Soal Pipa, Tergantung Purnomo

Posted on Juni 17, 2008

0


BOLEH jadi, jika mega proyek pemipaan gas ke Jawa tuntas digarap, maka tiada lagi berita industri di pulau ini berteriak-teriak cuma lantaran kekurangan pasokan bahan bakar atau bahan baku. Sebab, harus dimafhumi, dibandingkan dengan pulau lain, Jawa adalah yang paling rakus mengonsumsi energi.

Lihat saja, dengan penduduk lebih dari 140 juta jiwa, pulau tersebut menyerap sekitar 62 persen dari total kebutuhan energi nasional. Besaran ini tentu tak berimbang. Mengingat, sumber energi di Jawa kian lama toh makin terkuras.

Sementara, untuk dapat memasok kebutuhan energi dari pulau lain, ongkos angkut yang dikeluarkan terbilang tak sedikit. Bahkan, terkadang bisa melejit. Akibatnya, biaya produksi industri pun turut membengkak sehingga semua dibuat tidak lagi ekonomis.

Bermula dari persoalan inilah, ide pemipaan gas itu muncul. Apalagi, penggunaan gas tersebut sekaligus bisa memangkas ketergantungan dunia usaha pada bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menjadi biang kerok terhadap kondisi kas negara.

Tapi, naif. Di saat industri di Jawa mulai beralih ke gas, tapi pasokan bahan bakar tersebut tak mendukung. Ini disebabkan, peningkatan kebutuhan gas bumi tak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur pipa gas di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sehingga konsumen terus sulit mendapat suplai bahan bakar tersebut.

Hasil studi Gas Transportation Project through Public-Privat Partnership (BeicipFranlab, 2005) menyebutkan, permintaan terhadap gas bumi di Jawa akan kian meningkat dari 2005 sampai 2025 hingga mencapai 2.000 BCF per tahun, atau 2.700—5.400 MMScfd.

Karena itulah, pemerintah lalu mengambil sejumlah terobosan pengamanan gas di Jawa, seperti dengan membangun jaringan pipa transmisi. Setidaknya, ada tiga ruas pipa yang segera diselesaikan, yaitu dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat, Jawa Barat—Jawa Timur, Bontang (Kalimantan Timur)—Semarang (Jawa Tengah), dan pembangunan terminal penerima LNG di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menerima dan meregasifikasi LNG yang dikirim dari Bontang, Tangguh, dan Donggi.

Namun, ya itu, meski langkah tersebut bisa dibilang cerdas, kenyataannya sampai kini semua proyek tersebut masih mandek. Bahkan, sedari awal rencana pemipaan gas digulirkan pada 2006, sejumlah daerah pun sudah getol menolaknya.

Lantas, hambatan apa yang dihadapi dalam pembangunan pemipaan gas? Apa rencana pemerintah agar mega proyek pemipaan gas bisa segera selesai? Proyek pipa apa saja yang akan dibangun pada 2008 ini? Bagaimana perhitungan tarif angkut dan harga jual gas melalui pipa? Apakah betul proyek pemipaan gas tersebut tak ekonomis?

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Tubagus Haryono banyak menjawab hal tersebut. Berikut petikannya:

Apa yang menyebabkan realisasi pemipaan gas berjalan lambat?

Begini. Perlu diketahui, kami ini hanya mengikuti apapun keputusan pemerintah. Sebenarnya tak berjalan lambat juga. Karena proses penenderan beberapa ruas pipa transmisi juga terus berjalan.

Tapi, untuk beberapa jaringan pipa yang berstatus hak khusus, tetap menjadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan. BPH Migas kan cuma bisa mengusulkan. Proses ini pun telah kami lakukan.

Sebagai contoh, pipanisasi ruas Cirebon–Muara Bekasi. Ini kan merupakan lelang hak khusus. Dulu kami ingin secepatnya menenderkan ruas ini. Tapi terhambat. Karena harus menunggu keluarnya surat pertimbangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Surat menteri itu wajib ada? Apakah tidak menghambat?

Ini soal mekanisme. Walaupun bisanya kami sudah ajukan berbulan-bulan, tapi kalau belum keluar, saya tidak berani melakukan tender. Sebab, surat pertimbangan menteri ini menjadi salah satu syarat pelaksanaan tender. Jadi memang harus ada.

Nah, setelah surat itu keluar, barulah tender bisa dilakukan. Lalu, kami akan lihat peserta mana yang memberi toll fee yang optimum. Terus nilai proyeknya optimal juga, tidak terlampau mahal tidak terlampau rendah sehingga feasible. Jadi asas kepatutan tetap berlaku.

Ada upaya agar proses tender itu cepat selesai?

