Aturan Pertambangan Pusat Aburadul

Posted on Desember 23, 2008

0


ABRAR Saleng adalah sedikit dari pakar hukum di republik ini yang tahu persis tiap sisi dunia pertambangan. Karenanya, tak salah bila akhirnya ia kerap wira-wiri menjadi konsultan ahli bagi para hakim di seluruh penjuru negeri ini agar mereka bisa menentukan fonis hukum yang tepat atas berbagai persoalan pelik pertambangan domestik.

Di mata Abrar, memang tak banyak hakim dan jaksa di peradilan Indonesia yang tahu betul hukum pertambangan. Makanya, tak sedikit kasus tambang yang mengemuka berakhir sebagai fonis pidana. Padahal, itu merupakan kasus perdata.

Lantas, bila itu yang terjadi, bagaimana Abrar memprediksi dunia pertambangan di Tanah Air? “Ya, masih kacau! Tumpang tindih di mana-mana,” katanya.

Kekacauan itupun, kata Abrar, akan terus terjadi selama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak lekas merampungkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) paling lambat Agustus tahun ini.

Namun, apa yang dimaksud Abrar dengan kekacauan itu? Aturan hukum mana yang tumpang tindih? Mengapa RUU Minerba bisa ngendon hingga dua tahun di Komisi VII DPR? Ada tarik menarik kepentingan apa?

Kepada saya, Turyanto di Jakarta, baru-baru ini Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) Sulawesi Selatan itu banyak menjawab hal tersebut. Berikut petikannya:

Apa yang menyebabkan pembahasan UU Minerba berlarut-larut?

Begini, UU Minerba itu sebenarnya sudah ada pada 1998 namanya UU Pertambangan Umum sebagai pengganti atas UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Tapi, pada 2003 lalu berkembang lagi menjadi UU Minerba. Pada saat itu awal 2005 baru dibuat rancangan undang-undangnya. Namun, sampai hari ini belum juga diundangkan. Terakhir informasi yang saya dengar katanya baru Agustus 2008 bisa tuntas.

Tetapi, saya kok belum yakin bila ini bisa selesai. Karena ternyata setelah saya teliti masih banyak masalah dalam UU Minerba itu dan mencuat pada pembahasan di DPR.

Bisa disebutkan masalahnya apa? Mengapa Anda tak yakin bisa selesai Agustus ini?

Ya, karena tarik-menarin kepentingan terus terjadi. Dan, masalahnya yang pertama mengenai bagaimana nasib kontrak karya (KK) setelah UU ini terbit. Lalu, kuasa pertambangan (KP) juga nasibnya bagaimana setelah UU Minerba itu ada.

Kedua, bagaimana nilai tambah dari mineralisasi dan produk tambang lain. Karena, mengelola mineral itu harus ada nilai tambah sehingga mewajibkan terjadi prosesing di dalam negeri. Jadi, dalam hal ini mengekspor barang jadi menjadi keharusan.

Selama ini kan yang terjadi, Indonesia hanya mengekspor bahan baku. Artinya, cuma memperkaya negara yang sudah kaya kan? Nah, ini patut dipikirkan untuk memberi nilai tambah produk.

Kemudian, persoalan lain bagaimana kegiatan pascatambang. Masalah ini belum juga selesai dibahas di DPR. Lalu, bagaimana persolan tanggung jawab sosial? Meskipun pada UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah dikatakan ada kewajiban tanggung jawab sosial, tapi masalahnya belum semua perusahaan ikhlas menerimanya.

Nah, yang terakhir ini paling menarik. Soal pasal peralihan. Kalau sampai pasal peralihan itu disepakati, ini sangat berbahaya. Kenapa? Dimana-mana yang namanya peraturan peralihan itu memermudah UU baru berlaku tanpa mengurangi makna UU lama.

Jadi, aturan transisi. Kalau ini berlaku, maka sulit dilaksanakan. Karena kontrak karya yang lima tahun atau 10 tahun harus diubah menjadi misalnya perjanjian pertambangan.

Kemudian yang terakhir ini juga belum jelas. Tentang siapa yang akan menjadi badan pengelola. Penambangan ini nanti untuk orang-orang asing dalam perjanjian tak lagi menggunakan kontrak dengan pemerintah. Tapi dengan badan pengelola, seperti BP Migas. Namun, kalau untuk pertambangan kan tak jelas. Karena BP Migas kan hanya mengamankan cadangan minyak dan gas.
Jadi, maksud Anda harus ada badan khusus seperti BP Migas di sektor pertambangan?

