Rp51 triliun untuk menanggulangi kemiskinan yang tersebar di 32 kementerian dan lembaga serta dijabarkan dalam 52 program.

Sebanyak 60 persen dari keseluruhan anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut dialokasikan untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dan paling sedikit 20 persen dari BLM ini akan digunakan untuk pemberdayaan perempuan miskin. Sedangkan pada 2008, pemerintah menargetkan dana untuk kaum perempuan miskin ini naik menjadi sekitar 50 persen dari anggaran BLM.

Pada 2008, setiap kecamatan akan memperoleh dana sebesar Rp3 miliar pertahun untuk penanggulangan kemiskinan, dana ini akan selalu dievaluasi penggunaannya, jika tidak dikelola dengan baik dalam tiga bulan akan dialihkan ke kecamatan lain.

“Saat ini sekitar 6.000 proyek masih ada di pemerintah pusat dan belum dikerjakan untuk kepentingan rakyat miskin, padahal jika berbagai program yang direncanakan tersebut dijalankan dengan konsisten, dalam waktu tiga tahun masyarakat bisa dientaskan dari kemiskinan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Aburizal Bakrie mengatakan, program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada 2008 akan dibagi ke dalam tiga kluster (kelompok).

Kluster pertama adalah bantuan dan perlindungan sosial berupa delapan program di tujuh instansi pemerintah, seperti Departemen Sosial (Depsos), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Kesehatan (Depkes), dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Sasarannya adalah 3,9 juta rumah tangga sangat miskin di seluruh negeri, dengan dana dari APBN 2008 Rp2 triliun.

Di kluster kedua ada Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), yang terdiri atas 17 program di 22 kementerian atau lembaga. Target yang dituju adalah 60-70 juta penduduk miskin dengan pendanaan Rp13 triliun yang terbagi menjadi Rp7 triliun untuk program inti dan Rp6 triliun untuk program penguatan.

Sementara di kluster ketiga merupakan penguatan kemandirian masyarakat, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), berupa kredit UMKM yang disalurkan oleh 17 kementerian dan lembaga. Kluster program ini juga mencakup nasabah UMKM yang jumlahnya sekitar 70 juta nasabah, dengan total anggaran di kluster mencapai Rp17 triliun.

Ditandai:
Posted in: Ekonomi Makro