Berkaca dari Hutan Cigugur

Posted on Agustus 20, 2008

4


CIGUGUR adalah salah satu potret dari ketidakmampuan Perum Perhutani selama ini dalam menekan kerusakan hutan di Jawa. Kawasan yang berada di bawah kewenangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat itu, kini rusak berat.

Pemicunya, aksi pembalakkan liar yang kian menjadi-jadi dan sedari awal tak segera diatasi. Hutan Cigugur terdiri dari tanaman jati, mahoni serta tanaman produktif lainnya.

Padahal, cerita tentang si kumbang kayu di hutan Cigugur, bukan baru kali pertama meletup pada 16 November 2007 lalu. Saat, petugas Perhutani pada kesatuan resort pemangkuan hutan (KRPH) Cigugur dan tiga orang mandor Polter beserta Briptu Sumardi, anggota Polsek setempat bentrok dengan warga yang menamakan diri Serikat Petani Pasundan (SPP).

Terhitung, perambahan hutan di Cigugur sudah berlangsung sejak sepuluh tahun silam. Kala, muncul kelompok pendatang yang mulai mendebatkan status kepemilikkan lahan Perhutani yang selalu berpatokan pada Berita Acara Tata Batas (BATB) tertanggal 27 Mei 1929.

Atas nama tanah adat, masyarakat pendatang itu pun merengsek sampai jauh ke atas puncak bukit hutan Cigugur. Mereka menebang kayu, membangun industri pengolahan sederhana, dan menjualnya memakai truk-truk pengangkut yang umumnya dimiliki warga aseli Cigugur.

Tak sebatas itu, kelompok warga ini pun menduduki lahan-lahan yang telah dihabisi kayunya. Mereka mengganti dengan tanaman buah-buahan dan pangan.

Tidak ketinggalan, rumah-rumah baru yang terbilang mentereng bermunculan di atas sepi bukit Cigugur. Dan, upaya terakhir, tanah-tanah itu lantas didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mendapat sertifikat karena dianggap tanah adat.

Sebuah pemukiman anyar terbentuk. Kampung yang kemudian dinamai Jelat, empat kilometer dari desa Jayasari, Cigugur.

Roda ekonomi pun berputar deras di atas bukit Cigugur. Meski berada nun jauh ke pedalaman, tapi nuansa ala cafe bermunculan di sana-sini. Seperti rasa kota. Sebuah pertanda bahwa hutan Cigugur adalah tempat pelancong berduit singgah.

Hingga, tersadarlah Perum Perhutani akan aktivitas si kumbang kayu liar di Jelat yang mereka sebut sebagai kelompok SPP itu. Perhutani amat terkejut, tatkala sekitar 2.500 hektare hutan miliknya di Ciamis sudah dibabat habis hanya dalam tempo enam bulan saja.

Tercatat, sejak Januari—Juni 2008 lalu, 1.975 meter kubik kayu jati di hutan lindung Cigugur telah dijarah. Kelompok SPP disebut-sebut sebagai dalang atas kejadian ini. Nilai kerugian negara akibat penjarahan tersebut ditaksir mencapai Rp2,9 miliar.

Sedangkan, total luas lahan yang dijarah itu meliputi 4.985 hektare kawasan hutan lindung dan produksi, serta 778,45 hektare kawasan konservasi yang dipakai perambah hutan 678,15 hektare dan pemukiman liar 100,3 hektare.

Babak konflik dimulai. Perhutani bersama aparat kepolisian setempat menggelar operasi. Tetapi, kelompok SPP tak mau mengalah. Mereka melawan. SPP ngotot tetap menempati pemukiman Jelat, Cigugur.

Aksi penganiayaan dan pengrusakkan oleh kelompok SPP itu terhadap Perhutani akhirnya tak terhindarkan. Suhu konflik memanas sejak November tahun lalu hingga April 2008.

Barulah, Polisi Daerah Jawa Barat pun lantas menggelar Operasi Hutan Lestari Lodaya untuk mencegah aksi pembalakkan hutan ini. Operasi tersebut juga melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Komando Daerah Militer III Siliwangi, dan Kodim 0613 Ciamis. Sedikitnya, 650 personel dikerahkan. Patroli dilakukan pada malam hari saat pembalak beraksi.

