Mengukur Kemiskinan

Posted on Juni 12, 2008

0


DI SEPANJANG tepi sungai itu, puluhan kapal muatan kayu berukuran sedang dibiarkan teronggok. Kapal-kapal tersebut berderet rapi. Di atasnya, tampak si pemilik cuma terdiam sembari menatap kosong ke tengah aliran sungai yang mereka namai Barito.

Tak ada aktivitas berarti di tepi Sungai Barito ini. Lalu lalang kapal otok pun sudah tak ramai lagi. Padahal waktu itu, di pengujung Mei 2007, jarum jam telah menunjukkan pukul 05.30 WIT. Saat-saat yang dulu kerap disebut-sebut sebagai denyut nadinya kehidupan Barito.

“Sekarang susah mas. Sejak kayu di sini habis, kami nganggur. Habis orang sini kerjaan utamanya dari kayu. Jadi, kapal saya ini gak bisa jalan lagi gara-gara tidak ada kayu yang diangkut,” ujar Jumran kepada seorang lelaki berkaos putih yang saat itu menyapanya.

Jumran adalah warga Desa Pulau, Kecamatan Alalak, Kalimantan Selatan. Usianya telah menginjak 45 tahun. Ia memiliki empat orang anak. Sejak lahir, aliran Sungai Barito adalah jantung bagi kehidupannya. Disitulah dia selama ini berjibaku mengadu nasib untuk memberi makan keluarganya.

Bersama ratusan ribu orang Banjar di Alalak sana, Jumran sehari-hari menjalankan kapalnya untuk melayani jasa angkutan kayu. Mulai dari pesanan sejumlah pabrik pengolahan berkapasitas kecil hingga besar. Atau pun, sekedar memenuhi permintaan para cukong untuk memindahkan hasil tebangan kayunya dari tempat satu ke tempat lain.

“Sudah enam tahun begini mas,” Jumran bertutur lirih. ”Sekarang saya jadi sering nongkrong di atas kapal. Bingung mau melakukan apa. Makin susah saja cari makan. Sudah hidup miskin terus.”

Kepada lelaki itu, Jumran mengatakan jika usahanya kini semakin seret dan tak menentu. Terutama, sejak sejumlah pabrik berbahan baku kayu di sekitar tempat tinggalnya satu per satu gulung tikar.

Ia mengatakan, dulu di Alalak setidaknya terdapat 12 usaha kayu kecil-kecilan pembuat sawmill milik warga. Tetapi yang bertahan hanya tinggal sekitar tiga pabrik saja. Itu pun kadang beroperasi dan kadang harus berhenti produksi.

Akibatnya, kini kondisi ekonomi keluarga Jumran juga ikut tak jelas. Dia menuturkan, kalau dulu pada 1990-an, per hari secara pasti dia bisa mengantongi Rp200 ribu, tetapi sekarang untuk mendapatkan Rp20 ribu per hari saja, susahnya minta ampun. “Padahal harga semua bahan pokok naik.”

“Bukan hanya pak Jumran saja mas, saya juga kian payah cari uang sekarang,” kata pemuda bernama Natsir yang tiba-tiba ikut nimbrung pembicaraan Jumran.

Natsir, yang baru berusia 24 tahun, ikut menceritakan betapa sulitnya mencari pekerjaan setelah krisis kayu melanda daerahnya. Apalagi ia hanya tamatan sekolah menegah pertama. Dia pun tak sendirian. Di sepanjang Sungai Barito, pemuda usia produktif seperti Natsir banyak yang lontang-lantung tak pasti.

Apa yang dialami Jumran dan Natsir tersebut adalah potret kecil dari kondisi yang tengah membelit penduduk negeri ini. Di luar sana, masih terdapat puluhan juta penduduk Indonesia lain yang hingga kini terus terhimpit derita kemiskinan. Bahkan, tak sedikit yang kondisinya lebih miris bila dibandingkan dengan ketidakpastian nasib yang dialami Jumran dan Natsir.

Memang, tak bisa dipungkiri pemerintah sampai kini belum bisa secara mutlak menekan jumlah penduduk miskin di Tanah Air. Kendati, berbagai usaha untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan tiga program ekonomi yang disebut Pro Growth, Pro Poor, dan Pro Job telah ditempuh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini juga dengan jujur mengakui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yaitu 16,58 persen atau sekitar 37,17 juta dari total 220 juta penduduk Indonesia. Jumlah ini berarti satu dari enam atau tujuh orang di Indonesia masih miskin.

