Mengakhiri Pemborosan Birokrasi

Posted on Agustus 20, 2008

1


DON P UTOYO adalah salah satu pengusaha yang pada Juni 2008 lalu dibuat gemas oleh ulah pejabat di Departemen Pertanian (Deptan). Melalui pesan layanan pendek (SMS) dia bilang,”Urusin dulu birokrasi. Buat apa ribut-ribut soal pejabat mundur dari komisaris BUMN? Bila masih banyak pejabat yang tak tahu fungsinya.”

Ihwal kekesalan Wakil Ketua Komisi Tetap Ketahan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, bermula dari sistem birokrasi di Deptan yang sampai kini terus saja berbelit-belit.

Don menuturkan, jika saat itu pejabat Deptan begitu lalai mengurusi surat izin yang masuk. Hingga, batas waktu persetujuan molor dan terus ditangguhkan. Setidaknya, kata dia, terdapat 107 surat persetujuan pemasukan (SPP) yang masih numpuk di instasi tersebut hingga melewati 40 hari.

“Birokrasi di Deptan begitu panjang dan rumit. Biaya jadi membengkak,” katanya.

Dia menyatakan, padahal untuk mengurusi izin, mestinya pejabat Deptan bisa merampungkan dalam satu atau dua hari saja. Namun, akibat birokrasi yang buruk dan berbelit-belit akhirnya molor lebih dari 1,5 bulan.

Menurut Don, SPP yang masih numpuk itu, umumnya terdapat di Direktorat Jenderal Peternakan sejak 2 Mei 2008. Pemohon SPP, katanya, tak terproses setelah kapal merapat 14 Mei 2008. Bahkan, sudah ada barang yang waktu bebas demurrage-nya habis.

Dia mengatakan, alasan pejabat teknis yang menangani perizinan di Deptan juga terbilang aneh, seperti tengah ke luar kota atau ke luar negeri.

Kadang, ada pula yang malah menyalahkan dokumen dari peminta izin karena dinilai tak lengkap atau mendadak muncul penerapan aturan baru. ”Itu semua tanpa ada sosialisasi. Harusnya, pejabat Deptan faham dong! Kalau arti jabatan itu tak boleh absen. Boleh saja tak ada di tempat. Tapi mekanisme birokrasi tetap harus jalan kan? ”

Akibat ulah pejabat ini, kata Don, pengusaha harus menanggung pembengkakan biaya sewa gedung, terkena denda demurrage (biaya kelebihan waktu dalam pemakaian kontainer), dan pemindahan barang yang mencapai Rp112,5 miliar per bulan.

Soal kekecawaan Don, ternyata dialami pula oleh pengusaha sejenis. Sebut saja, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Fenni Firman Gunadi.

Dia menyatakan, biaya tambahan yang harus dikeluarkan akibat terhambatnya proses administrasi cukup besar. Perhitungannya, pada pekan pertama hingga keenam total demurrage yang harus dikeluarkan importir mencapai US$2.800 per kontainer 20 kaki.

Beban biaya tambahan semakin besar karena importir juga harus membayar sewa gudang swasta dan biaya pemindahan yang totalnya mencapai Rp11 juta.

Total kerugian akibat lambannya pengurusan SPP tiap kontainer tersebut mencapai Rp37 juta per ton. GPMT sendiri mengimpor bahan baku pakan rata-rata 75.000 ton per bulan.

Kisah yang dituturkan Don dan Fenny itu, bisa menggambarkan betapa reformasi birokrasi masih begitu sulit diterapkan di negara ini. Padahal, sejak awal memimpin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah begitu concern untuk membenahi fungsi pelayanan publik di tiap lembaga negara.

Lihat saja, mulai awal 2007 lalu, Presiden SBY dan wakilnya secara bergantian memimpin rapat secara langsung di belasan departemen teknis dan berbagai instansi pemerintah. Berulang kali, SBY juga tak segan-segan menegur menteri atau pejabat di daerah yang lalai saat mengurusi pelayanan publik.

