Posindo di Ambang Kebangkrutan

Posted on Agustus 20, 2008

1


PT POS Indonesia (Persero) memang tengah dirundung masalah. Belum jua laba mampu dicetak, hataman bertubi-tubi justru melantahkan bisnis perusahaan akibat praktik korupsi.

Di sisi lain, keinginan mendapat tambahan hak eksklusif layanan jasa pengiriman surat dengan memainkan Rancangan Undang-Undang Pos yang baru juga sementara harus pupus. Pihak legislatif sampai kini belum juga merespons. Bahkan, yang muncul adalah nada sumir dan protes di sana-sini.

Hingga, sampai kapan PT Pos Indonesia mampu bertahan? Kala, rezim monopoli kian terkikis di tengah makin kencangnya desakan globalisasi?

Memang, perlu diakui, kalaulah sampai kini PT Pos Indonesia dapat bertahan, itu tak lepas dari hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk layanan jasa pengiriman surat hingga mencapai 2.000 gram. Hak ini diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pos sebagai kompensasi penunjukan PT Pos oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pengiriman surat sampai ke pelosok Indonesia.

Namun, kendati sudah diberi hak eksklusif, bukan jaminan PT Pos bisa menenggak untung. Lihat saja, tingkat profitabilitas masih berada di kisaran nol persen selama tiga tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan perusahaan perposan di negara tetangga, jelas situasi PT Pos Indonesia bisa disebut gawat.

Lihat saja, tingkat profitabilitas Pos Malaysia misalnya, mencapai 18,5 persen dan Pos Singapore 28,7 persen. Karena itu, sebenarnya secara umum bisnis perposan apabila ditangani dengan manajemen yang baik masih memberikan peluang. Meski tak harus mendapatkan hak istimewa.

Sementara, dari kacamata pengusaha, monopoli bisnis PT Pos Indonesia itu dianggap telah keterlaluan. Mereka menilai pemerintah bersikap tak adil dalam bisnis jasa pengiriman surat di Tanah Air. “Mereka yang sudah besar kok diproteksi mati-matian, sedangkan kami yang sudah sekarat seolah disuruh mati,” kata Agoes Rahardja, Ketua Asperindo Jawa Barat.

Menurut dia, dampak dari monopoli PT Pos Indonesia selama ini adalah mematikan ratusan perusahaan jasa pengiriman ekspres swasta terutama kurir dalam kota yang merupakan pengusaha kecil.

Ibnu Dahwan, Dosen Politeknik Pos Indonesia mengatakan, persoalan utama yang dihadapi oleh Posindo selama ini ialah problematika struktural. Ini disebabkan pertumbuhan biaya akibat besarnya porsi belanja pegawai dengan adanya tuntutan kesejahteraan tak mampu diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan yang memadai.

Karena itu, kata dia, tanpa adanya langkah-langkah yang radikal atau perubahan yang signifikan, maka secara perlahan PT Pos Indonesia mungkin tak akan bertahan eksis dalam persaingan. ”Bahkan, terancam bangkrut.”

Menurut Ibnu, PT Pos Indonesia menghadapi berbagai masalah internal seperti rendahnya produktivitas pegawai dan aset lainnya. Jumlah pegawai perseroan, kini mencapai kurang lebih 23.937 orang, tak menyebar secara proporsional sehingga tingkat produktivitas masing-masing daerah sangat bervariasi dengan sebaran yang cukup tinggi.

Hal ini, kata dia, menyebabkan sebagian pegawai merasa telah bekerja sangat berat dan masih banyak peluang yang tidak dapat tergarap (opportunity loss).

”Sebagian lagi bekerja kurang dari yang seharusnya sehingga tak efisien,” katanya.

Ibnu mengatakan, selain itu kesenjangan kompetensi yang disebabkan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi juga merupakan faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perubahan visi dan misi organisasi menyebabkan keharusan adanya perubahan budaya. Budaya lama yang sudah dianggap kurang relevan belum diikuti dengan pengembangan budaya baru menyebabkan lemahnya budaya perusahaan.

”Struktur organisasi yang ada baik di pusat, wilayah, dan UPT juga masih belum efisien jika dibandingkan struktur organisasi perusahaan pesaing. Hal seruap juga untuk aset properti (bangunan dan tanah) yang jumlahnya mencapai 3.296 unit. Tak seluruhnya berada dalam lokasi strategis, sehingga banyak yang idle. Bahkan, memerlukan maintenance cost yang tinggi,” kata Ibnu.

Karena itu, menurut dia, langkah-langkah perbaikan untuk mendongkrak kinerja perusahaan perlu segera dilakukan. Terutama, terhadap dua aspek mendasar, yaitu sisi operasi bisnis dan restrukturisasi kelembagaan.

Ditandai:
Posted in: Korporasi