Ya begitu. Sebab, nanti ada kawasan pertambangan yang diberikan kepada badan pengelola. Persoalannya, di UU Pertambangan belum ada kesepakatan mana wilayah pertambangan mana yang bukan.

Kalau saya lihat, sebenarnya di UU Pertambangan yang lama sudah cukup bagus untuk sekedar mengharmonisasi kepentingan kehutanan, pertambangan, dan lingkungan. Misalnya, bagaimana menambang di kawasan hutan.

Itu istilah di Departemen Kehutanan ada semacam izin atau sewa. Meskipun bukan sewa ya? Namanya penerimaan negara bukan pajak.

Tapi inilah persoalan-persoalan yang masih jadi tarik menarik. Dari segi substansi belum ada kesepakatan.

Nah, perlu disadari bahwa dalam suatu peraturan perundangan itu, lembaga politik yang membuat. Jadi orang-orang yang bicara itu adalah orang politik sehingga sarat dengan kepentingan politik. Meskipun seharusnya kepentingan rakyat yang lebih dikedepankan.

Oleh karena itu, untuk UU Minerba terjadi tarik menarik untuk kepentingan partai politik (Parpol). Dan, kami tak tahu siapa mendukung apa. Ini susahnya sehingga UU Minerba molor terus.

Tahun lalu ada kabar soal adanya pendanaan dari korporasi untuk memuluskan UU Minerba ini? Betul ada?

Ya memang ada. Dari dulu memang begitu. Tapi kalau yang sekarang saya tak tahu persis. Karena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga sudah rajin bergerak.

Namun, kalau dulu itu setiap pembahasan UU soal pertambangan selalu ditempatkan di hotel berbintang. Artinya memang sudah by order.

Lantas bagaimana nasib KK perusahaan tambang yang sudah ada setelah UU Minerba nanti berlaku?

Jadi begini. Sifat hukum itu adalah nonkoperatif. Artinya, tak berlaku surut. Kejadian-kejadian perjanjian izin yang sudah ada sebelum UU baru itu berlaku selama ini dibiarkan berlarut sampai izinnya berakhir. Sehingga memang tak ikut dengan peraturan baru.

Jadi, KK yang sudah ada itu memakai peraturan lama. Sehingga misalnya, ada kontrak yang sampai 30 tahun ya ditunggu sampai habis. Setelah itu, jika ingin diperpanjang, barulah mengikuti UU yang baru. Tak boleh dong sertamerta kalau kemarin baru ada KK pada 2007 lalu UU Minerba terbit 2008 langsung mengikuti UU Minerba. Ini tak boleh.

Rezimnya memang berbeda. Dalam hukum itu ada yang namanya rezim privat dan ada rezim publik. UU itu adalah publik. Sedangkan kontrak karya itu privat, perjanjian antara investor dan pemerintah. Jadi posisinya seimbang. Ada kesederajatan.

Sehingga tak bisa, bila menteri sebagai perwakilan publik menekan perusahaan asing, misalnya PT Freeport atau PT Inco untuk mengubah kontrak. Karena semua sederajad.

Dalam kontrak karya juga disebutkan perjanjian bisa diubah bila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi bisa sepakat antara keduanya, atau sepakat untuk tidak sepakat. Semua melalui persetujuan.

Nah, berbeda dengan izin. Kalau izin itu sifatnya adalah bukan dua pihak. Hanya satu arah. Jadi hanya pemerintah kepada swasta atau pihak lain. Bila UU baru berlaku ada sejumlah izin dilanggar itu juga tak serta merta dicabut. Kalau pun ada yang tak dipenuhi itu memang harus dicabut. Jadi, sepanjang kontrak karya itu yang dulu tak bisa dicabut.

Sikap Perhapi soal renegosiasi kontrak pertambangan asing bagaimana? Sebab, banyak pihak mendesak agar pemerintah melakukan nasionalisasi?

Kalau nasionalisasi itu memang berat. Tujuannya bagus hanya secara realistis siapapun pemerintahnya hari ini, tak mungkin bisa melalakukan itu.