Angka tersebut, memang jauh lebih baik dibandingkan awal 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, dengan tingkat kemiskinan mencapai 24,2 persen atau sekitar 53 juta orang. Dengan jumlah ini, satu dari empat orang Indonesia adalah orang miskin.

Namun, perlu diakui jika menghitungnya dari awal pemerintahan SBY pada akhir 2004, jumlah penduduk miskin tidaklah menurun drastis. Sebab, jumlah orang miskin pada 2005 sudah menurun menjadi 16,69 persen. Lalu, pada 2006 bahkan naik menjadi 17,75 persen karena pengaruh kenaikan Bahan Bakar Minyak. Sementara, pada 2007 tingkat kemiskinan diperkirakan hanya menurun jadi 16,58 persen.

Lantas, kemana manfaat pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini? Kepada siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia meneteskan kesejahteraan? Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional terus memperlihatkan tren meningkat dari 5,6 persen pada 2005 menjadi 5,9 persen 2006 dan melonjak menjadi sekitar 6,3 persen pada tahun ini.

Kesenjangan
Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Slamet Sutono menyatakan, bisa jadi pertumbuhan ekonomi nasional yang kini terus didorong pemerintah, hanya dinikmati sekelompok masyarakat kaya, sedangkan si miskin terus tertinggal akibat sistem pembangunan ekonomi yang lebih berpihak pada sektor finansial dibandingkan sektor riil.

Menurut dia, tren kesenjangan antara kinerja sektor finansial dan sektor riil itu dikhawatirkan bisa kian besar. Kesenjangan itu antara lain ditunjukkan dengan kelebihan likuiditas di masyarakat yang tak tersedot dalam investasi di sektor riil.

Dia mengatakan, kelebihan likuiditas umumnya tersimpan sebagai tabungan, deposito, obligasi, atau diputar dalam pasar finansial. Kelebihan likuiditas tersebut terutama terdapat pada rumah tangga kaya di perkotaan yang pada 2005 mencapai Rp75,8 triliun.

”Kinerja pasar finansial, seperti tercermin pada indeks harga saham gabungan yang terus memperbaiki rekor pada 2007 juga menunjukkan potensi kelebihan likuiditas yang makin besar,” katanya.

Dengan kondisi ini, ujar Slamet, investasi di sektor riil terbukti belum berjalan optimal. Sebab itu, sektor ini masih terkendala, sedangkan sektor finansial menjanjikan return yang menggiurkan.

Selain itu, kelebihan likuiditas juga didorong oleh anggaran pemerintah yang selama ini tak terserap. Kemudian diparkir pada instrumen keuangan sehingga sama sekali tidak berdampak terhadap penambahan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

”Sayang sekali jika untuk membangun pemerintah harus utang, sedangkan sebenarnya ada kelebihan likuiditas yang tak dimanfaatkan untuk investasi riill,” kata Slamet.

Dengan kondisi ini, segelintir rumah tangga menengah ke atas di Indonesia lantas memilih melipatgandakan kekayaan melalui instrumen pasar finansial. Sementara, rumah tangga yang berkekuatan ekonomi menengah ke bawah tak memiliki akses ke pasar tersebut.

Juru bicara tim ekonomi F-PKS, Rama Pratama berpendapat, pemerintah perlu mengevaluasi kembali efektivitas langkah dan program pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang, bukan malah mempersoalkan jumlah seperti yang selama ini terjadi.

Dia mengatakan, program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan memang tecermin dari besaran anggaran untuk program bantuan sosial yang telah dialokasikan dalam APBN. Namun, bantuan sosial ini tidaklah cukup. Diperlukan kebijakan yang tidak bersifat sesaat dan karitatif.

Dia memisalkan, untuk penggangguran, berdasarkan nota keuangan 2007 dinyatakan setiap 1 persen kenaikan pertumbuhan diharapkan menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan baru. Artinya dengan pertumbuhan 6 persen seharusnya akan ada 1,2 juta lapangan kerja baru.

Namun, faktanya tiap tahun ada pasokan tenaga kerja baru yang masuk pasar sebesar 2,5 juta orang sehingga masalah pengangguran belum selesai, meski dalam laporan BPS per Februari 2007 angka pengangguran 9.75 persen, lebih rendah dari Agustus 2006 yang sebesar 10,28 persen.

”Fenomena penurunan ini tak dibarengi perkembangan sektor industri karena yang tumbuh saat ini adalah sektor non-tradable goods. Sementara itu, yang lebih berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sektor tradable,” ujarnya.

Ditandai: ,
Posted in: Ekonomi Makro