Memerangi Pelumas Palsu

Posted on Juni 12, 2008

1


BAGI Gusti Andry, peliknya ketentuan tata niaga pelumas selama ini telah membuatnya bingung bukan kepalang. Ditambah lagi, pemberitaan-pemberitaan miring terkait produk bahan bakar ini di berbagai media dalam beberapa tahun terakhir, juga ikut menjadikannya kian resah.

Sebagai pengguna, tentu Gusti ingin mendapatkan barang yang berstandar dan memiliki mutu terjamin. Tidak palsu. Sebab, pria yang kesehariannya bekerja di bilangan Sudirman, Jakarta Pusat itu, pastinya sangat takut jika mesin mobilnya nanti tiba-tiba ngadat cuma lantaran salah memberikan merek pelumas.

Apalagi, dia tak seberapa paham membedakan antara pelumas aseli dan yang palsu. Selaku konsumen, tak sedikit juga yang hanya tahu beres saja. Pokoknya, setiap bulan wajib rutin ganti oli ke bengkel dengan memakai merek langganan selama ini. ”Wah, di bandingkan dengan premium, kebutuhan pelumas itu sangat kecil. Namun, keberadaannya sangat penting,” tuturnya.

Gusti menyadari, saat dihadapkan pada bisnis pelumas di tanah air, permintaannya sebagai konsumen yang ingin mendapatkan pelumas bermutu dan berstandar itu tak gampang dipenuhi.

Kalau pun dia mendesak pemerintah agar menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk produk pelumas, tentulah ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. “Pelumas itu melibatkan banyak pihak. Ada perusahaan importir, perusahaan domestik. Juga ada industri kecil, distributor. Semua butuh diperhatikan,” tuturnya.

Belum lagi, terdapat sejumlah aturan World Trade Organization (WTO) yang ikut mengikat tata niaga pelumas secara internasional. Karena itu, penerapan SNI Wajib bagi produk pelumas tak semudah membalik telapak tangan.

Kendati, sudah ada ketentuan pemberian label nomor pelumas terdaftar (NPT) yang ditetapkan pemerintah sejak 1997 dan wajib dilakukan oleh si pemilik merek, tetapi selama ini kebijakan itu dinilai masih belum efektif untuk menekan angka pemalsuan pelumas.

Sebab, terbukti sampai kini banyak produk pelumas berkualitas rendah terus saja bebas beredar di Indonesia. Di samping itu, NPT tak bisa dinotifikasi sampai ke WTO. Tentu, sangatlah berbeda dengan SNI Wajib. Jadi, wajarlah bila kewajiban pencantuman NPT di setiap produk masih dipandang sebelah mata oleh kalangan produsen pelumas.

Bahkan, Ketua Umum Asosiasi Pelumas Indonesia (Aspelindo), AP Batubara mengungkapkan, hingga kini hampir 50 persen dari 1,2 juta kiloliter produk pelumas kendaraan bermotor yang beredar di pasaran Indonesia bermutu rendah. Produk tersebut, tidak melalui uji mutu di laboratorium sehingga pelumas yang seharusnya menjadi pelindung mesin, justru merusak mesin kendaraan bermotor.

“Banyak pelumas yang tadinya palsu, kini malah menjadi produk legal setelah mendapat NPT dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ironisnya, produk pelumas bermasalah ini menguasai 30 persen dari pasar dalam negeri,” katanya.

Batubara prihatin, karena akhirnya banyak konsumen memilih produk murah, meskipun risiko yang harus ditanggung lebih besar. Namun, mereka umumnya tak peduli sebelum mesin motornya benar-benar dibuat rontok.

Menurut dia, meskipun pelumas telah memiliki NPT hal itu tak menjamin sebuah produk memiliki kualitas yang baik. Sebenarnya Aspelindo sendiri telah mengusulkan syarat NPT harus diperketat untuk melindungi konsumen di Indonesia.

Namun sayangnya, Departemen ESDM menolak keterlibatan Aspelindo untuk ikut mengurusi soal NPT. Syarat yang diusulkan oleh Aspelindo antara lain, setiap produk mencantumkan asal bahan baku, lokasi kilang, teknologi yang digunakan, dan alamat perusahaan.

”Alasannya, setiap perusahaan harus mempunyai kilang dan laboratorium untuk melindungi konsumen. Biar tidak tertipu. Katanya produk Amerika, tapi kalau diselidiki tak jelas,” ujarnya.

Pertamina tak monopoli
Memang sejak Keppres No.21/2001 diberlakukan, Pertamina bukan lagi satu-satunya pemilik kekuasaan pengadaan dan pelayanan pelumas di Indonesia. Sejak itu pula jumlah pelumas yang beredar cukup banyak.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Distributor dan Importir Pelumas Indonesia (Perdipi) Paul Toar, jumlah merek pelumas kini mencapai 220 merek dan 5.000 tipe yang terdiri atas produk dalam negeri maupun impor. Dari jumlah tersebut, sayangnya tak semuanya memiliki kualitas yang memadai.

