Sanksi Tepat bagi Pelanggar

Posted on Juni 12, 2008

0


DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (PPOD), Agung Pambudhi menyatakan, pemerintah perlu merumuskan kebijakan tepat bagi pemerintah daerah (Pemda) yang menyalahgunakan penyaluran transfer anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Karena selama ini kebijakan sanksi yang dijatuhkan Departemen Keuangan (Depkeu) tidak langsung bisa menghukum pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan penyusunan APBD, sehingga pencairan DAK terus-terusan molor sepanjang tahun.

”Akar persoalan penyimpangan dana perimbangan adalah penyusunan APBD yang lambat sehingga pencairan DAK baru bisa dilaksanakan akhir tahun. Jadi tak cukup dengan sanksi pembekuan DAK milik pemda saja,” katanya kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Rabu (2/1).

Menurut Agung, sanksi yang lebih tepat adalah berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) saja. Tetapi, khusus bagi anggaran DAU yang dialokasikan untuk menggaji kepala daerah dan pejabat di bawahnya, juga termasuk ketua DPRD dan anggota DPRD.

Agung menilai, sanksi pembekuan DAU 25 persen saja saat ini tak tepat sasaran. Sebab, tak langsung menghukum pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan penyusunan APBD. Karena itu, dengan pemangkasan gaji pejabat pemda dan anggota dewan, maka sanksi itu lebih mengena karena merekalah yang menyebabkan keterlambatan.

”Kalau Depkeu menerapkan sanksi pembekuan pada DAK, maka tak adil karena, dana itu digunakan untuk membiayai pelayanan publik di daerah. Jadi, pembekuannya justru merugikan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan membekukan DAK milik pemda yang belum mengesahkan APBD 2008 paling lambat 31 Januari 2008.

Langkah pembekuan itu ditempuh untuk mempersempit ruang penyalahgunaan transfer anggaran DAK, yang kerap menumpuk pada akhir tahun karena penyusunan APBD yang lamban.

Menurut Mardiasmo, kebijakan transfer DAK 2008 diterapkan khusus menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap transfer DAK pada APBN-P 2006 sebesar Rp2 triliun yang masuk bukan ke rekening pemerintah daerah. Penyimpangan itu terjadi akibat pencairan DAK yang dipaksakan pada akhir tahun anggaran.

“Ada perlakuan khusus bahwa anggaran DAK hanya untuk daerah yang disiplin. 1 Februari, kami transfer DAK, kalau tidak selesai ya tidak diberikan,” katanya di Jakarta, pekan lalu.

Berdasarkan pantauan Ditjen Perimbangan Keuangan terhadap pemda provinsi yang telah menyampaikan persetujuan DPRD terhadap Rancangan APBD 2008, hingga tanggal 28 Desember 2007 terdapat 327 pemda terancam pembekuan DAK tersebut. Sebab, 11 pemda provinsi dan 316 pemda kabupaten/ kota belum juga melaporkan persetujuan APBDnya. Mereka punya waktu sebulan untuk menyelesaikan.

Mardiasmo mengatakan, hingga 28 Desember 2007 sebanyak 22 pemda provinsi dan 135 pemda kabupaten/kota telah menyampaikan RAPBD yang sudah disetujui DPR masing-masing.Dari jumlah itu baru satu provinsi, yaitu Papua dan 10 kabupaten/kota yang sudah mengesahkan RAPBDnya atau menjadikannya sebagai peraturan daerah.

“Terjadi peningkatan disiplin karena tahun lalu untuk APBD 2007 pada akhir Desember hanya 3–4 provinsi yang melaporkan,” katanya.

Pembekuan DAK adalah sanksi baru bagi pemda untuk tujuan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana perimbangan. Namun itu bukan hal baru bagi pemda.

Sebab, untuk tujuan mempercepat proses penyusunan APBD, pemerintah pusat menerapkan sanksi pembekuan dana alokasi umum sebesar 25 persen bagi daerah yang lambat mengesahkan APBD. Dalam APBN 2008, pagu DAK sebesar Rp21,2 triliun dan dibagikan kepada 451 pemda mencakup provinsi, kabupaten, dan kota.

Dana itu dicairkan Depkeu dalam empat tahap, yaitu Februari, Mei, Agustus, dan November. DAK membiayai proyek fisik di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan, lingkungan hidup dan kehutanan.

Posted in: Ekonomi Makro