Defisit Gas Masih Terjadi

Posted on Juni 17, 2008

0


PERSOALAN gas bumi di tanah air bak tiada ujung. Meski diakui, sebenarnya pangkal masalah semua itu sudah begitu jelas: akibat tiada keseimbangan antara alokasi gas domestik dengan ekspor.

Pemerintah juga tak pernah tinggal diam untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya, dengan menyusun neraca gas yang dirilis pada medio tahun lalu untuk mengetahui nilai pasti kebutuhan gas bumi nasional.

Selain itu, melalui Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) kontrak-kontrak baru pun lebih didorong untuk mencukupi kebutuhan domestik lebih dulu. Hasilnya, dari 79 kontrak jual beli gas selama periode 2003-2007, sekitar 71 persen ternyata ditujukan pada kontrak domestik, sedangkan sisanya yang 31 persen baru diekspor.

Namun, begitulah acap kali kabar defisit gas masih muncul tak terbendung. Industri pengonsumsi gas di dalam negeri terus saja menjerit. Mengeluh akibat nasib pasokan gas yang tak pernah menentu.

Boro-boro berharap kuantitasnya mampu tercukupi, kualitasnya pun ikut tak terjamin. Itulah mengapa, utilitas industri turut turun sehingga produksi dan daya saing melemah.

Lantas, mengapa hal seperti ini masih terus terjadi? Apa masalah utama yang dihadapi pemerintah untuk mengatur alokasi gas nasional? Dan, langkah seperti apa yang akan diambil supaya defisit itu bisa dipenuhi?

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luluk Sumiarso pada saya saat usai menghadiri sebuah acara di Jakarta. Berikut petikannya:

Apa langkah pemerintah untuk mengamankan pasokan gas domestik?

Sebenarnya, dari Januari 2007 kami sudah membuat strategi keseimbangan gas (gas balance) secara nasional agar persediaan dan permintaan gas di dalam negeri dan luar negeri bisa terpenuhi semua. Sebab, Indonesia juga masih terikat dengan beberapa buyer dari Jepang, Korea Selatan, dan China hingga 2011. Melalui strategi ini, diharapkan tak ada lagi daerah-daerah di Indonesia kekurangan gas.

Dengan keseimbangan gas ini pula, pemerintah juga membantu dalam pengembangan jaringan infrastruktur, khususnya dalam penyediaan pipa dan terminal LNG (liquefield natural gas) sebagai alat untuk mengalirkan gas antardaerah dan penampungan gas.

Selain itu, kami juga menata lagi ladang-ladang gas penyedia, seperti di daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera bagian tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.

Dengan adanya penataan daerah penyedia gas itu, diharapkan memudahkan pemerintah mengatur pengaliran gas ke daerah-daerah yang banyak membutuhkan gas seperti Jawa.

Kalau begitu, mestinya tak perlu ada kekhawatiran bakal terjadi kekurangan gas di dalam negeri?

Betul. Masyarakat konsumen gas, terutama industri mestinya tak perlu khawatir dengan kekurangan gas. Sebab, gas akan dialirkan dari ladang yang terdekat di daerah tersebut.

Dengan cara begini juga, ekspor gas kan bisa tetap dilakukan sehingga devisa negara tak berkurang. Tapi, perlu dipahami, bagi pemerintah ekspor itu bukan prioritas. Karena kami berkomitmen ekspor jika kebutuhan gas domestik terpenuhi dulu.

Tapi, industri masih berteriak kekurang gas? Baik kuantitas maupun kualitas?

Memang sesuai neraca gas, perkiraan defisit masih terjadi. Terutama untuk wilayah Kalimantan bagian timur dan Sumatera bagian utara. Kami perkirakan baru bisa teratasi mulai 2010.

Mengapa dua wilayah itu bisa kurang? Karena pemerintah masih harus memenuhi komitmen ekspor LNG. Kami tetap menghormati kontrak. Namun, perlu dicatat ke depan, pemerintah akan mengutamakan gas buat dalam negeri dan apabila memungkinkan atau sisa baru diekspor.

Berapa besar defisitnya?

Ditaksir mencapai 477,6 MMScfd (million metric standar cubic foot per day). Ini tak lepas karena kebutuhan gas domestik yang kian tinggi. Sayang masih tak diimbangi pasokan yang baru.

Kalau tiga wilayah yang mengalami defisit, seperti Sumatera bagian utara sebesar 26,5 MMScfd, Papua 1 MMScfd, dan Kalimantan bagian Timur 450,1 MMScfd. Khusus untuk Kalimantan Timur defisit karena gasnya sudah kontrak untuk diekspor ke luar negeri.

Apa langkah untuk mendorong kontraktor agar tak terus-terusan ekspor? Bukankah masih ada gap antara harga domestik dengan internasional?

Aturannya sudah ada. Pemerintah telah membuat peraturan bagi pengusaha gas agar tidak selalu ekspor dan lebih memfokuskan untuk keperluan domestik.

Nah, agar merega mau menyuplai gas ke dalam negeri, pemerintah bisa menerapkan subsidi yang ditujukan untuk konsumen tertentu.

Selain itu, sekarang kan sudah ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2008. Aturan ini agar produksi migas bisa dipercepat. Tentu tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis, sehingga ada insentif bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Kami tetapkan kontraktor masih berkewajiban menyerahkan 25 persen bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kewajiban penyerahan dilaksanakan setelah dimulainya produksi komersial.

Lebih bagusnya lagi, kami untuk minyak bumi, kami berikan Domestic Market Obligation fee (DMO fee) sesuai dengan kontrak kerja sama dan mengacu pada pasar. Untuk gas bumi, harga sesuai kontrak penjualan pada wilayah kerjanya.

Sebenarnya apa kendala utama yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi persoalan gas?

Harus difahami, infrastruktur gas bumi di Indonesia belum tersedia secara utuh dan terpadu. Ini masalah utama sehingga produktivitas gas bumi dari sisi hilir sulit ditingkatkan.

Lalu, seperti saya katakan tadi, masih ada gap antara daya beli pasar dalam negeri dengan harga keekonomian. Sementara, kini terjadi kenaikan permintaan gas domestik yang sangat signifikan.

Sedangkan, dari sisi hulu, permasalahan yang timbul adalah adanya existing contract yang tidak terpenuhi. Lokasi cadangan gas bumi juga banyak yang marginal dan terjadi pula penurunan produksi gas bumi existing. Juga terdapat selang waktu yang cukup lama antara permintaan gas bumi dengan pengembangan lapangannya.

Di samping itu masih ada pengaruh regional, seperti kompetisi yang semakin meningkat akan kebutuhan gas bumi, khususnya negara-negara haus energi dan konflik di Timur Tengah.

Lalu bagaimana kelanjutan membenahi tata niaga gas yang melalui pipa dan kemasan?

Ini di luar konteks tadi. Tapi memang, kami tengah membahasnya. Pembenahan tata niaga gas memang harus segera dilaksanakan. Jadi tak sekedar kabar kelangkaan gas industri saja yang kami coba atasi.

Namun, kelangkaan elpiji 12 kilogram seperti yang terjadi akhir-akhir ini juga harus diselesaikan. Analisis saya, elpiji 12 kilogram itu menjadi langka karena diserbu industri dan rumah makan yang biasa menggunakan elpiji kemasan 50 kilogram lantaran disparitas harga.

Memang, ini terkesan aneh. Begitu saja kok diatur-atur. Tapi harus dipahami, kalau sudah terjadi masalah seperti sekarang, kan pemerintah juga yang disalahin. Jadi memang harus diatur.

Ditandai:
Posted in: Energi