Dia menambahkan, meski pun monopoli tak dipegang Pertamina lagi, BUMN ini masih menguasai hampir 55 persen total pangsa pasar pelumas Indonesia dengan produksi 350.000 kiloliter per tahun dari total konsumsi 650.000 kiloliter per tahun.

“Dari jumlah ini, 60 persen merupakan pelumas untuk kebutuhan industri dan 40 persen untuk otomotif. Untuk otomotif sendiri, perbandingannya 70 persen untuk mobil, sisanya untuk kendaraan roda dua,” tuturnya.

General Manager Pelumas PT Pertamina, Iqbal Hasan menjelaskan, sebenarnya sulit diprediksi nilai kerugian akibat pemalsuan pelumas di pasar. Dia memisalkan, jika pelumas Pertamina yang dipalsu mencapai 5 persen, maka nilai hitungan kasar kerugiannya bisa mencapai 5 persen kali 350.000 kiloliter kali harganya. Jadi bisa dibayangkan nilainya kalau benar pemalsuannya sampai 60 persen.

Menurut Iqbal, selain kerugian tadi, dampak pemalsuan pelumas akan langsung dirasakan masyarakat. Kendaraan yang seharusnya bisa dipakai untuk sekian tahun, bisa mengalami kerusakan dalam waktu singkat jika menggunakan pelumas palsu.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar berhati-hati membeli pelumas. Sebaiknya belilah di bengkel yang dapat dipercaya,” tambahnya.

Menurut dia, pemalsuan pelumas umumnya dilakukan dengan cara menjernihkan oli-oli bekas. Risikonya, garam-garam dan kotoran bisa ikut kembali. Faktor-faktor inilah yang membuat mesin cepat rontok.

Direktur Pengolahan dan Niaga Dirjen Migas ESDM, Erie Soedarmo menanggapi dampak regulasi tata niaga pelumas menyebabkan munculnya berbagai merek pelumas di pasaran yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.

Saat ini, jelasnya, terdapat 45 perusahaan yang sedang diproses untuk mendapatkan pertimbangan tertulis di Departemen ESDM. Sedangkan, sebagian perusahaan tersebut, sudah mendapatkan izin industri dari Departemen Perindustrian (Depperin) dan Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM).

“Makanya persaingan semakin ketat, baik di pasar dalam maupun luar negeri. Sehingga banyaknya merek yang beredar di pasaran tak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan, atau disinyalir palsu,” tandasnya.

Sebabnya, Erie menegaskan diterbitkannya NPT oleh pemerintah merupakan cara untuk melindungi konsumen pelumas dalam negeri. Bagi merek pelumas yang tak memiliki NPT, maka wajib ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah sendiri saat ini mengusulkan Rp7 triliun untuk pengawasan pelumas di pasaran.

“Hal itu sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1748 K/38/MPE/1999 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri,” ujarnya.

Marketing Manager PT Nusaraya Putra Mandiri M Yono Junaidi berpendapat beda. Maraknya kasus pemalsuan pelumas disebabkan oleh kondisi pasar dalam negeri yang sangat memberatkan produsen. Menurut dia, harga eceran cukup rendah, sedangkan harga base oil di pasar dunia mengalami kenaikan.

“Pengalaman kami, bulan ini harga base oil mencapai US$295 per metrik ton, sedangkan pada Agustus nanti saya perkirakan mencapai US$600 per metrik ton. Sedangkan 80-90 persen bahan ini masih diimpor,” jelasnya.

Akibat kenaikan itu, lanjut Yono, banyak perusahaan pelumas dalam negeri yang ingin tetap bertahan, sehingga mereka akhirnya tak mampu memenuhi kualitas produknya. Maka, akhirnya pelumas palsu dan yang tidak memiliki standar mutu beredar.

Mantan Anggota DPR RI Ichsanuddin Noorsyi menilai pemerintah telah gagal dalam membuat kebijakan tentang pelumas. Menurut dia pemerintah belum bisa mempertemukan antara pelaku, konsumen, dan departemen terkait yang menangani pelumas. Sehingga, jelasnya, pelumas yang seharusnya memiliki SNI Wajib hingga saat ini belum bisa diterapkan.

“Buktinya pelumas palsu di pasaran diperkirakan mencapai 40 persen. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan,” ungkapnya.

Karena itu, ujar dia, upaya memberantas pelumas bermasalah, Departemen Perdagangan dan Perindustrian menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk minyak pelumas. Bila pelumas diwajibkan mendapatkan SNI, maka pelumas ilegal yang dilegalkan dengan NPT praktis bisa dikurangi.

Posted in: Uncategorized