Dari hasil operasi ini, polisi menangkap sejumlah pelaku yang diduga mendalangi illegal logging.

Lalu, penyidik Polda Jawa Barat pada 23 Juni, menetapkan Sekretaris Jenderal SPP, Agustiana sebagai tersangka dalam kasus dugaan illegal logging hutan Cigugur, setelah sebelumnya hanya menjadi saksi.

Agustiana sendiri mengaku, ia dijerat Pasal 55 KUH-Pidana jo Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UndangUndang No 41/1999 tentang Kehutanan, yakni menyuruh melakukan perbuatan mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Padahal, kata dia, aksi itu dilakukan beberapa oknum di SPP.

Dirinya hanya berniat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan penduduk di sekitar hutan dengan memberi lahan garapan kepada mereka, termasuk memberi peluang kepemilikan tanah. ”Saya menyadari, ada tindakan keliru yang dilakukan beberapa anggota SPP. Mereka tidak mengerti keputusan organisasi tentang pengawasan dan penyelamatan lingkungan,” katanya.

Agustina juga mensinyalir ada oknum Perhutani yang bermain di belakang semua ini dan sengaja menjadikan dirinya kambing hitam.

Terkait tudingan ini, Direktur Utama PT Perhutani, Upik Rosalina Wasrin mengakui terdapat dua petugasnya yang kini diperiksa polisi.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan setelah ada temuan polisi berupa ribuan gelondong kayu mahoni dan jati hasil jarahan pembalak liar di kawasan Cigugur yang melibatkan oknum Perhutani. Namun, dia enggan menyebut nama dan jabatan kedua anak buahnya itu.

“Keduanya juga diperiksa Perhutani,” kata Upik.

Kepala Humas Perum Perhutani Jabar-Banten, Ronald G Suitela menyatakan, pihaknya merugi hingga Rp10 miliar akibat pembalakan liar di wilayah Priangan Timur. Kerugian tersebut mencakup rusaknya hutan yang luasnya sekitar 6.300 hektare di Priangan Timur yang dikelola Perum Perhutani.

Areal hutan di Priangan Timur yang menjadi sasaran pembalakkan liar berada di wilayah Ciamis, Tasikmalaya serta Garut. Dengan perincian sekitar 2.000 hektare lebih hutan di Ciamis, 1.900 hektare di Tasikmalaya, dan 2.000 hektare hutan di Garut.

“Dibandingkan di wilayah lainnya di Jabar, luas hutan di Priangan Timur yang rusak karena pembalakan liar lebih besar,” kata Ronald.

Menurut dia, areal yang menjadi sasaran pembalakkan liar tak hanya di Cigugur. Areal di sekitarnya seperti Arum Mandala, Pager Bumi, dan Langkap Lancar tak luput dari aksi pembalakkan liar.

Dia mengatakan, di antara hutan yang dirusak, kerugian terbesar terjadi di Cigugur, Ciamis. “Terutama di blok 83 yang merupakan hutan jati, ada 5,12 hektare yang dijarah. Akibatnya Perhutani menderita kerugian hingga Rp2,9 miliar,” katanya.

Sementara, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Dada Ahmad menyebutkan, dalam Operasi Hutan Lestari Lodaya 2008 yang digelar 15 -23 Juni silam, pihaknya berhasil membebaskan 1.000 hektare lahan Perhutani yang dijarah atau diduduki SPP.

Selain itu, polisi juga menyita 100 lebih truk bermuatan kayu gelondongan, menyita berbagai alat potong dan senjata tajam, serta menangkap empat tersangka.

Menurut Dada, di Jawa Barat secara keseluruhan, sejak 2006 hingga Mei 2008 illegal logging setidaknya telah merusak 13.000 pohon. Nilai ini setara dengan 13.000 meter kubik kayu perkakas dengan nilai Rp40 miliar. Kerusakan hutan di Jawa Barat dan Banten sudah mencapai 6.000 hektare, 1.200 hektare di antaranya di Ciamis Selatan.

Ditandai:
Posted in: Korporasi