Sebagai langkah konkrit untuk memulai reformasi birokrasi, Presiden SBY juga sudah menunjuk tiga instansi percontohan, yaitu Departemen Keuangan (Depkeu), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, semua usaha ini seperti pupus tatkala masih banyak departemen yang belum juga bisa berbenah. Hal itu tampak dari berbagai program di instansi terkait yang sempat macet.

Misalnya saja, program konversi minyak tanah ke gas. Untuk masalah ini, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla hampir tiap minggu menggelar rapat di Istana. Bahkan, tak cukup menginstruksikan ke para menteri, Wapres sampai mengontrol langsung ke pabrik pembuatan kompor, pasokan, dan distribusinya.

Tapi, meski sudah dipantau dan diarahkan, program pengadaan tabung gas masih saja sempat meleset dari sasaran. Akhirnya, justru menimbulkan kebingungan dan sikap pro kontra di masyarakat.

Kemudian, ada program penyaluran benih pertanian yang juga tak berjalan lancar. Padahal, kerja sama tiga lembaga (BPKP, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian Negara RI) sudah dibuatkan agar penunjukan langsung bibit dan benih gratis untuk menopang dua juta produksi beras dilakukan. Tapi, realisasinya tak lebih dari 50 persen.

Lantas, program jaminan kesehatan penduduk miskin (Askeskin) yang angkanya mencapai 37,1 juta jiwa juga bernasib serupa. Program ini meleset di lapangan. Penikmat Askeskin ternyata bukan hanya 37,1 juta jiwa yang benar-benar miskin, tetapi juga rakyat setengah miskin dan kurang mampu. Karena itu, angkanya mencapai 76,4 juta jiwa.

Kenyataan lebih parah juga ditemui di daerah. Bahkan, rerata jumlah serapan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkisar di angka 30 persen saja.

Dengan tak digunakannya anggaran negara yang sudah ada untuk pembangunan, bisa dibayangkan bagaimana pelaksanaan program prorakyat yang sudah dicanangkan sejak awal oleh Pemerintahan SBY.

Medrial Alamsyah, Konsultan Public Sector Reform mengatakan, dari beberapa hasil pemetaan yang telah dilakukan, kebutuhan riil pegawai di kabupaten sebenarnya hanya 20,55 persen jika dibandingkan dengan angka saat ini.

Artinya, kata dia, jika terdapat 1.384 orang pegawai yang dimiliki oleh suatu daerah saat ini, maka untuk mengerjakan beban kerja yang ada hanya butuh 282 pegawai saja. Denga kata lain, dari delapan jam kerja per hari pegawai itu hanya bekerja dua jam.

”Berbagai angka telah dikemukakan, tapi pada umumnya semua yakin birokrasi di Indonesia masih bisa dipangkas sampai 50 persen. Di DKI Jakarta saja terdapat inefisiensi pegawai sebesar 40 persen,” kata Medrial.

Menurut dia, seyogyanya temuan ketidakefisienan birokrasi ini bisa memberi petunjuk pada para petinggi negeri agar segera mengambil tindakan. Presiden SBY, kata dia, sempat mengeluhkan pemborosan biaya operasional birokrasi pemerintah selama ini mencapai Rp7,2 triliun. Uang itu digunakan untuk biaya listrik, air, telepon, dan biaya perawatan gedung.

Karena itu, bila 50 persen pegawai dirumahkan, dengan tetap digaji normal, artinya pemerintah bisa berhemat Rp3,6 triliun per tahun.

”Sebab, separuh gedung pemerintah tak perlu lagi bayar empat komponen itu. Bukankah saat pegawai tak punya kerja, cenderung menggunakan seperti fasilitas telepon dan komputer secara lebih?” katanya.

Ditandai:
Posted in: Ekonomi Makro