Domestik Dulu, Baru Ekspor

Posted on Juni 17, 2008

0


KALANGAN industri meminta pemerintah tidak membuat kontrak baru ekspor gas sebelum kebutuhan domestik mampu terpenuhi. Langkah tersebut dinilai mendesak, menyusul nasib sejumlah industri masih begitu tergantung pada ketersediaan pasokan gas nasional.

Ketua Umum Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Achmad Widjaya mengatakan, sudah tiga tahun terakhir pasokan gas untuk industri tidak stabil. Baik itu secara kualitas atau pun kuantitas.

Dia memisalkan, tekanan gas yang dipasok ke industri keramik selama ini hanya 0,5 bar atau paling tinggi satu bar. Padahal, industri itu membutuhkan pasokan gas dengan tekanan tujuh bar hingga 10 bar. ”Tentu saja kondisi ini membuat industri keramik tak bisa berproduksi maksimal,” katanya.

Secara kuantitas, lanjutnya, industri keramik juga tidak memeroleh pasokan gas yang memadai. Dari proposal gas yang diajukan, Asaki meminta pasokan gas 40 juta Btu (British thermal unit), namun PT Perusahaan Gas Negara (PGN), hanya menyetujui 60 persen pasokan atau sekitar 32 juta Btu hingga 35 juta Btu.

”Rata-rata perusahaan keramik hanya mendapatkan 70 persen pasokan gas dari kontrak yag disepakati. Padahal, gas tersebut dibeli dari PGN dengan harga terbilang tinggi yakni US$5 per juta Btu,” ujarnya.

Menurut Widjaya, dengan kondisi pasokan gas seperti itu, tingkat utilisasi industri keramik nasional tahun lalu hanya mampu mencapai 50 persen, atau turun 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dia menjelaskan, beberapa pabrik keramik sudah berupaya melakukan substitusi energi dengan menggunakan batu bara. Namun, jumlah kalori batu bara Indonesia umumnya rendah yakni sekitar 6.000 kalori, padahal industri ini butuh energi panas hingga 9.000 kalori.

Ketua Umum Asean Rubber Glove Manufacturer Association Henry Tong menambahkan, kini telah terjadi lost profit di industri sarung tangan karet nasional sejak 2005 akibat kelangkaan gas.

Jika pasokan gas terus tersendat, maka harganya akan meningkat tajam sehingga dapat menggerus margin. ”Kalau diteruskan, maka industri ini tidak ekonomis lagi.”

Dia menilai harga gas yang ditetapkan PGN juga terlalu mahal dibandingkan Malaysia atau Thailand yang rerata hanya US$3,9 per juta Btu, sedangkan Indonesia mematok US$5,3 per juta Btu.

“PGN beli gas nggak sampai US$3 yakni cuma US$2,6. Tapi mengapa PGN jual gas sampai US$5,3 per juta BTU,” ujarnya.

Zulfikar Lukman, kepala bagian hubungan luar negeri Asaki menegaskan sampai kini pemerintah belum memberikan jalan keluar bagi pengembangan industri seperti di negara lainnya. Dia melihat, kebijakan energi di Indonesia sudah bermasalah sejak lama, tidak hanya gas tapi juga listrik dan lainnya.

Khusus untuk gas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) malah hampir tak ada rencana jangka panjang untuk membuat kebijakan yang membantu industri.

”Gas itu merupakan energi pembakar besar. Industri pupuk membutuhkan gas untuk bahan baku. Bahkan, mereka sama sekali tidak bisa mengonversi dengan bahan baku lainnya,” ujar Zulfikar.

Sebab itu, dia meminta, pemerintah tidak membuat kontrak ekspor sebelum permintaan dalam negeri sanggup dipenuhi. Bahkan, bila perlu, Departemen ESDM menegosiasi ulang kontrak dengan Jepang selaku pembeli gas terbesar selama ini.

Eddy Purwanto, Deputi Finansial, Ekonomi, dan Pemasaran Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mengakui, selama ini gas dari Indonesia memang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Apalagi, permintaan pasar manca negara untuk jenis gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan sangatlah besar.

”Untuk Jepang saja jumlahnya hingga 12 juta ton per tahun. Berapa pun pasokan LNG Indonesia akan dibeli oleh swasta Jepang. Mereka melalui pejabat atau pun swasta sering kali ke sini menjajaki itu,” katanya.

Menurut Eddy, sampai 2010, Indonesia masih memiliki kontrak LNG dengan pembeli Jepang sebesar 6 juta ton per tahun. Namun, Indonesia belum mampu untuk memenuhi seluruh kontrak tersebut.

Dia menjelaskan, sebelumnya Indonesia sudah menjalin kontrak LNG dengan Jepang untuk LNG dari Bontang, Kalimantan Timur. Kontrak pemerintah ekspor LNG dari Bontang dengan beberapa perusahaan Jepang sebanyak 12 juta ton per tahun akan habis pada 2010.

Berdasarkan data PT Badak NGL, kontrak tersebut sudah dimulai sejak 5 Desember 1973 dengan lima perusahaan Jepang. Kelimanya adalah The Chubu Electric Corp, The Kansai Electric Power Corp, Kyushu Electric Power Corp, Nippon Steel Corp, dan Osaka Gas Corp Ltd.

Namun, LNG itu juga dimanfaatkan oleh perusahaan Jepang lain, yakni Toho Gas Corp Ltd, Tokyo Gas Corp Ltd, Hiroshima Gas Corp, dan Nippon Gas Corp Ltd. Selain itu, perusahaan luar Jepang juga ikut membelinya, yakni Chinese Petroleum Corp dari Korea Gas Corp.

Anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy menilai, akibat kontrak itu, pemerintah mengalami kerugian hingga US$7,0 per MMBtu (million british thermal unit) akibat selisih ekspor LNG ke Jepang, Korsel, dan Taiwan dibandingkan dengan impor BBM yang saat ini mencapai lebih dari 400.000 barel per hari.

“Ekspor LNG ke Jepang, Korsel, dan Taiwan sudah kurang manfaatnya mengingat subsidi BBM pemerintah akan terus membengkak. Jika ekspor LNG terus lanjut, maka sangat merugikan negara,” katanya.

Menurut Tjatur, berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, dengan membangun terminal penerima LNG, masih dimungkinkan menjual harga gas bumi yang berasal dari LNG senilai US$10,55 per MMBtu. Nilai ini sama dengan harga elpiji domestik yang bersubsidi dan masih di bawah harga minyak solar yang bersubsidi yaitu US$13 per MMBtu.

Dengan mengalihkan ekspor LNG untuk kepentingan domestik, maka BBM yang semula dipakai di dalam negeri dapat diekspor dan pemerintah akan memperoleh devisa yang lebih besar dibandingkan dengan perolehan ekspor LNG selama ini.

Ditandai:
Posted in: Energi