Karena Indonesia terikat yang namanya perjanjian. Ingat itu bahwa ada aturan yang menyebutkan bahwa perjanjian mengikat sebagai UU. Karena, dalam salah satu pasal disebutkan perjanjian itu berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya.

Jadi, itu tak mungkin yang namanya nasionalisasi. Kalau misalnya renegosiasi itu bisa saja, tetapi sepanjang kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya. Tak ada renegosiasi yang ditekan, intimidasi. Karena jika sudah ada intimidasi dan penekanan itu bertentangan dengan kontrak. Sedangkan tak boleh meneken kontrak dalam keadaan sentimentil, tertekan, terintimidasi. Tetapi, kalau mereka sepakat mengubah kontrak boleh-boleh saja.

Selama ini banyak divestasi perusahaan tambang asing bermasalah lantaran persepsi kontrak berbeda. Apa penyebabnya?

Soal divestasi itu sebenarnya sudah jelas dalam kontrak karya. Namun, terkadang pemerintah atau swasta tak konsisten mematuhi kontrak karya.

Maksud saya begini, baik pemerintah atau swasta harus koreksi diri. Kenapa misalnya Newmont yang mestinya tanggal 22 Februari 2008 lalu harus divestasi, tapi tak mau? Karena dalam kontrak karya jelas disebutkan bila Newmont harus divestasi 10 persen ke tiga pemerintah di daerah.

Nah, setelah saya pelajari ada keengganan Newmont karena Bakrie ikut bermain. Tetapi kan memang pemerintah pusat juga mengizinkan Bumi Resources untuk menjadi pendamping tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

Harusnya, Newmont itu tak perlu pusing dengan siapa di belakang tiga kabupaten ini. Itu kalau mereka berpegang pada kontrak karya. Mestinya sih diserahkan.

Kalau sampai masuk ke peradilan Atribase internasional apa yang terjadi?

Saya kira kalau dibawa ke Atribase internasional, Newmont belum tentu menang. Kalau dilihat dari sisi kontrak karya. Hanya persoalanya kalau yang ke atribase orang-orang hukum bangsa ini yang tak paham perdata ya susah. Makanya, banyak pakar meragukan. Apalagi, Indonesia punya historis tak pernah menang di atribase.

Mengapa begitu rumit persoalan pertambangan di Indonesia?

Memang, saat bicara pertambangan itu, yang merancang UU No 11/1967 sudah pernah bilang bahwa ketika UU Tambang diubah, maka akan muncul kekacauan. Semua sektor terkait. Karena sudah bicara hutan, tanah, dan air. Semua sektor ini memiliki aturan sendiri-sendiri.

Belum lagi soal otonomi daerah. Mestinya, pengelolaan sumber daya alam yang ada di bupati dan gubernur itu dengan otonomi bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat. Itu harapan awal.

Tapi, setelah otonomi daerah pengelolaan SDA semakin kacau. Sekarang yang terjadi arogansi.

Kalau Anda tahu, di sektor pertambangan itu ada 162 KP tak terdaftar di pemerintah pusat. Banyak KP yang dikeluarkan oleh bupati lama itu tak jelas. Padahal ini KP resmi. Bahkan, sampai ada lapis empat dan lima. Apalagi, kalau musim pilkada.

Nah, persoalannya orang menerima KP itu bukan untuk mengelola. Namun memperdagangkan. Kemudian, tak ada jaminan mengelola. Hanya jual beli saja menyesuaikan harga. Dan semua mau beli. Persoalannya kalau orang yang mengeluarkan KP itu tak jadi bupati ini yang kemudian repot.

Jadi apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyinergikan semua ini?

Jadi begini, kekacuan itu bermula dari Peraturan Pemerintah (PP) No 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP No 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. PP 75/2001 itu dimaksudkan sebagai perantara antara UU No 11/1967 dengan UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah.

Dengan begitu, sektor pertambangan yang seyogianya masuk wilayah ekonomi berubah ke masalah politik. Di daerah kerap muncul konflik politik berlatar pertambangan.

Ini terjadi karena PP 75/2001. Dengan UU Minerba baru itu, PP ini bisa dianulir dan diganti. Dan, kalau UU Minerba belum terbit, PP 75 ya harus dilumpuhkan dulu. Jadi sekarang jangan salahkan kalau otonomi daerah itu tak berhasil, karena aturan di pusat sendiri sudah amburadul. Semacam tambal sulam.

Posted in: Pertambangan