Langkah inilah yang sedang kami lakukan. Sejak bulan lalu, kami sudah memermudah proses pengambilan dokumen lelang untuk hak khusus sejumlah pipa transmisi gas. Peserta lelang tak lagi memiliki izin usaha sementara untuk mengambil ataupun mengembalikan dokumen lelang. Syarat ini kan dulu wajib ada. Sehingga para peserta lelang jadi bolak-balik mengurus izin usaha sementara.

Tapi, sekarang tak perlu. Toh nantinya perserta lelang itu juga langsung mendapat izin usaha tetap setelah dinyatakan menang. Jadi tak perlu repot-repot lagi.

Kebijakan baru ini tak berpengaruh?

Memang tetap ada. Akibat perubahan ketentuan baru itu, kami Februari terpaksa mengundur batas waktu pengambilan dokumen lelang hak khusus pipa transmisi gas ruas Cirebon-Muara Bekasi. Namun, meski ada pengunduran batas waktu itu tetap saja tak memengaruhi jadwal pelaksanaan lelang secara keseluruhan.

Untuk transmisi gas Cirebon—Muara Bekasi pengumuman pemenang tetap sesuai jadwal semula. Penetapan calon pemenang tender akan dilakukan pada 16-18 Juni 2008 mendatang. Para pemenang ini akan diberikan masa sanggah 19-25 Juni 2008 sebelum penetapan pemenang pada 4 Juli 2008.
Sampai kini sudah ada yang mengajukan penawaran untuk Cirebon—Bekasi?

Sejauh ini sudah ada sekitar delapan perusahaan yang berminat mengikuti lelang. Kedelapan perusahaan yang telah mengajukan minatnya, antara lain, PT Pertagas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Bakrie&Brothers Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Nawaksara, dan PT Muladi. Nilai investasi pembangunan ruas pipa transmisi gas Cirebon-Muara Bekasi diperkirakan mencapai US$269 juta.

Untuk tahun ini, berapa ruas pipa yang akan dilelang?

Rencananya kami akan menenderkan empat jaringan pipa distribusi gas, yaitu di Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Keempat jaringan itu merupakan prioritas yang akan ditender BPH Migas tahun ini. Semua jaringan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gas industri dan rumah tangga di berbagai kota, terutama di Jawa yang berpotensi mengalami krisis.

BPH Migas berencana memperluas kajian pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil? Perkembangannya?

Semua masih berjalan. Sekarangkan ada program konversi minyak tanah ke gas. Untuk di Blora sudah berjalan. Berdasarkan kajian kami kebutuhan rumah tangga dan pelanggan kecil di Blora bisa dipenuhi dari sumur Semanggi 5. Lalu dibutuhkan pipa sepanjang 15 kilometer. Gas bumi tersebut sudah dikelola PT PGN melalui jaringan distribusi.

Bagaimana kelanjutan proyek pipa gas dari Kalimantan Timur (Kaltim) ke Jawa Tengah (Jateng) yang sempat terkatung-katung?

Begini. Apa pun, BPH Migas ini kan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Jadi, kami hanya mengikuti apa pun keputusan pemerintah. BPH Migas ini kan instrumen pemerintah. Jadi kalau pemerintah memutuskan untuk misalnya membatalkan atau menunda, atau apa pun, BPH Migas harus mengikutinya.

Sebenarnya, khusus untuk Kaltim—Jateng, mana lebih menguntungkan, pembangunan pipa atau terminal LNG?

Berdasarkan kajian, pembangunan terminal (gas alam cair) LNG berikut gasifikasi jika sesuai standar dari PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) akan mencapai US$395 juta. Biaya ini baru untuk membangun. Belum ongkos angkutnya dari Kaltim ke Jawa.

Nah, jika dari tinjauan ekonomi, pembangunan pipa kurang dari 1.500 kilometer akan lebih efisien ketimbang membangun terminal LNG dan mengangkutnya dengan kapal.

Total cadangan gas di Kaltim itu mencapai 24,66 triliun kaki kubik. Jika, 95 persen di antaranya berupa cadangan terbukti maka jumlahnya menjadi 23,4 triliun kaki kubik. Sementara komitmen kontrak ekspor LNG mencapai 10 triliun kaki kubik, sehingga tersisa cadangan terbukti 13,3 triliun kaki kubik.

Kalau kebutuhan gas untuk pipa mencapai 18 triliun kaki kubik, maka ada kekurangan lima triliun kaki kubik. Kekurangan tersebut bisa dilakukan dengan mengurangi komitmen ekspor LNG atau mengurangi kapasitas gas yang dialirkan melalui pipa.

Cadangan gas di Kaltim itu bisa menyubsitusi kebutuhan impor solar senilai US$44,2 miliar, sedangkan jika gas diperuntukkan bagi kepentingan ekspor hanya bisa menghasilkan devisa US$15 miliar.

Ditandai:
Posted in: Energi