Ketatkan Pengawasan Penyaluran Dana

Posted on Juni 12, 2008

0


PEMERINTAH pusat perlu mengetatkan pengawasan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk belanja modal dan barang ke berbagai daerah yang dinilai selama ini rawan penyimpangan.

Sebab, lonjakan pencairan DAK oleh sejumlah daerah dalam dua pekan terakhir di akhir tahun 2007 lalu, patut dicurigai dan terkesan tak wajar. Bahkan, seolah-olah hanya menjadi alasan daerah semata agar dananya tak hangus begitu saja seusai masa anggaran berakhir.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan mengatakan, menggelembungnya aliran DAK yang dicairkan berbagai daerah dalam dua pekan terakhir ini memang patut dicurigai.

Malah, dia mencatat kondisi serupa terjadi tak sekedar untuk kasus pencairan DAK. Sejumlah belanja modal dan barang, baik itu di pemerintah pusat atau daerah juga tiba-tiba melonjak begitu pesat seiiring dengan tahun anggaran yang segera berakhir.

”Situasi ini tidak biasa. Terlihat sekali pada 2007 penyerapan dana seolah-olah hanya untuk menjadikan target pemerintah tercapai. Makanya, bisa tak bisa harus dapat dicairkan,” katanya.

Menurut Fadhil, langkah ini mungkin diambil pemerintah daerah atau sejumlah departemen di dalam negeri karena terdorong oleh banyaknya kritik yang selama ini dilontarkan tentang rendahnya daya serap anggaran.

Kemudian, mereka lantas belomba-lomba mencairkan dana di Departemen Keuangan (Depkeu) tersebut meskipun dengan upaya akrobat data. Motivasi ini timbul karena apabila DAK tak segera dicairkan sampai batas akhir 31 Desember 2007, maka dianggap hangus.

”Karena itu, DAK dan dana-dana lain yang cair pada saat terakhir sebelum dinyatakan hangus pada akhir tahun anggaran itu perlu diperketat pengawasannya. Kan, semua pasti sudah ada list program secara jelas,” tuturnya.

Sependapat dengan Fadhil, anggota Komisi XI DPR RI, Drajad Wibowo mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati dalam proses penyaluran DAK sebab rawan penyimpangan. Dia menegaskan pemerintah pusat tak perlu ragu-ragu memotong anggaran DAK yang diterima pemerintah daerah jika ada indikasi korupsi.

”Harus ada pengawasan ketat. Lonjakan pencairan dua minggu terakhir ini terlihat tak lazim. Sepertinya mereka (Pemda) hanya berprinsip pokoknya asal bisa cair,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPO), Agung Pambudhi berpendapat agak aneh jika dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan itu bisa diserap relatif besar pada Desember 2007. Pasalnya penyaluran DAK itu, sulit diselesaikan dalam waktu singkat.

”Ini agak aneh, apalagi, jumlah anggaran yang diserap cukup besar,” ujarnya.

Dalam APBNP 2007, DAK dialokasikan sebesar Rp 17,094 triliun. Dari jumlah tersebut sebelumnya Depkeu memprediksi akan ada sekitar Rp4 triliun yang tidak terserap. Agung mengatakan, untuk mengetahui hal itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit penyaluran DAK.

Menurut dia terdapat dua kemungkinan yang membuat penyerapan DAK mencapai 100 persen. Pertama, pemerintah daerah berupaya untuk menghabiskan anggaran yang diberikan pemerintah dan kemudian jika proyeknya tidak dijalankan, pemerintah daerah bisa mengembalikan dana yang sudah terserap itu.

Selain itu bisa juga pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan proyek-proyek itu di awal-awal tahun. Namun, karena rumitnya proses penyerapan anggaran, akhirnya penyerapan dilakukan di akhir tahun. ”Pemerintah daerah bisa saja mengurus dokumen di akhir tahun. Cukup lazim di pemerintahan, karena butuh waktu lama untuk pencairan anggaran,” katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kecurigaannya berbagai proyek yang menggunakan DAK selesai sesaat sebelum DAK hangus, yakni jika tidak digunakan hingga akhir tahun. “Jika ada realisasi DAK di saat terakhir itu mencurigakan, untuk itu kita akan minta BPKP untuk mengaudit beberapa daerah dan proyek,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers akhir tahun Departemen Keuangan di Jakarta, Sabtu (29/12).

Temuan BPK pada 2006 menunjukkan sebesar Rp 2 triliun DAK yang dicairkan saat-saat terakhir tidak masuk pada pos yang seharusnya. “Ada yang masuk ke rekening pejabat dan itu menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujar dia. Apalagi untuk Tahun Anggaran 2007, sebelumnya sudah ada beberapa daerah yang sudah menyatakan tidak dapat menyerap DAK.

Berdasarkan data Depkeu, ada 25 daerah yang menyatakan tidak sanggup menyerap DAK hingga akhir Desember 2007. Diantaranya, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Aceh Timur. Ia mengakui, penyerapan DAK yang mencapai 100 persen memang tidak logis. Apalagi pada Agustus 2007, penyerapan belanja rata-rata baru mencapai sekitar 40 persen.

Menkeu mengaku sudah mewanti-wanti gejala berulang penyerapan anggaran yang digenjot di akhir tahun agar tidak terjadi penyerapan belanja yang dipaksakan. Pasalnya, jika dipaksakan, potensi penyalahgunaan admisnistrasi bisa terjadi

Posted in: Ekonomi Makro