Memburu Koruptor Sampai ke Negeri Tirai Bambu

Posted on Juni 12, 2008

0


LANGKAH pemerintah memburu koruptor yang kabur ke China melalui perjanjian ekstradisi dinilai positif untuk menutup ruang gerak pihak-pihak yang membawa dana atau aset Indonesia ke luar negeri melalui praktik korupsi. Sebab, setelah Singapura, China diperkirakan menjadi tempat pelarian baru bagi koruptor yang kabur ke negara lain.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyatakan, dengan menutup semua ruang gerak koruptor untuk melarikan diri ke negara lain, maka pemerintah memiliki peluang besar mengembalikan semua aset nasional yang telah dibawa kabur.

Menurut dia, China adalah salah satu negara yang selama ini menjadi persembunyian para koruptor asal Indonesia, setelah Singapura dan Australia. Karena itu, apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara tirai bambu itu, maka langkah ini merupakan sinyal positif dalam pemberantasan korupsi.

“Kalau surga-surga bagi koruptor itu ditutup semua, mereka (koruptor) akan bingung mau lari kemana lagi? Syukur-syukur melalui perjanjian ekstradisi ini aset yang telah dibawa kabur bisa kembali,” katanya.

Namun, Hikmahanto menandaskan, sebelum perjanjian ekstradisi dengan China diteken, pemerintah Indonesia wajib menyelesaikan terlebih dahulu semua peraturan di negara itu yang nantinya berpotensi menghambat proses pemburuan koruptor. Dia memisalkan, tentang status kependudukan di negara tirai bambu tersebut.

Di China, ujar dia, warga keturunan dulu juga bisa diakui sebagai penduduk aseli. Jadi, umumnya bagi warga China yang tinggal di luar negeri memiliki dua status kependudukan. “Karena itu jangan sampai nanti proses tukar menukar koruptor itu terhambat gara-gara soal status kependudukan ini. Kalau koruptor itu diakui sebagai warga setempat bagaimana? Kan dapat hak perlindungan. Nah ini harus diperjelas oleh tim negosiator,” tutur Hikmahanto.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah Indonesia dan China segera menandatangani perjanjian ekstradisi, sehingga aparat berwajib dapat memburu koruptor yang kabur ke negara itu.

Menurut dia, perjanjian tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembalikan aset Indonesia dan menemukan pihak-pihak yang membawa dana atau aset Indonesia ke luar negeri melalui praktik korupsi.

“Minggu lalu, saya bertemu dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao. Saya senang karena dalam waktu dekat kami sudah merampungkan perjanjian ekstradisi antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia,” ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya sebelum meresmikan gedung baru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), baru-baru ini.

Presiden menyatakan, pada awalnya pihaknya berencana menandatangani perjanjian itu di Singapura, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asean. Namun, rencana itu dibatalkan karena Indonesia masih memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang sampai saat ini belum diratifikasi.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan pemerintah segera merampungkan pembahasan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, sehingga perjanjian itu dapat segera ditandatangani.

“Sebetulnya pada saat saya di Singapura, perjanjian itu mau ditandatangani. Tapi kurang enak rasanya. Kami belum meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Harapan saya kami segera melakukan perjanjian ekstradisi dengan China.”

Presiden Yudhoyono menambahkan selain dengan China, pemerintah akan terus meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam menarik aset negara yang dikorupsikan. September lalu, dia mengatakan telah bertemu dengan Presiden Bank Dunia dan menyepakati kerja sama untuk menarik aset negara di luar negeri yang dibawa koruptor, melalui program stolen asset recovery (Star).

Kepala Negara berharap jaringan negara dalam menarik uang negara itu dapat dimanfaatkan oleh sumber daya dan kelembagaan di dalam negeri, sehingga upaya pemerintah menarik semua aset di tangan koruptor berhasil.

Perjanjian ekstradisi dengan China sendiri saat ini telah melalui perundingan putaran kedua. Keterangan dari Departemen Luar Negeri menyebutkan, pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia-China digagas sejak awal 2005.

Kedua negara itu sepakat mengenai keperluan perjanjian ekstradisi, melengkapi perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara kedua negara, yang berlaku sejak 28 Juli 2006, sebagai upaya kerjasama hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.

Pembentukan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan China menjadi sangat penting dengan keberadaan komitmen sama kedua negara tersebut untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Perundingan putaran pertama dilakukan di Beijing pada 5-7 Juni lalu. Delegasi Indonesia terdiri atas perutusan Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pada saat ini, China memiliki perjanjian ekstradisi dengan 29 negara, termasuk negara Uni Eropa, yaitu Portugal, Spanyol dan Perancis. Sementara itu, Indonesia baru saja menyelesaikan perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada Maret lalu dan sedang menantikan proses ratifikasi dari masing-masing parlemen.

Ketika dimintai tanggapannya soal upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan pemerintahan Yudhoyono, Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Denny Indrayana mengakui secara umum memang terlihat grafik kenaikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, pemerintah masih belum dapat menyentuh inti sel kanker korupsi, yaitu keluarga Soeharto, senjata, penguasa.

Denny menilai nuansa diskriminasi dalam proses pemberantasan korupsi masih terlihat jelas. Contoh konkret adalah inisiatif Presiden yang mendahulukan ‘penyelesaian adat’, setidaknya dalam tiga kasus, yaitu saat menyelesaikan kasus Yusril Ihza Mahendra dan KPK, Amien Rais-Yudhoyono soal dana kampanye Presiden, dan MA-BPK.

Posted in: Politik