Saling Salip si Raja Hutan

Posted on Juli 26, 2008

0


BUNYI undangan di secarik kertas tertanggal 21 April 2008 itu begitu menghentak. Judulnya: Transtoto menggugat, mencari keadilan menegakkan kebenaran.

Di surat itu, mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Perhutani yang mulai menjabat pada akhir Juni 2005 ini, memertanyakan ihwal pencopotan dirinya sebagai orang nomor satu di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut pada 11 Februari 2008 silam.

”Apa salah saya? Bukankah ini sebuah pembusukkan,” tulis Transtoto.

Dia pun lantas banyak berkeluh kesah. Transtoto Handahdari menuturkan, dari sekian banyak liku hidupnya dalam meniti jenjang karir, tak ada yang sedahsyat sekarang ini: dicopot sebagai Dirut Perhutani.

Karena, dia merasa sudah berhasil membangun dan mengangkat Perhutani dari keterpurukkan. Tetapi, di saat semuanya kian membaik, tiba-tiba saja ia harus menerima sebuah kenyataan pahit dicopot di tengah jalan tanpa sebab musabab yang jelas.

”Di sini, saya melihat ada rekayasa sistematis dan intervensi politik yang amat kuat. Tak ada angin, tak ada hujan, kisah sukses dan kinerja terbaik saya selama menjabat Dirut diabaikan begitu saja,” kata Transtoto.

Dia kemudian mengungkapkan, ada dua alasan utama waktu itu yang menjadi pemicu pencopotan dirinya dari kursi Dirut. Pertama, dia dinilai tak becus menukangi Perum Perhutani dengan alasan melorotnya kinerja perusahaan. Kedua, kehadiran Transtoto dinilai menciptakan disharmoni antarjajaran direksi.

Padahal, dua tuduhan itu di mata Transtoto jelas tidaklah benar. Sebab, dalam catatannya, penghasilan Perum Perhutani mengalami kenaikan cukup signifikan ketika dia memimpin.

Lihat saja, jika pada 2005 pendapatan perusahaan hanya mencapai Rp1,562 triliun, maka pada akhir 2006 naik menjadi Rp1,752 triliun. Lalu, pada 2007 penghasilan Perhutani bahkan meningkat tajam menjadi Rp2,3 triliun.

Nilai ini pun belum termasuk kebijakan dan perubahan strategis terkait bisnis dan manajemen lainnya yang menjadikan Perum Perhutani sebagai BUMN yang lebih baik. Di tangan Transtoto memang tak sedikit gebrakan bisnis yang berani disuntik oleh Perhutani di luar kebiasaan sang pendahulu, semisal di era Marsanto.

Sebut saja soal pemanfaatan air permukaan. Dulu, Perhutani hanya menjual air itu dalam bentuk curah pada perusahaan air minum dalam kemasan. Namun, sejak 6 Maret 2006 Perum Perhutani mulai menjualnya dalam bentuk air dalam kemasan dengan merek AQVA.

Meskipun belum maksimal, pabrik air kemasan di Parung, Jawa Barat ini sudah mampu memproduksi empat juta juta meter kubik dari 15 juta meter kubik air kemasan.

Atas keberhasilan ini, Transtoto pun sempat menggagas pengembangan pabrik serupa di Pandeglang (Jawa Barat), Banyuwangi (Jawa Timur), dan Tawangmangu (Surakarta) mengingat Perhutani memiliki sekitar 1.300 titik air permukaan.

Usaha lainnya yang juga tak luput dikembangkan oleh Transtoto adalah memproduksi lak, minyak kayu putih, produksi benih dan bibit pohon kehutanan, madu, ulat sutera, dan kopal.

Tak ketinggalan, Perhutani juga menggandeng PT Telkom dalam pemasangan pemancar di seluruh hutan di Jawa serta mewajibkan perusahaan tambang yang memanfaatkan aset Perhutani menyetorkan dana untuk rehabilitasi hutan. ”Ini bukti bila ada perubahan. Selama ini usaha tersebut tak pernah dilakukan Perhutani,” kata Transtoto.

Selain itu, dia juga menyebut, sumber daya hutan milik Perhutani sebelum dia menjabat juga rusak berat akibat penjarahan yang terjadi sepanjang tahun 1998-2001. Lalu, di internal perusahaan, semula manajemen tak memberikan dukungan luas, dan tidak muncul komunikasi antarkaryawan karena berkembangnya faksi-faksi. ”Tapi ini semua sudah saya benahi dan harmoni. Jadi, kurang apa?”

Karena itu, saat disebut kehadirannya di Perhutani menumbuhkan disharmoni di jajaran direksi, Transtoto menganggap tudingan itu merupakan rekayasa konyol. Dia menyebut, tiga direksi yaitu Direktur Produksi, Direktur Pemasaran, dan Direktur Keuangan yang pada mulanya mengundurkan diri berdasarkan Surat Meneg BUMN No. SR 852/MBU/2007 tertanggal 17 Desember 2007 hanya sebuah akal-akalan belaka.

Langkah itu diambil sekedar menciptakan kesan bahwa dia dianggap disharmoni dan mismanagement dengan direksi. Buktinya, setelah dia dicopot, ketiganya diminta kembali menjalankan tugas sebagai direksi.

”Ini sungguh dagelan yang jelas-jelas menunjukkan kesewenang-wenangan.”

Atas perlakuan inilah, Transtoto kemudian menuntut keadilan. Dia memerkarakan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tercatat, pada 18 Maret silam, Transtoto menggugat Sofyan terkait pemberhentian dirinya oleh Menneg BUMN melalui Dewan Pengawas Perhutani.

Dalam permohonan gugatannya, Transtoto menilai pemberhentian yang dilakukan Sofyan Djalil melalui Kepmen Nomor 38 tertanggal 11 Februari 2008 adalah cacat hukum dan tidak mendasar.

Transtoto tak menerima alasan pemberhentiannya, yaitu ia dinilai tidak harmonis dalam melakukan hubungan kerja dengan tim serta penurunan kinerja Perhutani. Dan, pada putusan sela 28 April 2008, Majelis Hakim PTUN Jakarta memenangkan tuntutan Transtoto.

Cerita Lama
Sebenarnya bila dirunut ke belakang, apa yang dialami Transtoto di Perum Perhutani bukanlah cerita baru. Bongkar pasang Dirut tanpa musabab jelas sudah seperti hal lazim di tubuh BUMN di bawah naungan Departemen Kehutanan (Dephut) ini.

Memang, sejak Abdul Fattah lengser dari kursi nomor satu di Perum Perhutani dan digantikan Abas Ts, gonjang-ganjing selalu terjadi di perusahaan pemilik 2,426 juta hektare hutan di Pulau Jawa ini.

Saat itu, Abas dilengserkan melalui aksi demonstrasi ke Dephut dan Dewan Pengawas oleh serikat karyawan. Posisi Abas kemudian diduduki oleh Marsanto.

Namun, menginjak tahun ketiga memimpin, nasib Marsanto pun tak jauh berbeda dari Abas. Ia lengser setelah serikat karyawan Perhutani ngeluruk ke Menneg BUMN dan Dephut.

Serah terima jabatan kursi Dirut pun kemudian kembali dilakukan dari tangan Marsanto ke Transtoto. Tetapi nasib Transtoto tak jauh berbeda dari pendahulunya. Dia jatuh di tahun ketiga menukangi Perum Perhutani.

Lantas mengapa hal ini terjadi? Bagaimana masa depan Perhutani jika friksi internal seperti itu selalu muncul?

Pemerhati ekonomi hutan, Togu Manurung menilai, sebenarnya semasa kepemimpinan Transtoto banyak energi baru yang diperoleh Perhutani, terutama soal kiprahnya di mata publik. Selama ini, kata dia, persepsi negatif tentang Perhutani selalu muncul di masyarakat. Namun, di era Transtoto anggapan ini mulai bisa diminimalisir.

”Sayangnya di Perhutani itu banyak onak dan duri. Ini yang tak dijadikan cermin bagi kelompok Transtoto sehingga dia akhirnya dicopot,” kata Togu.

Karena itu, dia mengatakan, semua pejabat Perhutani saat ini harus harus bisa belajar dari kejadian sebelumnya. Menurut dia, bila Perhutani ingin maju, maka para pejabatnya minimal wajib memiliki jiwa positif, seperti bekerja profesional, amanah dengan tak menyalah gunakan wewenang, bermartabat dengan mengindahkan primordialisme, sukuisme, alumnimisme yang menyebabkan Perhutani terjebak dalam peperangan antarkelompok secara primitif.

Dia menyebut, belajar dari sejarah, pejabat Perhutani harus bercermin terhadap kejadian-kejadian masa lalu, terutama empat periode krusial yang dilakukan para Dirut.

Sebut saja, pada periode 1993 saat Hendarsun menjabat kursi Dirut di lapangan terjadi perpecahan kesukuan Sunda-Jawa, periode 1993-1997 sewaktu Harnanto menjabat, berkembang kabar budaya upeti, dan pada 1997-2000 saat Abas Ts jadi orang nomor satu, berkembang isu korak merah-korak hijau, serta terakhir pada periode Marsanto, muncul primodial IPB-UGM.

Ditandai:
Posted in: Korporasi